Penulis: Nida Alkhair
Muslimah News, OPINI — Pendidikan di negeri ini makin mahal saja, apalagi pendidikan tinggi. Bahkan, peserta didik yang masuk melalui jalur prestasi pun harus mengeluarkan biaya yang besar. Terbaru, ratusan mahasiswa baru (maba) Universitas Indonesia (UI) yang masuk melalui jalur Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi (SNBP) merasa keberatan dengan biaya operasional pendidikan (BOP) yang ditetapkan.
Ketua BEM UI Melki Sedek Huang menyampaikan bahwa BOP maba jalur SNBP telah ditetapkan pada 31-5-2023 lalu, tetapi nominalnya sangat mengecewakan dan jauh dari asas berkeadilan. “Tercatat, 692 mahasiswa baru atau satu pertiga dari total mahasiswa jalur nasional mengeluhkan penetapan BOP yang tidak sesuai dengan kemampuan finansialnya,” ungkapnya melalui akun Instagram BEM UI.
Data tersebut diperoleh dari survei yang dilakukan BEM UI. Survei tersebut berisi data valid maba UI angkatan 2023 jalur SNBP. Menurutnya, jumlah mahasiswa baru yang mengeluh akan terus bertambah karena jalur penerimaan lain belum terlaksana. Ia juga menjelaskan bahwa seluruh maba telah mengisi data kemampuan ekonomi serta melengkapi berbagai berkas yang dibutuhkan. Namun, kampus tetap menetapkan biaya pendidikan tertinggi, yaitu sebesar Rp17,5 juta—Rp20 juta untuk mayoritas maba.
Ia menilai tindakan UI ini jelas-jelas menyalahi prinsip berkeadilan dalam Surat Keputusan Rektor Tahun 2023 No. 402 tentang Biaya Pendidikan. Berdasarkan SK tersebut, penetapan tarif uang kuliah tunggal (UKT) ditentukan dengan memperhatikan kemampuan ekonomi mahasiswa. “Apakah UI masih menjadi lembaga pendidikan? Atau jangan-jangan hanya melihat mahasiswa sebagai komoditas pasar?” kritiknya. (CNN Indonesia, 7-6-2023).
Merespons hal ini, Kepala Biro Humas dan KIP UI Amelita Lusia menjelaskan bahwa mekanisme dalam penetapan biaya kuliah dilakukan dengan mempertimbangkan berbagai aspek. Menurutnya, tidak ada mahasiswa yang sudah diterima di UI lalu tidak jadi kuliah karena alasan finansial. Amelita mengungkapkan bahwa ada mahasiswa yang dikenai biaya kuliah Rp500 ribu—Rp1 juta, disesuaikan dengan profil dan latar belakang mahasiswa.
“Biaya kuliah yang ditetapkan tersebut kemudian ada yang diterima oleh mahasiswa, ada yang mengajukan permohonan pembayaran biaya kuliah dengan mencicil, ada pula yang mengajukan proses validasi ulang karena berbagai hal, seperti yang saat ini sedang berlangsung,” katanya. (CNN Indonesia, 8-6-2023).
Mengutip Kompas (29-3-2023), biaya pendidikan di UI ditetapkan berdasarkan BOP-Berkeadilan (BOP-B) dan BOP-Pilihan (BOP-P). Besaran BOP-B bervariasi antara Rp0—Rp5 juta, sedangkan BOP-P ditetapkan sebesar Rp10 juta—Rp20 juta.
Biaya Pendidikan Selangit
Apa yang terjadi di UI merupakan cerminan dunia pendidikan tinggi di negeri ini. Biaya pendidikan tinggi makin tinggi selangit hingga menjangkaunya pun jadi makin sulit. Memang ada sebagian mahasiswa kurang mampu yang mendapatkan uang kuliah level bawah, tetapi jumlahnya terbatas, padahal masih banyak mahasiswa yang kesulitan untuk membayar uang kuliah. Mereka mencari uang untuk membayar biaya kuliah dengan segala cara, mulai dari mencari beasiswa, bekerja paruh waktu, berjualan, atau menjadi pengemudi ojek online.
Kompas membuat sebuah analisis terkait makin melambungnya biaya pendidikan tinggi yang tidak diiringi dengan kenaikan upah masyarakat. Kondisi ini membuat orang tua makin sulit membiayai kuliah anaknya, meskipun sudah menyiapkan dana sejak jauh-jauh hari.
Analisis dilakukan terhadap data upah lulusan SMA dan sarjana dari 1995—2022 dan biaya kuliah dari 30 perguruan tinggi negeri maupun swasta rentang 2013—2022. Kenaikan upah lulusan SMA sekitar 3,8% per tahun, sedangkan sarjana 2,7% per tahun.
Adapun biaya kuliah, berdasarkan data yang diambil selama 10 tahun terakhir, kenaikannya diperkirakan sebesar 6,03% per tahun. Alhasil terdapat jurang yang lebar antara kenaikan biaya kuliah dan kenaikan upah.
Apabila orang tua lulusan SMA menyisihkan 20% penghasilannya sejak anaknya lahir sampai tamat SMA, yakni selama 18 tahun, hasil tabungannya tetap tidak cukup untuk menutup biaya kuliah selama delapan semester (masa studi S1 empat tahun). (Kompas, 29-7-2022).
Akibat mahalnya biaya pendidikan, sangat sedikit penduduk Indonesia yang mengenyam pendidikan tinggi. Berdasarkan data Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil), pada Juni 2022, hanya 6,41% yang sudah mengenyam pendidikan sampai perguruan tinggi. Rendahnya jumlah penduduk yang berpendidikan tinggi menunjukkan bahwa akses terhadap pendidikan tinggi sangat sulit.
Akibat Kapitalisasi Pendidikan
Sulitnya akses terhadap pendidikan tinggi disebabkan oleh kapitalisasi pendidikan yang menjadikan pendidikan sebagai komoditas ekonomi sehingga menjadi mahal. Penyelenggaraan pendidikan tinggi diposisikan sebagai bisnis yang bertujuan untuk meraih keuntungan, bukan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat terhadap pendidikan.
Mirisnya, kapitalisasi pendidikan tidak hanya terjadi di kampus swasta, melainkan juga di kampus negeri. Apalagi pada jurusan-jurusan tertentu yang terkategori elite, seperti kedokteran, biaya yang harus dikeluarkan makin besar lagi.
Sebagai contoh, survei yang dilakukan terhadap 1.024 responden menunjukkan bahwa 97% mahasiswa Universitas Negeri Yogyakarta (UNY) keberatan dengan angka UKT saat ini. (CNN Indonesia, 14-1-2023).
Pemerintah juga bukan tidak tahu dengan kondisi ini, bahkan sudah membuat kebijakan sebagai solusi. Namun, alih-alih menyolusi, kebijakan pemerintah justru melanggengkan praktik pendidikan mahal ini. Aturan UKT yang memberatkan, tidak dihapuskan, tetapi hanya ditambal sulam, yaitu dengan opsi banding dan mencicil. Nyatanya, meski mencicil, tetap saja UKT harus dibayar utuh. Proses pengajuan kelonggaran UKT pun tidak mudah dan tidak banyak yang dikabulkan sehingga UKT tetap saja mahal.
Solusi Islam
Kapitalisasi pendidikan tinggi merupakan hal lumrah di dalam negara yang menerapkan sistem kapitalisme. Di dalam sistem ini, pendidikan adalah komoditas yang bisa dibisniskan sebagaimana komoditas ekonomi lainnya. Hal ini berbeda dengan sistem Islam (Khilafah) yang memosisikan pendidikan sebagai kebutuhan dasar manusia.
Khilafah menyediakan pendidikan secara gratis bagi rakyat, termasuk pendidikan tinggi. Hal ini tertuang dalam Muqaddimah Dustur pasal 173 (Syekh Taqiyuddin an-Nabhani), “Negara wajib menyelenggarakan pendidikan berdasarkan apa yang dibutuhkan manusia di dalam kancah kehidupan bagi setiap individu, baik laki-laki maupun perempuan dalam dua jenjang pendidikan, yakni pendidikan dasar dan pendidikan menengah. Negara wajib menyelenggarakan pendidikan bagi seluruh warga negara secara cuma-cuma. Mereka diberi kesempatan seluas-luasnya untuk melanjutkan pendidikan tinggi secara cuma-cuma.”
Negara akan menyediakan gedung kampus berikut perpustakaan, laboratorium, aula, klinik, serta sarana dan prasarana pendidikan lainnya. Negara juga akan merekrut dan menggaji dosen dan tenaga administrasi.
Para mahasiswa, selain mendapatkan pengajaran secara gratis, juga berhak menempati asrama, mendapatkan buku pelajaran, alat tulis, baju ganti, makanan, dan minuman. Di luar jam kuliah, mahasiswa bisa mengikuti halakah-halakah di masjid yang diisi oleh para ulama. Negaralah yang menggaji para ulama tersebut, sedangkan mahasiswa mengikutinya secara gratis.
Negara juga membiayai berbagai penelitian yang dilakukan oleh kampus, hasil penelitian tersebut bisa ditindaklanjuti untuk kemaslahatan rakyat. Untuk mewujudkan jaminan pendidikan tinggi yang gratis ini, Khilafah membiayainya dari baitulmal, yaitu dengan mengoptimalkan pos-pos pemasukannya, terutama dari pengelolaan sumber daya alam.
Inilah jaminan pendidikan tinggi dalam Khilafah. Dengan kebijakan ini, wajar Khilafah dahulu pernah menjadi negara adidaya. Kini, agenda utama umat Islam adalah mewujudkan kembali negara yang menjamin pendidikan rakyatnya. [MNews/Gz]
