Berantas Mafia Impor Bawang Putih dengan Aturan Islam

Berantas Mafia Impor Bawang Putih dengan Aturan Islam

Penulis: Novita Sari Gunawan

Muslimah News, OPINI — Anggota Komisi VI DPR Mufti Anam menduga ada mafia dalam proses impor bawang putih. Ia mengatakan, sebanyak 163 importir telah menerima rekomendasi impor produk hortikultura (RIPH) dari Kementan pada Februari 2023. Namun, hingga kini, Kemendag baru mengeluarkan 35 Surat Persetujuan Impor (SPI).

Ia juga mengatakan, importir yang belum menerima SPI diminta untuk membayar Rp3.000—Rp4.000 per kilogram oleh mafia tersebut agar bisa mendapatkan SPI. “Kalau kita total dalam satu tahun ada 500.000 ton impor bawang putih, berarti ada sekitar Rp1,5 triliun uang yang dinikmati oleh mafia impor bawang putih,” katanya dalam rapat kerja Komisi VI DPR dengan Mendag, Selasa (6-6-2023). (Sumber: Kompas).

Permainan Mafia

Ketergantungan Indonesia terhadap impor bawang putih yang begitu besar membuat tata niaga di komoditas ini sering menjadi permainan para mafia ber-backing kuat di negeri ini. Permainan impor bawang putih hanya dikuasai oleh segelintir pihak yang menyebabkan tata niaga yang tidak sehat.

Sementara itu, mafia kartel impor bawang putih dan produk hortikultura ini tidak jua ditindak. Dalam alam kapitalisme, hal yang lazim apabila hanya segelintir perusahaan dan pihak yang saling memiliki keterkaitan yang “menikmati” kuota impor bawang putih maupun produk hortikultura lainnya.

Bawang putih sendiri merupakan salah satu komoditas yang paling banyak dikonsumsi di Indonesia, baik untuk kebutuhan rumah tangga, restoran, maupun industri makanan. Berdasarkan data Kementan, kebutuhan konsumsi bawang putih nasional pada 2023 adalah 560.000 ton, sedangkan produksi bawang putih dalam negeri pada 2020 adalah 81.800 ton. Data ini menunjukkan bahwa Indonesia belum mampu memenuhi kebutuhan bawang putih nasional.

Namun, tata niaga impor bawang putih ini sangat tidak sehat dan benar-benar sudah dikuasai para kartel mafia di berbagai lininya. Kartel impor bawang putih juga diduga memiliki backing kuat dari politisi, terlebih menjelang pemilu, termasuk Pemilu 2024.

Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) menyatakan, “Kita berharap pemerintah dan penegak hukum bisa bertindak tegas demi menjaga tata niaga yang lebih sehat. Apalagi komoditas ini (bawang putih, red.) menjadi salah satu kebutuhan pokok di Indonesia.”

Namun, seolah mimpi ketika berharap pemerintah bisa segera mengambil tindakan tegas agar tata niaga impor bawang putih berjalan sehat dan kompetitif. Nyatanya, harga bawang putih makin mahal, langka, bahkan sampai menyebabkan inflasi. Ini akibat permainan kartel mafia ini tidak jua ditindak tegas oleh pemerintah.

Liberalisasi Perdagangan

Tidak dimungkiri, kondisi pasar komoditas pertanian Indonesia masih banyak diintervensi mafia pangan. Ini membuat impor bahan pangan masih terus berlangsung. Kartel dan mafia pangan jelas menginginkan adanya impor agar mereka mendapatkan keuntungan besar.

Bukan rahasia pula ekonomi pasar kita sudah diintervensi oleh berbagai kepentingan hingga rakyat menjadi korban. Pada sektor pertanian, banyak yang berkepentingan untuk mendapatkan keuntungan dari impor komoditas pangan dan justru ingin Indonesia ketergantungan terhadap produk pangan Impor.

Dengan kondisi seperti ini, semestinya pemerintah dan masyarakat Indonesia lebih berhati-hati dalam menyambut liberalisasi perdagangan. Jangan sampai Indonesia sekadar menjadi pasar bagi komoditas pangan negara lain.

Fokus pemerintah seharusnya ialah menjaga kedaulatan pangan. Potensi pangan lokal kita yang sangat besar perlu dikembangkan dengan melihat spesifikasi wilayah. Potensi tersebut antara lain padi, sagu, umbi-umbian, serta produk hortikultura dan peternakan.

Mengadopsi Ideologi Islam

Jadi, jelas sekali, persoalan liberalisasi perdagangan dan mafia pangan adalah kejahatan terstruktur, sistematis, dan masif. Ini berawal dari kompromi busuk antara korporasi dan birokrasi (korporatokrasi). Neoliberalisme sukses menjadikan kaum birokrat sebagai agen-agen untuk menjalankan mekanisme korporatokrasi, meskipun dengan cara mengkhianati 250 juta rakyatnya sendiri.

Solusi satu-satunya untuk memberantas mafia pangan ini tidak lain adalah negeri ini harus mengadopsi ideologi Islam sebagai landasan bernegara. Wajib untuk mengganti ideologi kapitalisme yang hanya memperkaya segelintir orang dan justru memiskinkan mayoritas rakyat negeri ini. Tidak ada ideologi—kapitalisme atau sosialisme—yang benar-benar mampu mewujudkan kesejahteraan rakyat secara adil, kecuali Islam.

Islam memiliki orientasi pelayanan secara optimal atas semua kebutuhan rakyat. Hal ini dilakukan oleh seorang khalifah yang memiliki ketakwaan yang lahir dari asuhan ideologi Islam. Islam akan menihilkan praktik korporatokrasi dan para mafia di bidang pangan dan segala kebutuhan publik lainnya.

Khilafah adalah wujud dari negara yang menerapkan ideologi Islam yang akan secara tegas menerapkan syariat Islam, termasuk dalam pengaturan pangan. Khilafah akan memastikan kestabilan harga pangan dengan menjaga ketersediaannya melalui berbagai kebijakan swasembada pangan dalam negeri.

Oleh sebab itu, rakyat harus sadar dan menyelamatkan bangsa ini, yakni dengan menegakkan sistem yang adil. Itulah syariat Islam yang berasal dari Sang Pencipta bumi dan seisinya yang diterapkan dalam bingkai Khilafah. Wallahualam. [MNews/Gz]

Share

One thought on “Berantas Mafia Impor Bawang Putih dengan Aturan Islam”

  1. Sistem islam kaffah menghslkan kebijakan yg menentramkan masyarakat,beda dgn kapitalisme yg meresahkan,menyusahkan masyarakat….

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *