Ekspor Pasir Laut Dibuka, demi Apa?

Ekspor Pasir Laut Dibuka, demi Apa?

Penulis: Asy-Syifa Ummu Shiddiq

Muslimah News, OPINI — Pasir laut merupakan komoditas tambang yang menjanjikan. Banyak negara memerlukannya untuk kepentingan reklamasi, seperti Singapura. Oleh karena itu, mereka rela mengimpor pasir agar proyeknya berjalan lancar. Namun, bagaimana dengan negara pengekspor? Keuntungan apa yang diperoleh?

Dahulu, Indonesia pernah menduduki sebagai negara pengekspor pasir laut nomor satu dunia. Namun, pemerintah kala itu menghentikan izin ekspor ketika mengetahui hilangnya beberapa pulau kecil di Kepulauan Riau. Presiden RI ke-5 pun menetapkan SK Menperindag No. 117/MPP/Kep/2/2003 tentang Penghentian Sementara Ekspor Pasir Laut guna melindungi ekosistem laut dari kerusakan lingkungan. (Tempo, 31-05-2023).

Siapa sangka, kepemimpinan hari ini justru mengganti aturan itu dengan pertimbangan ekonomi. Presiden Jokowi mengeluarkan PP 26/2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut yang membolehkan kegiatan ekspor pasir laut. Menteri ESDM Arifin Tasrif menjelaskan keputusan ini dibuat untuk mengolah sedimentasi laut yang membuat pendangkalan wilayah laut.

Menurutnya, kebijakan itu justru akan memudahkan kapal dagang besar mendekat ke daratan. Selain itu, sedimen yang sebelumnya tidak memiliki nilai, setelah diekspor akan mendatangkan nilai tambah. RI menganggap keuntungan tersebut baik untuk pertumbuhan ekonomi negeri ini. (Detik, 31-5-2023).

Kerusakan Lingkungan

Penambangan pasir laut yang pernah ada nyata-nyata menimbulkan kerusakan lingkungan. Hal yang pernah masyarakat rasakan adalah abrasi pesisir laut dan erosi pantai yang menyebabkan hilangnya pulau kecil, sebagaimana terjadi di Kepulauan Riau.

Nelayan kerapu di wilayah Riau juga menceritakan bahwa air laut menjadi keruh dan terumbu karang rusak. Kondisi ini membuat nelayan kesulitan mendapatkan bermacam-macam ikan karena hancurnya tempat pemijahan dan berkembangnya ikan-ikan.

Kerusakan lingkungan yang sama juga dirasakan oleh masyarakat di Pulau Morotai, Maluku Utara. Kegiatan penambangan pasir pantai menyebabkan penyusutan garis pantai, kebun kelapa milik warga mengalami abrasi, dan hilangnya kawasan mangrove.

Dampak lainnya adalah timbulnya turbulensi yang menyebabkan peningkatan kadar padatan tersuspensi di dasar perairan laut, menimbulkan banjir rob, membuat energi gelombang atau ombak makin tinggi ketika menerjang pesisir pantai, serta menimbulkan konflik sosial antara masyarakat yang pro lingkungan dan para penambang pasir laut.

Peran Oligarki

Dari uraian di atas, kita dapat menyimpulkan bahwa dampak negatif dari penambangan pasir laut jauh lebih besar daripada dampak positif. Alhasil, sudah semestinya penambangan dihentikan. Terlebih lagi, adanya larangan pengerukan pasir laut selama ini ternyata tidak menghentikan aktivitas para penambang. Mereka masih saja menjalankan praktik itu meski secara ilegal.

Jadi, apabila penambangan ini justru mendapatkan lampu hijau dari pemerintah, aktivitas liar tersebut tentu menjadi legal dan mereka akan makin bebas mengeruk pasir laut. Kalau sudah begini, siapa yang untung kalau bukan para oligarki?

Negara sendiri memang seolah mendapatkan keuntungan, yaitu dari pajak aktivitas penambangan serta kegiatan ekspor. Namun sejatinya, oligarkilah pihak yang paling diuntungkan. Mereka dapat menyedot pasir laut sesuka mereka dan menjualnya ke negara yang membutuhkan. Para oligarki ini adalah perusahaan besar, baik dalam maupun luar negeri. Wajar jika ada yang menduga bahwa di balik kebijakan ini ada pihak tertentu yang menunggangi. Kemungkinan, mereka adalah perusahaan-perusahaan tambang pasir laut yang selama ini ilegal.

Belenggu Kapitalisme

Lahirnya kebijakan ini mengonfirmasi bahwa negara lebih mengutamakan poin ekonomi tanpa mempertimbangkan masalah lingkungan. Selama menghasilkan pundi-pundi rupiah, negara akan menjualnya. Ini sekaligus menunjukkan bahwa negara ini ada dalam cengkeraman kapitalisme, ideologi yang memandang segala sesuatu sesuai manfaatnya dan menjadikan sistem ekonomi sebagai pijakan utama dari segala kebijakan.

Kapitalisme membolehkan pengusaha mengeruk SDA, membebaskan setiap orang untuk memperkaya dirinya dengan cara apa saja, termasuk eksplorasi tambang milik umum. Sudahlah watak manusia yang tidak pernah puas, ditambah negara memberi kebebasan untuk mengeruk SDA, akhirnya yang timbul adalah kerusakan dan kerugian bagi banyak pihak.

Kapitalisme juga menjadikan peran negara mandul. Negara hanya sebagai regulator, yaitu pihak yang membuat aturan agar pihak tertentu—pengusaha/oligarki—bisa untung. Negara tidak akan memperhatikan kerusakan lingkungan, kecuali fokus pada tumpukan pasir yang bisa menghasilkan uang.

Milik Umum

Pasir laut termasuk SDA yang ada di laut. Pasir laut yang diambil memang bukan pasir yang mengandung tambang golongan A dan B, tetapi sesungguhnya tetap bermanfaat bagi kelangsungan ekosistem laut. Kandungan pasir laut yang mayoritas adalah silikon oksida (SiO2) juga dapat dimanfaatkan untuk berbagai kebutuhan manusia. Dapat dikatakan, pasir laut adalah SDA milik umum.

Sebagai agama yang sempurna, Islam telah mengatur pemanfaatan SDA. Rasulullah saw. bersabda, “Kaum muslim berserikat dalam tiga perkara, yaitu padang rumput, air, dan api.” (HR Abu Dawud dan Ahmad).

Hadis ini bermakna bahwa seluruh padang rumput, air (laut, danau, dan semua yang ada di dalamnya), serta api (tambang, minyak bumi, dan gas alam) tergolong harta milik umum. Islam mengharamkan individu atau pengusaha swasta untuk mengelolanya. Negaralah satu-satunya pihak yang boleh mengelola dan memanfaatkan SDA milik umum untuk mengembalikan hasilnya ke rakyat.

Landasan haramnya SDA jatuh ke tangan swasta adalah larangan Rasulullah saw. kepada sahabat yang mengelola tambang garam untuk pribadi karena ternyata tambang tersebut bermanfaat untuk kemaslahatan umat.

Dari sini jelas, Islam tidak akan membolehkan kegiatan ekspor pasir laut karena merupakan SDA milik umum, selain menyebabkan kerusakan lingkungan. Lagi pula, Islam tidak akan membiarkan para oligarki memengaruhi kebijakan negara. Hak membuat hukum hanyalah pada Allah Taala, bukan manusia. Islam juga tidak membuat keputusan semata pertimbangan ekonomi, melainkan sesuai tuntunan syariat untuk meraih rida Ilahi.

Penerapan Islam seperti inilah yang akan memberikan perlindungan bagi lingkungan alam maupun kehidupan manusia. Hanya saja, aturan seperti ini tidak akan bisa dilaksanakan oleh rezim yang materialistis. Aturan ini akan terlaksana jika negara mengambil Islam sebagai landasannya dan yang menjadikan rida Allah sebagai tujuan terakhirnya. [MNews/Gz]

Share

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *