Penulis: Nindira Aryudhani, S.Pi., M.Si.
Muslimah News, OPINI — Penetapan tersangka eks Menkominfo Johnny G. Plate seolah membuka kotak pandora kasus korupsi proyek pembangunan menara base transceiver station (BTS) 4G yang bernilai puluhan triliun rupiah.
Satu per satu bukti kasus ini mulai dikuliti Menko Polhukam Mahfud MD yang saat ini juga tengah menjabat sebagai Plt. Menkominfo. Dari bukti yang ada, kasus ini diduga merugikan negara hingga sebesar Rp8.032.084.133.795 (Rp8 triliun).
Menambah Buntut
Mengutip Detik (23-5-2023), Kejagung menetapkan tersangka baru, yaitu inisial WP, terkait kasus korupsi penyediaan infrastruktur BTS 4G dan infrastruktur pendukung paket 1, 2, 3, 4, dan 5 Bakti Kominfo 2020—2022. Tersangka WP diamankan di Bandara Adisutjipto, Yogyakarta. Kapuspenkum Kejagung Ketut Sumedana mengatakan tersangka WP berperan sebagai orang kepercayaan tersangka Irwan Hermawan yang menjadi penghubung pihak-pihak tertentu dalam korupsi BTS 4G Kominfo dan Bakti Kominfo.
Dengan adanya penambahan tersangka tersebut, kini total tersangka di kasus dugaan korupsi BTS 4G sebanyak tujuh orang. Lima orang lainnya selain WP dan Plate adalah Anang Achmad Latif (Direktur Utama Bakti Kominfo), Galubang Menak (Direktur Utama PT Mora Telematika Indonesia), Yohan Suryanto (Tenaga Ahli Human Development Universitas Indonesia 2020), Mukti Ali (Account Director of Integrated Account Department PT Huawei Tech Investment), dan Irwan Hermawan (Komisaris PT Solitech Media Sinergy).
Akibat perbuatannya, para tersangka dijerat Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 juncto Pasal 18 UU 20/2001 tentang Perubahan atas UU 31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.
Sungguh, semua ini bagai gayung bersambut. Bagaimana tidak? Lagi-lagi kita mendapati bahwa kasus korupsi belakangan ini seperti memiliki tren menambah “buntut”. Kasus di Kemkominfo ini bukanlah kasus baru. Kasus TPPU Rafael Alun maupun korupsi di BUMN Waskita Karya beberapa waktu lalu memiliki pola yang hampir sama. Ini menunjukkan uang hasil korupsi dinikmati bersama dengan para kroninya. Astagfirullah.
Dugaan Aliran Dana
Korupsi berjemaah proyek BTS dengan dananya yang fantastis, tentunya tidak berhenti pada para tersangkanya saja. Berdasarkan penelusuran aset dan aliran dana, kasus ini bisa berkembang menjadi dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang dilakukan para tersangka.
Berkelindan, Kepala PPATK Ivan Yustiavandana mengatakan bahwa pihaknya telah memblokir banyak rekening terkait kasus dugaan korupsi proyek BTS ini. Ia juga mengungkapkan, selama pengusutan kasus dugaan korupsi proyek pembangunan BTS 4G oleh Kejagung, PPATK terus berkoordinasi dengan penyidik.
Lebih parahnya lagi, dana korupsi BTS ini diduga mengalir ke tiga partai politik. Di satu sisi, Plate sendiri kita kenal sebagai politisi Nasdem. Di sisi lain, aliran dana ke partai politik semacam ini juga tidak mengherankan, berhubung saat ini sudah memasuki tahun politik. Kebutuhan partai politik akan dana segar tentu sangat tinggi. Pasalnya, pesta demokrasi memang menghendaki dana besar untuk menggelar beragam acara terkait hajatan politik.
Asal tahu saja, lima kali pemilu sejak Reformasi, selama ini tidak semulus yang direncanakan. Potensi kisruh seputar kecurangan seperti manipulasi suara pasti terjadi. Belum lagi dengan upaya-upaya kampanye hitam dan saling menjatuhkan antarkubu parpol peserta Pemilup sudah menjadi “sego jangan” yang pasti mewarnai dan makin memanaskan suasana politik.
Demokrasi Lazim Korupsi
Bagaimanapun, sejatinya kita tidak layak bertahan dengan sistem demokrasi. Peradaban korup tidak akan bisa kita hindari. Lelahnya rakyat saat penyuksesan pemilu, tidak sebanding dengan omong kosong pelaksanaan janji kampanye pascapemilu nanti.
Pejabat yang dipasang di jajaran pemerintahan tidak akan jauh dari motif-motif koalisi serta sekadar bagi-bagi kue kekuasaan. Setelah menjabat, pengkhianatan mereka bertambah lagi dengan ramai-ramai hajatan korupsi. Naudzubillahi.
Berdasarkan hal ini, semestinya kita sadar sepenuhnya bahwa negeri kita benar-benar karut-marut dengan pengaturan sistem demokrasi. Mereka yang menjadi penguasa hanyalah simbol, tetapi yang paling besar kekuasaannya adalah uang. Tidak heran jika dalam sistem demokrasi selalu lazim, bahkan subur dengan korupsi.
Memang, demokrasi sebagai wadah pelaksana ideologi kapitalisme—dengan landasan sekularismenya—akan selalu berusaha menambal sulam boroknya sehingga tetap terlihat bagus dan mulus. Namun, semua itu adalah tipu daya karena demokrasi telah menipu manusia melalui pemilu dan pemilu. Seolah jika sudah melangsungkan pemilu, suatu negara akan dianggap adil dan demokratis.
Lebih parah dari itu, sisi bahaya demokrasi justru terletak pada penerapan aturan sekuler dan liberal yang sejatinya menjadi sponsor bagi pembuatan aturan kehidupan oleh tangan-tangan durjana manusia sehingga meminggirkan aturan dari Allah Taala.
Oleh karena itu, sungguh borok demokrasi ini tidak akan pernah bisa diobati, kecuali diganti metode pengobatannya yang dengan kata lain adalah mengganti sistem demokrasi itu dengan sistem yang baru.
Ganti Sistem
Jika kita bersedia membuka hati, mata, dan telinga, serta ikhlas dan jujur menerima kebenaran hakiki, kita akan menyadari pentingnya mengganti sistem demokrasi dengan sistem lain yang hak. Itulah sistem Islam sebagai sistem yang hak karena Islam berasal dari Sang Khalik.
Islam adalah satu-satunya sistem yang layak ditegakkan di bumi Allah Taala ini. Allah Taala berfirman, “Kitab (Al-Qur’an) ini tidak ada keraguan padanya; petunjuk bagi mereka yang bertakwa.” (QS Al-Baqarah [2]: 2).
Kasus korupsi kelas paus yang belakangan ini muncul secara berantai dan berturut-turut semestinya menjadi palu godam yang tidak boleh kita biarkan berulang lagi untuk menghunjam napas kehidupan di negeri ini. Jelas, seorang mukmin yang cerdas tidak mungkin, bahkan tidak akan mau digigit ular di lubang yang sama dua kali. Dari Abu Hurairah ra., Rasulullah saw. bersabda, “Tidak selayaknya seorang mukmin dipatuk ular dari lubang yang sama sebanyak dua kali.” (HR Bukhari-Muslim).
Perihal hadis tersebut, Ibnu Hajar berkata, “Seorang muslim harus terus waspada, jangan sampai lalai, baik dalam urusan agama maupun urusan dunianya.” (Fath al-Bari, 10: 530). Maknanya, seorang muslim yang cerdas tidak mungkin berbuat dosa yang sama dua kali. Ketika ia pernah berbuat kesalahan, ia akan terus hati-hati jangan sampai melakukan kesalahan yang sama pada kemudian hari.
Khatimah
Kasus korupsi pejabat yang telah membudaya dan akan terus hidup dalam sistem demokrasi adalah badai pahit yang tidak pantas terjadi lagi. Mengganti sistem dari demokrasi menjadi Islam adalah satu-satunya solusi tuntas.
Efektivitas sistem Islam telah teruji, mulai dari akar (landasan sistem) yang tidak lain akidah Islam, hingga ke daunnya yang berupa ragam syariat yang mengatur kehidupan secara kafah. Sejarah emas Khilafah selama 13 abad adalah realitas yang tidak bisa kita bantah perihal penerapan aturan Islam secara kafah tersebut. [MNews/Gz]

Badai korupsi dalam sistem demokrasi harus segera diakhiri. Terapkan Islam kaffah dalam naungan khilafah