Penulis: Novita Sari Gunawan
Muslimah News, OPINI — Nominal besaran kewajiban pembayaran utang pemerintah setiap tahunnya, tengah menjadi sorotan. Hal ini usai Mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) menyinggung utang pemerintah era kepemimpinan Presiden Jokowi.
JK menyebutkan, utang pemerintah makin membesar, bahkan setiap tahunnya pemerintah perlu membayar Rp1.000 triliun untuk kewajiban utang. Ia menyampaikan hal tersebut dalam pidato saat HUT ke-21 Partai Keadilan Sejahtera (PKS) di Istora Senayan, Jakarta, Sabtu (20-5-2023).
Di sisi lain, Menteri Keuangan Sri Mulyani memastikan pembayaran utang pemerintah masih terjaga dan sudah sesuai strategi pembiayaan yang dimuat dalam APBN. Namun, ia tidak membenarkan ataupun menampik pernyataan JK.
Melansir data APBN KiTa edisi Kaleidoskop 2022, sepanjang tahun lalu, realisasi pembayaran terkait utang mencapai sekitar Rp467,5 triliun. Nilai tersebut terdiri dari pembayaran bunga utang, pembayaran cicilan pokok utang luar negeri, serta pembayaran cicilan pokok utang dalam negeri.
Walaupun pembayaran utang pada 2022 mengalami kenaikan, nilai realisasi pembayaran utang pemerintah jauh di bawah nilai yang disebutkan oleh JK, yakni sebesar Rp1.000 triliun per tahun. (Sumber: Kompas).
Bentuk Balas Jasa?
Utang luar negeri dalam sistem kapitalisme tidak dapat dinafikan. Sistem ini memang mengandalkan utang sebagai salah satu pemasukan utama negara. Hal yang mungkin belum banyak disadari adalah bahwa utang merupakan bentuk balas jasa dari sebuah rezim terhadap dukungan para kapitalis saat pemilu.
Pengamat Ekonomi Arim Nasim mengungkap hal-hal yang terjadi di balik peningkatan utang pemerintah yang naik signifikan mulai era Jokowi sehingga setiap tahunnya—seperti yang diprediksi Ekonom Senior Indef Didik J. Rachbini—Indonesia harus membayar utang sebesar Rp1.000 triliun (setara 1.500% anggaran pendidikan).
“Utang ini kan merupakan bentuk balas jasa, ya, dari rezim saat ini untuk dukungan para kapitalis saat pemilu,” ujarnya dalam acara Kabar Malam, Kamis (1-10-2020) di kanal Youtube Khilafah Channel.
Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil juga pernah menyebut bahwa biaya Pilpres 2024 memerlukan dana logistik sebesar Rp8 triliun. Wajar jika pemerintah dalam sistem kapitalisme terus berutang. Ini karena rezim bisa terpilih lantaran bantuan suntikan modal dari para kapitalis, baik asing dan aseng.
Dampaknya, sebagai “agen” kapitalis, negara yang berutang ini akan menerapkan kebijakan-kebijakan yang bertujuan untuk memuluskan agenda kapitalis di negeri ini sebagai bentuk “balas jasa”. Padahal, utang merupakan alat penjajahan modern.
Pada faktanya, SDA negara-negara yang berutang akan dikuras habis oleh negara pemberi utang. Walhasil, mereka akan mengeluarkan undang-undang yang membuat para kapitalis legal menjarah SDA di negara tersebut, contohnya di Indonesia ini.
Bukan untuk Rakyat
Utang adalah alat penjajahan ekonomi, sama sekali tidak ditujukan untuk kepentingan rakyat. Kalaupun ada, rakyat hanya mendapatkan recehannya. Utang notabenenya lebih banyak digunakan untuk pembiayaan infrastruktur. Pada akhirnya, mayoritas yang dapat menikmati infrastruktur itu ialah para kapitalis itu sendiri, contohnya Kereta Cepat Jakarta – Bandung.
Kita juga bisa melihat bahwa saat ini jalan tol seolah menjadi jalan yang memisahkan antara yang punya uang dan yang tidak. Mereka yang mampu membayar akan bisa mengakses jalan tol, itu pun berlaku untuk roda empat ke atas. Keadaan ini tidak jauh berbeda dengan zaman penjajahan dahulu. Mereka membangun infrastruktur di negeri jajahannya bukan untuk kepentingan rakyat, melainkan untuk kepentingan bisnis mereka sendiri.
Para kapitalis itu pun memiliki dua keuntungan sekaligus. Pertama, melalui bunga utang. Kedua, bisa mengeksploitasi negara yang berutang. Walhasil, yang mengambil untung dari utang ini jelas para kapitalis itu, bukan rakyat.
Namun, sangat sulit bagi negeri ini untuk lepas dari jerat utang selama sistem ekonomi yang dipakai masih pro kapitalis. Sistem kapitalisme inilah yang melestarikan adanya utang sebagai alat penjajahan ini.
Harus Mengubah Sistem
Selama sekadar pergantian orang yang memimpin negeri dan bukan pergantian sistem, selama itu pula SDA kita dieksploitasi dan utang tidak akan bisa dihentikan. Solusinya adalah melepaskan diri dari jerat kapitalisme dan mengadopsi sistem lain yang bebas dari bunga utang luar negeri. Wajib untuk mengubah sistem ekonomi dan politik kapitalisme ini dengan perubahan mendasar dan revolusioner.
Perubahan ini hanya dapat dilakukan dengan menegakkan Khilafah yang akan menerapkan Islam sebagai sistem kehidupan secara menyeluruh, termasuk sistem ekonomi dan politiknya. Dengan menerapkan Islam, negara bisa dibangun tanpa utang, bahkan tanpa pajak. Kesehatan dan pendidikan rakyat yang notabenenya merupakan hajat hidup pun bisa diakses secara gratis oleh seluruh rakyat, baik muslim maupun nonmuslim yang menjadi warga negaranya.
Rahasianya terletak pada pengelolaan kepemilikan SDA dan industri dengan syariat Islam. Mengutip buku Sistem Ekonomi Islam karya Imam Taqiyuddin an-Nabhani, di dalam sistem Islam, kepemilikan sumber daya dibagi tiga, yakni milik negara, rakyat bersama, dan individu.
Sumber daya air (sungai, laut, danau), api (minyak bumi, batu bara, gas, dll.), dan vegetasi (hutan, padang rumput), semua adalah milik rakyat. Dikelola oleh negara dan hasilnya digunakan untuk memenuhi hajat hidup rakyat secara gratis, seperti kesehatan dan pendidikan.
Sumber daya selain ketiganya, yaitu emas, timah, nikel, dll., adalah milik negara. Hasilnya untuk membangun negara dan membiayai operasional negara. Dengan demikian, negara tidak perlu menarik utang dan juga pajak sebagaimana negara penganut kapitalisme saat ini. Wallahualam. [MNews/Gz]
