[Kabar] Anggaran Ratusan Juta untuk ASN, Pengamat: Harusnya Menentukan Problem Prioritas

[Kabar] Anggaran Ratusan Juta untuk ASN, Pengamat: Harusnya Menentukan Problem Prioritas

Muslimah News, NASIONAL — Menteri Keuangan Sri Mulyani mengeluarkan kebijakan terbaru dengan menganggarkan dana sebesar Rp966,8 juta untuk satu unit mobil listrik dan Rp28 juta untuk motor listrik yang diperuntukkan bagi pejabat eselon I dan II. Kebijakan ini diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 49 Tahun 2023 terkait Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2024.

Selain itu, Sri Mulyani memberikan Rp550 ribu untuk para ASN di setiap Kementerian/Lembaga untuk biaya makanan penambah daya tahan tubuh.

Problem Prioritas

Terkait dengan kebijakan di atas, pengamat kebijakan publik Dr. Hastin Umi Anisah, S.E., M.M. menyatakan, harusnya Kemenkeu menentukan problem yang lebih prioritas, seperti pada problem internalnya.

“Problem internal Kemenkeu yang menjadi prioritas, yaitu menyelesaikan kasus perilaku pejabat pajak yang hidup mewah,” tutur Hastin kepada redaksi MNews, Ahad (21-05-23).

Hastin juga mengungkapkan, harusnya mobil listrik pejabat tidak perlu disubsidi, rakyatlah yang perlu disubsidi agar bisa mendapat listrik yang terjangkau.

Tidak Tepat

Hastin juga menilai bahwa kebijakan Menteri Keuangan Sri Mulyani memberikan tunjangan biaya makanan penambah daya tahan tubuh bagi ASN merupakan kebijakan yang tidak tepat. Ia menjelaskan jika ada kebijakan lain yang seharusnya menjadi prioritas, yaitu kebijakan untuk mengentaskan kemiskinan.

“Tingkat kemiskinan per September 2022 tercatat sebesar 9,57% atau sebanyak 26,36 juta orang berada di bawah garis kemiskinan. Sementara itu, tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk Indonesia (Rasio Gini) pada September 2022 tercatat sebesar 0,381,” paparnya gamblang.

Kemakmuran Ekonomi

Hastin mengingatkan, negara memiliki kewajiban untuk mengusahakan kemakmuran ekonomi berjalan secara terus menerus tanpa menolerir krisis periodik. Kemudian ia pun menuturkan beberapa langkah yang mestinya dilakukan negara untuk menjamin kesejahteraan penduduk.

“Pertama dengan subsidi kepada rakyat yang tidak mampu. Kedua, memberantas penimbunan uang. Ketiga, memberantas monopoli tanah. Keempat, pelarangan pasar saham dan mendorong aktivitas ekonomi riil. Kelima, menghapuskan pajak, mewajibkan zakat, mengharamkan riba, judi, dan menimbun harta. Keenam, sistem pengupahan yang memungkinkan upah pekerja tersebur mengalami penurunan di saat perusahaan mengalami kesulitan keuangan,” jelasnya detail.

Hal-hal tersebut, ujar Hastin, merupakan implementasi sistem ekonomi Islam yang telah terbukti memakmurkan umat Islam di sepanjang peradaban Islam.

“Contohnya, pada masa Khalifah Umar bin Khaththab (13—23 H), semua rakyat hidup sejahtera hingga penduduk  wilayah Yaman yang biasanya  menjadi mustahik tidak lagi berhak menerima zakat karena semua sudah sejahtera,” ungkapnya. [MNews/Hen]

Share

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *