Penulis: Novita Sari Gunawan
Muslimah News, OPINI — Pada akhir masa jabatannya, Presiden Jokowi tampak sangat sibuk menjaga citranya sebagai presiden yang dianggap berhasil membawa perubahan ke arah yang lebih baik bagi Indonesia. Setelah datang ke Lampung melewati jalan “off road”, ia lanjut ke KTT ASEAN yang membahas isu-isu tentang kemanusiaan, lingkungan, dan ketahanan pangan. Beberapa hari kemudian, ia langsung menuju Tokyo untuk memenuhi undangan Perdana Menteri Jepang menghadiri KTT G-7.
Pada KTT G-7, Jokowi menyampaikan pesan-pesan dari negara-negara dunia ketiga yang menurutnya selama ini kurang didengar negara-negara maju seperti G-7. Sebagaimana kita ketahui, beberapa kategori negara dibuat berdasarkan strata negara tersebut. Misal, G-7 sebagai negara maju, G-20 sebagai negara berkembang.
Hingga saat ini, negara maju notabene merupakan negara decision maker atau seolah penentu dan pemberi arah selanjutnya bagi nasib umat manusia di dunia. Oleh sebab itu, tentu negara-negara maju tentu akan mempertahankan posisinya di G-7.
Jejak Kotor Negara G-7
Motif Jokowi untuk ikut aktif dalam perhelatan tersebut adalah demi kepedulian terhadap isu-isu lingkungan, ketahanan pangan, ataupun kejahatan terhadap humanisme. Realitasnya, selama ini, negara-negara maju tersebut sangat sulit diintervensi untuk urusan-urusan terkait kepentingan politik dan ekonomi mereka.
Kasus perubahan iklim, misalnya. Beberapa negara G-7 tidak menyepakati, bahkan tidak mau meratifikasi kesepakatan mengenai iklim. Padahal, sebagai negara maju, merekalah yang berkontribusi cukup besar dalam memanaskan bumi dengan perkembangan industri di negara mereka. Negara maju pulalah yang mengeksploitasi banyak SDA negara-negara berkembang yang kemudian diproduksi menjadi berbagai produk untuk kembali dipasarkan ke negara berkembang.
Dengan demikian, negara majulah yang sesungguhnya paling bertanggung jawab terhadap kerusakan lingkungan dengan adanya perubahan iklim. Ideologi kapitalisme yang mereka emban membuat mereka lupa akan kelestarian alam. Ketika mengeksploitasi SDA, semata-mata untuk kepentingan ekonomi atau kekayaan mereka.
Di satu sisi, Indonesia yang sedang gencar-gencarnya mengikuti berbagai forum di dunia terkait dengan isu lingkungan, ketahanan pangan, maupun perdagangan orang, ternyata turut menjadi bagian dari pelaku perusak lingkungan. Saat ini, mayoritas penyokong pertumbuhan ekonomi Indonesia adalah dari sektor tambang, terutama batu bara dan sawit yang merupakan sumber utama kerusakan lingkungan. Sawit telah membuat deforestasi, menyebabkan makin sedikitnya lahan hutan yang menjadi paru-paru dunia.
Kemudian, batu bara juga banyak menimbulkan kerusakan lingkungan dan polusi udara. Di satu sisi, ini memang menjadi penyumbang pertumbuhan ekonomi yang signifikan dengan kenaikan harga batu bara dan CPO di dunia. Di sisi lain, ini merupakan sumber utama kerusakan lingkungan di Indonesia.
Motif Lain
Dengan ketakjelasan arah dan panduan kebijakan negara dalam mengelola negara ini, kita melihat motif lain dari keterlibatan Indonesia dalam forum ini. Bisa jadi, semua itu sekadar untuk kepentingan capaian pertumbuhan ekonomi dengan cara-cara neokolonialisme. Mereka melakukan kontrak utang baru, kemudian makin menambah beban APBN untuk mencicilnya. Padahal, utang Indonesia saat ini sudah dalam kondisi “warning”.
Memang selama ini mayoritas pembangunan di Indonesia dikelola dengan utang. Pembangunan IKN, salah satunya, sampai sekarang belum mendapatkan calon investor yang sesuai kriteria. Lantas, bagaimana posisi Indonesia yang seperti ini mampu menyampaikan atau menjadi corong bagi pesan-pesan negara berkembang? Ini karena negara berkembang memiliki ketergantungan yang sangat besar dengan negara-negara maju, terutama pada para kreditor yang notabene merupakan anggota G-7.
Kemandirian dalam Sistem Islam
Islam memandang bahwa dalam mengelola sebuah negara, wajib adanya kemandirian dan tidak tergantung sedikit pun dengan negara lain. Apalagi sampai membuka pintu atau keran utang yang membuat negeri terjajah oleh neokolonialisme. SDA dikeruk untuk kepentingan asing, sedangkan rakyat harus bertahan hidup dengan kondisi apa adanya.
Jauh berbeda dengan orientasi pertumbuhan ekonomi dalam sistem Islam (Khilafah). Pengaturan ekonomi negara ditujukan untuk memenuhi kebutuhan hak-hak dasar manusia dan memberikan peluang tercapainya kebutuhan secara sempurna. Akhirnya, hal ini dapat meningkatkan kualitas SDA yang menjadi satu syarat tercapainya standar kehidupan yang lebih layak.
Dalam politik luar negeri, Khilafah akan memetakan wilayah negara-negara di dunia. Khilafah akan menentukan langkah kebijakan negara dalam mewujudkan kemajuannya sebagai negara mandir dan tidak bergantung pada tatanan negara lain.
Sungguh, Khilafah akan berdiri kokoh dan menjadi negara mandiri. Khilafah tidak akan tunduk pada aturan-aturan asing yang dalam sistem kapitalisme justru akan merugikan negara. Wallahualam. [MNews/Gz]
