Hilirisasi Industri, Merugikan Negara Sendiri

Hilirisasi Industri, Merugikan Negara Sendiri

Penulis: Asy-Syifa Ummu Sidiq

Muslimah News, OPINI — Kebijakan hilirisasi yang dibanggakan ternyata tidak seindah bayangan. Siapa sangka, kebijakan ini justru menguntungkan pihak Cina sebagai negara pengimpor nikel terbesar. bagaimana bisa?

Ekonom Senior Faisal Basri menilai program hilirisasi nikel salah sasaran. Setelah Jokowi resmi melarang ekspor nikel mentah pada 1 Januari 2020 dan mewajibkan pengolahan menjadi barang setengah jadi sebelum diekspor, nyatanya tidak membuahkan hasil. Nilai tambah yang digadang-gadang menguntungkan RI, malah hanya dinikmati oleh perusahaan besar.

Anggota Komisi VII DPR RI Rofik Hananto mengungkapkan 95% bijih nikel di negeri ini dikelola oleh perusahaan smelter Cina yang berada di Indonesia. Rofik menceritakan perusahaan Cina itu membeli dari penambang kecil (Indonesia) dengan harga murah ($34 per ton), padahal harga di Pasar Shanghai $80 per ton.

Selain itu, menurut Rofik insentif pembebasan pajak atau tax holiday (PPh badan) untuk perusahaan Cina selama 25 tahun akan menyebabkan kerugian besar. Ini karena negara akan kehilangan pendapatan selama 25 tahun. Apalagi dengan pembebasan pajak pertambahan nilai (PPN), otomatis akan menguntungkan Cina. Cina jelas-jelas mengolah bijih nikel hingga memiliki nilai tambah. Perusahaan Cina tersebut juga mendapat kemudahan bebas bea ekspor.

Rofik menambahkan industri smelter Cina juga mempekerjakan rakyatnya sendiri meski pabriknya ada di Indonesia. Lebih parahnya, para pekerjanya bukan melalui visa kerja. Jadi, keuntungan berlipat ganda sedang dinikmati Cina.

Permainan Kapitalisme

Dalam dunia kapitalisme, yang untung adalah para oligarki. Melalui kaki tangannya, mereka membuat kebijakan yang seolah menguntungkan rakyat, padahal tujuannya adalah kepentingan oligarki. Seperti kali ini, kebijakan hilirisasi dimaksudkan untuk menambah pundi-pundi rupiah negara.

Namun, permainan pasar kapitalisme justru membuat negeri ini masuk dalam jebakan. Ini karena kebijakan hilirisasi tidak didukung dengan kebijakan lainnya. Misal, masih membolehkan perusahaan asing berinvestasi ke dalam negeri dengan alasan dapat membuka lapangan kerja dan jalannya pertumbuhan ekonomi. Padahal, aturan lain membolehkan pekerja asing masuk. Hasilnya, mereka memilih mempekerjakan pekerja dari Cina.

Sama halnya juga masalah penambangan, Cina cukup pintar untuk tidak melakukan penambangan hulu karena akan keluar modal banyak. Oleh karenanya, mereka memanfaatkan penambang lokal yang “bisa ditipu” agar mendapat harga jual murah.

Inilah prinsip kapitalisme, yakni mengeluarkan dana sekecil-kecilnya untuk mendapatkan untung sebesar-besarnya. Negara Indonesia akan kalah dengan kebijakan yang ada. Apalagi dengan adanya perdagangan internasional yang harus menganut pasar bebas. Indonesia seperti tidak bisa berkutik harus menaati setiap aturannya.

Rakyat Sengsara

Sementara itu, pada saat tambang negeri ini diangkut ke negara lain, rakyat Indonesia mengalami kesengsaraan. Pengangguran yang dijanjikan berkurang, nyatanya justru makin bertambah. Krisis melanda bangsa, mencari kerja susah, bahkan barang-barang makin mahal harganya.

Kerusakan lingkungan pun terjadi akibat tambang dan perusahaan mereka. Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WaLHI) Sulawesi Tengah menyusun laporan kerusakan tersebut. Limbah sisa pertambangan dibawa air hujan membuat air menjadi keruh, sedangkan sisa galiannya juga mengendap menjadi lumpur di dasar laut dan mencemari mangrove.

Masalah lain timbul dari PLTU Batu Bara yang dipakai untuk mengalirkan listrik ke perusahaan pengolahan nikel. Limbah air panas PLTU dibuang ke laut dan membuat suhu laut naik sehingga ikan tidak mampu berkembang biak dengan baik. Padahal, ikan adalah mata pencarian masyarakat di wilayah pesisir Sulawesi.

Peran Negara yang Hilang

Kondisi demikian muncul karena negara tidak berperan sebagai pe-riayah (pengurus) kebutuhan rakyat. Negara hanya berperan sebagai regulator atau fasilitator, sekadar membuat UU untuk memudahkan para oligarki menguasai SDA negeri. Jadi, setinggi apa pun cita-cita pemimpin negeri ini atau sebaik apa pun kebijakan yang dibuat, tidak akan mengangkat harkat dan derajat bangsa di dunia Internasional.

Padahal, Islam jelas sekali menyampaikan bahwa pemimpin itu adalah penggembala yang akan dimintai pertanggungjawaban di akhirat. Pemimpin harusnya memahami bahwa tugas utamanya adalah mengurusi urusan rakyat, bukan mengurusi kebutuhan oligarki. Selain itu, sebagai muslim yang taat, sudah selayaknya mereka memakai Islam dalam membuat kebijakan karena Islam sudah terjamin kebenarannya.

Industri dalam negeri itu boleh, tetapi tergantung barang yang diproduksi. Jika barangnya haram, hukumnya haram. Industri dalam Islam pun boleh dimiliki individu. Hanya saja, jika barangnya menyangkut kepemilikan umum, seperti tambang, haram menjadi milik individu.

Industri tambang hanya boleh dikelola negara dan dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan rakyat. Industri nikel yang ada saat ini merupakan industri tambang, berarti haram membolehkan individu apalagi asing mengelola untuk kepentingannya sendiri. Ditambah lagi, Islam mengharamkan kerja sama dalam bentuk apa pun dengan negara yang jelas permusuhan kepada Islam.

Jikalau ada pengelola yang dikontrak untuk mengolah tambang, statusnya hanya sebagai pekerja, bukan pemilik. Negara tetap bertanggung jawab memanfaatkan hasil tambang itu untuk kebutuhan rakyat.

Khatimah

Dengan aturan ini, tidak ada lagi negara asing atau oligarki yang bisa mempermainkan umat Islam. Mereka tidak akan seenaknya mencuri SDA dari negeri kaum muslim. Namun demikian, kebijakan seperti ini tidak bisa dilakukan selama umat Islam (pemimpin muslim) masih memakai kapitalisme sebagai landasan membuat aturan.

Kebijakan ini hanya bisa diterapkan pada negara yang menggunakan Islam sebagai ideologi, dengan sistem pemerintahannya (Khilafah). Sudah saatnya umat Islam berpaling dari sistem kapitalisme yang rusak dan merusak. Hanya sistem Islam yang dapat membuat rakyat sejahtera. [MNews/Gz]

Share

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *