Muslimah News, NASIONAL — Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemenpppa) berusaha menyelesaikan penyusunan Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) dan Rancangan Peraturan Presiden (RPerpres) pelaksana Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TP-KS). Pada Jumat (12-5) Kemenpppa menggelar Rapat Panitia Antarkementerian dan Nonkementerian (PAK) dengan agenda Pembahasan dan Rancangan Peraturan Presiden tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak di Pusat.
Ratna Susianawati selaku Deputi Bidang Perlindungan Hak Perempuan Kemenpppa, menyampaikan bahwa sejak UU TP-KS disahkan, Kemenppa langsung melakukan berbagai upaya agar secepat mungkin menyusun aturan pelaksanaan UU TP-KS.
Adapun jumlah peraturan pelaksana UU TP-KS merujuk pada hasil pembahasan tim pemerintah (6-6-22), yaitu tiga peraturan pemerintah dan empat peraturan presiden, di antaranya Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) mengenai Pencegahan TP-KS serta Penanganan, Perlindungan, dan Pemulihan Korban TP-KS; RPP Koordinasi dan Pemantauan Pelaksanaan Pencegahan dan penanganan Korban TP-KS; Rancangan Peraturan Presiden (RPerpres) Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak di Pusat; RPerpres Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak; dan RPerpres Kebijakan Nasional Pemberantasan TP-KS.
Sebelumnya, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Bintang Puspayoga menargetkan peraturan pelaksanaan UU TP-KS dapat selesai pada 2023.
Tidak Serius
Pengamat masalah perempuan, keluarga dan generasi dr. Arum Harjanti memberikan tanggapan bahwa negara kelihatan tidak serius memberantas kekerasan seksual. Arum, begitu ia disapa, menyatakan jika dalam waktu satu tahun sejak UU TP-KS disahkan, seperangkat aturan yang direncanakan belum selesai.
“Secara tenggat waktu, memang belum terlambat karena UU TP-KS mengamanatkan waktu dua tahun untuk penyelesaian aturan pelaksanaannya. Namun, mengingat banyaknya kasus kekerasan seksual yang terjadi dan semangat kuat yang mendorong pengesahan RUU TP-KS untuk memberantas kekerasan seksual, rentang waktu dua tahun ini menjadi terlalu lama,” ungkapnya kepada redaksi MNews, Senin (15-5-23).
Apalagi, Arum melanjutkan, kalau fakta menunjukkan setelah pengesahan UU TP-KS pun kekerasan seksual tidak menjadi berkurang. “Yang terjadi justru makin banyak dan makin beragam bentuk kekerasannya, termasuk meningkatnya kasus Kekerasan berbasis gender online (KBGO),” terangnya.
Arum menyayangkan 10 tahun perjalanan panjang menuju pengesahannya menjadi undang-undang tidak segera ditindaklanjuti dengan membuat peraturan pelaksanaan secepatnya, akibatnya undang-undang TP-KS dianggap belum bisa diberlakukan. “Kurangnya keseriusan pemerintah makin nyata jika dibandingkan dengan pengesahan UU Omnibuslaw atau UU IKN yang disahkan dalam waktu sangat singkat dan langsung diberlakukan,” tukasnya.
Belum Bergigi
Di sisi lain, Arum menuturkan jika UU TP-KS nyatanya belum bergigi. “Aparat penegak hukum belum menjadikan UU TP-KS sebagai rujukan setiap kasus kekerasan seksual yang terjadi,” paparnya.
Arum menjelaskan hal itu karena ada berbagai alasan, di antaranya adalah belum pahamnya penegak hukum terhadap sebab lahirnya UU TP-KS dan belum adanya peraturan pelaksanaan UU tersebut. “Selain itu ada juga hambatan dalam kerjasama lintas sektoral,” tambahnya.
Belum lagi dari sisi konten, Arum melanjutkan bahwa UU TP-KS belum menyelesaikan persoalan dari akar masalah. “Pemberian hukuman dan perlindungan pada korban memang diatur dalam UU TP-KS tersebut. Namun sayangnya aspek pencegahan kurang mendapatkan perhatian,” jelasnya.
Arum juga menerangkan jika kasus kekerasan seksual akan terus terjadi selama tata pergaulan dibiarkan bebas mengikuti hawa nafsu manusia, apalagi membiarkan adanya sexual consent. “Demikian halnya, jika pemahaman atas nilai kehidupan tetap disandarkan kepada sekularisme yang menjadikan agama hanya dalam ruang privat, tetapi justru menyingkirkannya dalam ruang publik. Pemberantasan kekerasan seksual hanya ibarat pungguk merindukan bulan,” sindir Arum.
Arum menegaskan dengan kondisi demikian, maka wajar jika kekerasan seksual terus terjadi, bahkan dijadikan alat untuk menekan pekerja yang ingin memperpanjang kontrak kerja (staycation), atau juga alat gratifikasi (sextortion).
Aturan Allah
Arum menyarankan jika ingin pemberantasan kekerasan seksual efektif, upaya pelaksanaannya harus dilandaskan kepada aturan Allah Taala. “Allah telah mensyariatkan Islam sebagai agama yang sempurna dan menyeluruh dalam mengatur semua aspek kehidupan manusia, termasuk mencegah kekerasan seksual,” jelasnya.
Menurut Arum, Islam memiliki aturan lengkap mulai dari pencegahan hingga penyelesaian kasus kekerasan seksual. “Islam memiliki tata pergaulan termasuk aturan berpakaian yang mampu menjaga hubungan laki-laki dan perempuan berlangsung sehat dan bermartabat. Islam juga memisahkan kehidupan laki-laki dan perempuan dan hanya mengijinkan aktifitas bersama selama ada kebutuhan yang dibenarkan oleh syariat, dengan tetap mencegah terjadinya khalwat (berdua-duaan tanpa mahram) dan ikhtilat (campur baur),” urainya.
Arum menambahkan bahwa Islam juga memiliki sistem sanksi yang mampu menimbulkan efek jera bagi pelaku kejahatan seksual. “Selain itu Islam juga mewajibkan negara mengatur media sesuai dengan tuntunan Islam, seperti melarang adanya pornografi pornoaksi, dan hal-hal lain yang dapat membangkitkan syahwat,” ungkapnya.
Yang tidak boleh dilupakan, lanjutnya, sistem pendidikan Islam mampu membangun kepribadian Islam pada setiap individu rakyat dan menjadikan akidah Islam sebagai asas hidupnya sehingga melahirkan individu yang berperilaku terpuji.
“Namun, semua itu hanya akan terwujud ketika tegak Khilafah Islamiah, karena hanya Khilafahlah yang mampu menerapkan syariat Islam kafah,” tandasnya. [MNews/Hen]

Allah telah mensyariatkan Islam sebagai agama yang sempurna dan menyeluruh dalam mengatur semua aspek kehidupan manusia, termasuk mencegah kekerasan seksual