Penulis: Rindyanti Septiana, S.H.I.
Muslimah News, Opini — Keterwakilan perempuan dalam parlemen dan pemilu masih terus menjadi buah bibir di tengah publik. Ada yang beranggapan bahwa belum ada keberpihakan pada perempuan dalam politik. Jika mengacu data World Bank 2021, Indonesia menduduki peringkat ke-107 dari 183 negara di dunia soal keterlibatan perempuan di politik. Keterwakilan perempuan dalam parlemen hanya 20,87%.
Program officer HAM dan Demokrasi INFID Rizka Antika menilai perempuan belum terlibat banyak dalam politik karena beberapa faktor. Pertama, kesenjangan gender. Masih ada beban bagi perempuan di lingkungan masyarakat yang menghalangi mereka meraih mimpi dalam kancah politik. Salah satunya tugas rumah tangga yang dianggap sebagai “beban” dan tanggung jawab utama perempuan.
Kedua, voters bias. Pemilih menganggap politisi laki-laki lebih hebat ketimbang perempuan. Data World Value Survey 2017—2020 menunjukkan bahwa banyak negara yang setengah lebih warganya menganggap laki-laki lebih unggul di sektor politik. Ketiga, partai politik masih banyak mendiskriminasi politikus perempuan.
Keempat, perempuan sendiri yang masih enggan mengambil peran sebagai pemimpin jika kelompoknya masih didominasi laki-laki. Berdasarkan temuan World Population Review pada 2023, di dunia, hanya ada 21% perempuan menjadi perdana menteri dan 26% menjadi perwakilan di parlemen.
Pertanyaannya, apakah peran perempuan begitu penting bagi sistem demokrasi? Apakah keterlibatan perempuan dalam parlemen benar-benar efektif untuk perubahan sistem menjadi lebih baik? Atau justru peran perempuan hanya menjadi “kosmetik” demi memoles politik untuk menutupi boroknya sistem demokrasi?
Makna Politik Perempuan dalam Demokrasi
Makna “politik” dalam demokrasi hanya terbatas pada aspek kekuasaan dan legislasi. Politik ditujukan untuk mendapatkan keuntungan ekonomi demi mempertahankan kekuasaan Sikap pragmatis dan menghalalkan segala cara menjadi bagian yang tidak bisa dipisahkan dalam sistem politik demokrasi.
Oleh karenanya, perempuan yang tidak terlibat dalam struktur pemerintahan atau legislasi dianggap tidak berperan dalam politik. Meskipun pada faktanya, mereka sudah terlibat aktif dalam penyelesaian urusan umat, seperti melakukan dakwah dalam rangka pencerdasan umat. Walhasil, tuntutan kuota perempuan dalam parlemen terus menggaung kencang.
Begitu pula tuntutan independensi hak suara perempuan dan pemilu, membuktikan bahwa indikator peran politik perempuan hanya diukur dari keberadaannya dalam parlemen. Pemimpin perempuan dalam parlemen menjadi sorotan, bahkan perempuan harus diberi porsi dalam memimpin sejumlah jabatan dalam pemerintahan.
Peran Politik Perempuan menurut Syariat Islam
Dalam kitab Ajhizah Dawlah al-Khilafah, Syekh Taqiyuddin an-Nabhani menyatakan bahwa perempuan dibolehkan menduduki berbagai jabatan, selama tidak termasuk dalam wilayah pemerintahan (Khalifah, mu’awin (pembantu khalifah), wali (gubernur), qadhi qudhat (pemimpin para kadi), serta qadhi mazhalim (kadi yang berkewajiban menghilangkan kezaliman, termasuk memecat khalifah jika zalim terhadap rakyatnya atau menyalahi Al-Qur’an dan Sunah).
Perempuan juga bisa menjadi pegawai dan pemimpin swasta maupun pemerintah yang tidak termasuk wilayah al-hukm, antara lain sebagai kepala baitulmal, majelis wilayah, anggota majelis umat, qadhi khushumat (kadi yang menyelesaikan perselisihan antarrakyat), serta qadhi hisbah (kadi yang langsung menyelesaikan pengurangan atas hak-hak rakyat).
Juga diperbolehkan bagi perempuan menduduki jabatan kepala departemen kesehatan, pendidikan, perindustrian, perdagangan, rektor perguruan tinggi, kepala rumah sakit, direktur perusahaan, dll. Semua posisi kepemimpinan yang berada di luar wilayah pemerintahan, bisa dijabat oleh perempuan.
Artinya, peran politik perempuan telah diatur sedemikian rupa oleh syariat sehingga bukan berarti perempuan tidak bisa berkiprah sama sekali dalam politik. Namun, perannya diarahkan sesuai syariat. Peran ini pun untuk mewujudkan ketaatan pada Allah Taala, bukan untuk kepentingan segelintir partai atau kelompok.
Muslimah Berpolitik? Wujudkan Ketaatan!
Islam telah mengatur peran muslimah dalam kancah politik. Pertama, beramar makruf nahi mungkar. Allah Taala berfirman dalam QS Ali Imran: 104, “Hendaklah (wajib) ada segolongan umat yang menyerukan kepada kebaikan (Islam), memerintahkan pada yang makruf, dan mencegah kemungkaran. Mereka itulah orang-orang yang beruntung.” Wujud amar makruf nahi mungkar ialah berdakwah menyeru manusia kepada Islam.
Kedua, salah satu bentuk peran politik muslimah adalah terlibat dalam sebuah partai politik Islam yang berjuang menegakkan sistem Islam kafah.
Ketiga, menjalankan pengawasan dan koreksi kepada penguasa untuk memastikan mereka menerapkan syariah secara totalitas.
Keempat, melakukan baiat terhadap pemimpin negara.
Kelima, memenuhi hak memilih dan dipilih menjadi anggota majelis umat. Majelis umat ialah sekumpulan wakil rakyat yang bertugas memberikan nasihat dari umat kepada Khalifah.
Saat muslimah menjalankan berbagai peran politiknya, ia melakukannya karena dorongan keimanan, yakni ingin terikat pada aturan syariat, bukan untuk memenuhi agenda penjajahan atas nama kesetaraan gender, memenangi kursi parlemen untuk kepentingan partai, ataupun hendak menjadi kepala negara.
Harus diakui, keterlibatan politik perempuan dalam demokrasi sejatinya untuk memuluskan agenda penjajahan.
Pertama, perempuan hanya menjadi “gula-gula politik”, yakni pemanis dalam perjalanan politik praktis. Mereka menderaskan arus opini kesetaraan gender untuk menyelesaikan berbagai problem perempuan. Alih-alih tuntas, masalah perempuan justru kian bertambah.
Kedua, perempuan teperdaya dengan istilah “pemberdayaan perempuan”. Demi memenuhi kuota keterwakilan dalam parlemen dan pemilu, mereka sampai melupakan peran strategisnya sebagai ibu pencetak generasi.
Ketiga, keterlibatan politik perempuan malah menggerus fitrah perempuan karena perannya hanya sebagai alat kekuasaan bagi kaum oligarki memperpanjang umur penjajahan aset milik rakyat.
Inilah sesungguhnya peran perempuan dalam demokrasi, yakni sebagai politisi yang menjalankan politik dua wajah. Politisi perempuan seolah merepresentasikan para perempuan, tetapi justru mewakili kepentingan asing dan oligarki.
Sudah semestinya para muslimah meyakini bahwa ketaatan pada Allah—termasuk dalam berpolitik—adalah satu-satunya jalan mengantarkan mereka pada keberkahan hidup.
Khatimah
Terjunnya muslimah melibatkan diri dalam kancah politik haruslah semata-mata demi Islam, bukan yang lain. Ia juga harus terlebih dahulu memastikan status hukum perbuatan yang akan ia lakukan, diperbolehkan oleh syariat ataukah tidak. Inilah modal bagi kaum muslimah untuk merespons dengan sikap cepat dan tepat.
Seorang muslimah tidak boleh sekadar ikut dalam perpolitikan dan menjadi malah “alat” memuluskan berbagai kepentingan penjajahan dan oligarki. Jangan sampai kaum muslimah justru melanggengkan agenda penjajahan dalam cengkeraman sistem demokrasi kapitalisme.
Duhai kaum muslimah, tetaplah berada pada posisi yang benar sesuai ketentuan syariat ketika menjalankan peran di tengah umat. Jangan latah ikut-ikutan memenuhi kuota keterwakilan dalam parlemen dan pemilu. Muslimah harus cerdas dengan Islam. Mencerdaskan umat pun wajib dengan Islam. Jadilah bagian dari pelaku perubahan, dari sistem rusak menuju sistem yang baik dan benar, yakni Islam. [MNews/Gz]
