Guru Speak Up tentang Pungli, Zona Integritas Hanya Ilusi?

Guru Speak Up tentang Pungli, Zona Integritas Hanya Ilusi?

Penulis: Juanmartin, M.Kes.

Muslimah News, OPINI — Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil membuka opsi untuk Husein Ali Rafsanjani, guru muda di Pangandaran yang mengundurkan diri sebagai aparatur sipil negara (ASN) setelah melaporkan adanya dugaan praktik pungutan liar (pungli). Seperti diketahui, Husein Ali Rafsanjani (27), guru muda di Kabupaten Pangandaran ini memilih mengundurkan diri sebagai PNS usai melaporkan praktik pungli.

Kejadian bermula pada 2020 saat Husein yang baru menerima surat tugas sebagai ASN di Kabupaten Pangandaran harus mengikuti latihan dasar di Kota Bandung. Namun, ia mendadak harus membayar uang transportasi sebesar Rp270.000, padahal biaya kegiatan sudah dianggarkan. Kemudian, saat latihan dasar berjalan, para peserta juga kembali diminta bayaran sebesar Rp310.000 yang entah peruntukannya untuk apa.

Pungli, Cerita Klasik

Kasus pungli yang sudah terekspos ini mungkin telah berakhir. Meski Pemprov Jabar telah mengambil tindakan menonaktifkan Kepala BKPSDM Pangandaran, tetapi kasus ini kembali menunjukkan bahwa pungli masih menjadi cerita klasik negeri ini.

Pemerintah sendiri telah banyak berbenah untuk menindak praktik pungli. Pungli adalah tindakan melawan hukum yang diatur dalam UU 31/1999 junto UU 22/2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Pungutan liar terkategori tindakan korupsi dan merupakan kejahatan luar biasa (extraordinary crime) yang harus diberantas.

Memasuki era reformasi, pemerintah menggaungkan kampanye reformasi birokrasi yang merupakan langkah awal untuk mewujudkan tata kelola pemerintah yang baik (good gonvernance). Untuk memberikan pelayanan publik yang optimal kepada masyarakat, diperlukan birokrasi yang transparan, akuntabel, serta bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).

Dalam upaya peningkatan kualitas layanan dan pencegahan korupsi di lingkungan pemerintahan, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) telah menerbitkan Permenpan-RB No. 60/2012 tentang Pedoman Umum Pembangunan Zona Integritas (ZI) Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi yang diperbaharui dengan Permenpan-RB No. 10/2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Birokrasi Reformasi No. 52/2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah.

Melalui rumusan kebijakan di atas, pemerintah berharap pelayanan birokrasi bersih dari pungli dan KKN. Pertanyaannya, mengapa berbagai kebijakan ini tidak efektif dalam membentuk mentalitas pegawai di lingkup pemerintahan?

Mentalitas Individu, Mengapa Bermasalah?

Upaya yang pemerintah rumuskan terbukti tidak ampuh memberantas praktik pungli. Ini mengindikasikan bahwa masalah tidak sekadar berhenti pada perumusan kebijakan, tetapi juga tentang cara membentuk mentalitas individu. Aspek SDM berintegritas tentu menjadi penentu dalam memberikan pelayanan publik.

Meski praktik pungli terkategori tindakan melanggar hukum, tetapi budaya pungli seakan sudah membudaya. Rasanya sudah menjadi rahasia umum bahwa pungli hadir nyaris di setiap layanan. “Ada fulus, urusan mulus. Tidak ada fulus, urusan mampus” seolah menjadi candaan meski inilah realitas yang tidak terbantahkan.

Bisa dikatakan, praktik pungli ini ibarat fenomena gunung es. Viralnya beberapa kasus lalu mendapat respons pemerintah mungkin hanya beberapa. Kasus yang tidak terungkap tentu lebih banyak lagi. Praktik pungli maupun korupsi seakan kebal dengan berbagai kebijakan. Zona integritas yang tertulis di setiap lembaga pemerintahan pada faktanya sulit terimplementasi. Mengapa demikian?

Genetik dalam Sistem Sekuler

Ada dua problem mendasar dari sulitnya memberantas praktik pungli ini. Pertama, aspek individu yang tidak berintegritas. Kedua, aspek sistem yang saat ini diterapkan, yakni sistem yang memisahkan agama dari kehidupan (sekuler). Sistem ini telah membentuk masyarakat sekuler yang menafikan spirit keimanan dalam kehidupan.

Dengan sendirinya, di setiap aktivitas manusia tidak hadir rasa takut adanya pengawasan Allah. Beragam kebijakan hanya akan menimbulkan rasa takut pada manusia, tetapi tidak pada Allah. Padahal, Allah adalah sebaik-baik pengawas bagi manusia.

Aspek individu dan sistem yang dijalankan saling memengaruhi dalam membentuk zona integritas saat memberikan pelayanan publik. Untuk mewujudkan hal itu, mencukupkan masalah hanya pada aspek individu saja tentu tidak cukup. Harus ada koreksi sistemis jika negeri ini benar-benar ingin terbebas dari berbagai pungutan saat memberikan pelayanan pada masyarakat.

Islam Solusi yang Tepat

Jika sistem sekuler gagal dalam menciptakan zona integritas, Islam berbeda. Sistem sekuler yang menafikan pengawasan Allah adalah celah awal bagi pejabat mengambil harta yang bukan haknya. Sebaliknya, ketakwaan individu adalah perkara penting dalam sistem Islam. Dalam menjalankan amanah, pejabat/pegawai pemerintah menyertakan pemahaman mengenai adanya hubungan aktivitas manusia dengan pengawasan Allah atas manusia dalam beraktivitas.

Di sisi lain, masyarakat dalam sistem pemerintahan Islam memiliki kesadaran akan pentingnya saling mengingatkan dalam perkara takwa. Ini merupakan implementasi dari perintah untuk melakukan amar makruf nahi mungkar. Masyarakat turut mengawasi kinerja para pejabat atas dasar keimanan semata.

Tidak kalah pentingnya adalah penerapan sanksi oleh negara. Kasus pungli tidak boleh dibiarkan menguar begitu saja. Ada proses hukum yang harus berjalan agar praktik ini tidak terulang. Pungutan liar dan praktik sejenisnya adalah tindakan memperoleh harta yang tidak dibenarkan syariat.

Allah Swt. berfirman, “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kalian saling memakan harta sesama kalian secara batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar rida di antara kalian.” (QS An-Nisa’ [4]: 29).

Terkait surah di atas, As-Sa’di dalam tafsirnya menjelaskan, “Allah Swt. telah melarang hamba-hamba-Nya yang mukmin untuk memakan harta di antara mereka dengan cara yang batil dan mengategorikannya sebagai tindakan ghashab (menggasab/perampasan), pencurian, serta memperoleh harta melalui judi dan perolehan-perolehan yang tercela.” (Tafsir As-Sa’di, hlm. 300).

Ghashab, menurut kitab Al-Muhith fi al-Lughah, adalah mengambil sesuatu secara zalim dan memaksa. Menurut Dr. Khalid al-Musyaiqih, ghashab adalah menguasai hak orang lain, baik hartanya atau hak gunanya, secara paksa dan tanpa alasan yang benar. Dalam praktiknya, ghashab tidak saja terjadi antarindividu, tetapi juga bisa negara terhadap rakyatnya. Berbagai pungutan yang tidak sesuai syariat adalah kezaliman.

Memang, banyak yang menyadari bahwa individu berintegritas beriringan dengan ketakwaan. Hanya saja, aspek sistem tidak kalah pentingnya. Syariat tidak cukup dikhotbahkan di mimbar sebagai pesan morel untuk membentuk pejabat dan pegawai berintegritas. Lebih dari itu, butuh perombakan sistemis.

Tidak sedikit pula yang kerap mengambil sistem Islam sebagai role model kepemimpinan bebas pungli maupun korupsi. Sayangnya, kajiannya masih sebatas sosok, bukan sistem. Padahal, pejabat negara yang bertakwa hanya lahir dari sistem yang menyandarkan seluruh aktivitas di bawah pengawasan sang Khalik, bukan yang lain. Lantas, apa alasan untuk tidak mempertimbangkan Islam sebagai solusi? [MNews/Gz]

Share

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *