Penulis: Kanti Rahmillah, M.Si.
Muslimah News, OPINI — PT Freeport Indonesia (PTFI) telah mengantongi izin perpanjangan relaksasi ekspor konsentrat hingga Mei 2024 yang seharusnya berakhir pada Juni 2023 sesuai UU Minerba pada 2020. Dalam UU ini disebutkan bahwa ekspor produk mineral yang belum dimurnikan berlaku maksimal tiga tahun sejak undang-undang disahkan. Mengantisipasi agar izin perpanjangan relaksasi tersebut tidak melanggar undang-undang, Kementerian ESDM akan menyiapkan regulasi dalam bentuk peraturan menteri. (katadata, 28-4-2023).
Sontak keputusan pemerintah ini menuai banyak protes dari berbagai kalangan. Ini karena kebijakan menganakemaskan PTFI dianggap akan memporakporandakan program hilirisasi yang tengah dicanangkan pemerintah. Selain itu, makin membuktikan bahwa hukum bisa diutak-atik sesuai kepentingan, bahkan pengelolaan SDA makin bercorak liberalistis.
Alasan Klise
Menteri ESDM Arifin Tasrif membeberkan tiga alasan mengapa pemerintah memberikan izin. Pertama, ini adalah kondisi kahar alias force majeure pandemi Covid-19 yang menjadikan pembangunan hilirisasi PTFI menjadi tersendat. Proyek smelternya pun diperkirakan tuntas pada akhir 2023 sehingga awal mei 2024 diperkirakan baru bisa beroperasi.
Kedua, mayoritas pemegang saham PTFI kini juga dimiliki Indonesia melalui MIND ID, holding BUMN Pertambangan, yakni sebesar 51% sehingga dampaknya akan lebih terasa pada pemerintah. Di pihak lain, PTFI melaporkan adanya potensi kerugian bagi penerimaan negara yang mencapai Rp57 triliun jika kegiatan ekspor konsentrat tembaga PTFI dihentikan tahun ini.
Ketiga, adanya potensi PHK. Ribuan pekerja bisa tidak bekerja. Jika sudah begitu akan merembet pada dampak sosial. Ini karena dari PHK bisa meningkatkan jumlah keluarga miskin dan ini akan memicu tingkat kriminalitas.
Ketiga alasan tersebut dianggap klise alias sering digunakan dan jauh dari kenyataan. Jika pandemi Covid-19 dijadikan alasan, maka perusahaan lain pun kondisinya demikian. Bukankah ini akan memicu perusahaan lain untuk melakukan hal yang sama? Selain itu, Menurut ekonom UGM Fahmy Radhi, kondisi ini akan memicu ketidakpastian hukum yang menyebabkan investor smelter hengkang dari bumi nusantara.
Hilirisasi
Belum lagi jika berbicara kebijakan hilirisasi yang masih dipertanyakan. Apakah efektif dalam pengelolaan SDA? Pada faktanya, pembangunan smelter membutuhkan investor, terutama asing dalam pembangunannya. Bukankah pada akhirnya keuntungan besar mengalir pada investor?
Selain itu, program hilirisasi di tengah posisi Indonesia yang masih menjadi negara ketiga hanya akan memperkeruh kondisi perdagangan luar negeri. Lihat saja saat WTO memenangkan gugatan Uni Eropa atas kebijakan larangan ekspor bijih nikel Indonesia. Begitu pun saat AS dan Selandia Baru menggugat kebijakan pembatasan impor agrikultur, lagi-lagi WTO memenangkannya.
Dari sini sudah terlihat bahwa program hilirisasi yang bertujuan menambah nilai, diduga kuat akan tersendat. Bahkan, bukan mustahil hanya akan mengalirkan keuntungan pada investor asing saja. Terlebih program hilirisasi hanya berbicara keuntungan, lalu bagaimana dengan rakyat?
Kerugian
Selanjutnya alasan potensi kerugian. Jika mau berhitung dengan adil, kerugian negara karena adanya perusahaan asing yang menambang jauh lebih besar dari sekedar distopnya kegiatan ekspor kosentrat. Bayangkan, sejak 1973 tambang emas milik Indonesia di Papua dikeruk habis tidak bersisa.
Kepemilikan 51% saham PT Freeport oleh MIND ID pun, masih dipertanyakan apakah benar menjadikan aliran keuntungan besar pada pemerintah? Mengingat sumber dana yang dipakai untuk membeli saham berasal dari obligasi Internasional alias utang. Bahkan, ekonom Arim Nasim mengatakan, bukan mustahil pemegang sahamnya berasal dari Amerika juga.
Ini artinya kepemilikan saham 51%, bahkan jika ditambah 10 persen lagi, tidak akan mengalirkan keuntungan yang besar lantaran sama-sama mengalir pada asing. Selain itu, PTFI kerap mangkir pula dari membayar pajak dan royalti. Alih-alih mendapatkan sanksi, malah mendapatkan tax amnesty. Itulah alasan patut dipertanyakannya PTFI yang dianggap telah memberikan keuntungan besar pada negara.
Begitu pun ancaman PHK masal jika kebijakan ekspor konsentrat diberlakukan, menurut Fahmy, hal tersebut hanya gertakan yang tidak bakal direalisasikan. Ini karena jika PTFI menghentikan produksinya, lalu mem-PHK karyawannya sudah pasti akan memperburuk harga saham Freeport.
Ini baru kerugian ekonomi, belum berbicara kerugian yang dialami warga sekitar tambang. Sudahlah alamnya dirusak, kemiskinan pun merajalela. Lihatlah di Mimika Papua, tempat PTFI menambang, menjadi salah satu daerah termiskin.
Terjegal Korporasi
Kasus ini makin menunjukan bahwa pemegang kendali negeri ini adalah korporasi. Sebagus apa pun program yang tengah dibangun, tanpa sepersetujuan korporasi besar hal demikian tidak akan bisa berjalan mulus. Kondisi ini pun makin menunjukan pada kita bahwa pengelolaan SDA makin liberal. Alih-alih diurus negara, semua diserahkan kepada swasta. Jika sudah swasta, maka sudah pasti yang mendapatkan keuntungan besar adalah mereka.
Lihatlah bagaimana pemerintah malah mencari cara agar kebijakan relaksasi ekspor konsentrat PTFI tidak melanggar undang-undang. Bukankah ini sama saja dengan mengatakan program hilirisasi telah dijegal oleh kepentingan korporasi? bukankah ini juga makin menunjukan bahwa negara ini bertekuk lutut dihadapan korporasi?
Artinya, peraturan memang diciptakan untuk memuluskan kepentingan korporasi bukan menyelesaikan persoalan rakyat. Kondisi ini makin mengonfirmasi bahwa undang-undang propemilik modal memang benar-benar terjadi. Bayangkan, UU Minerba yang dianggap prokorporasi saja masih kurang mengakomodir kepentingan korporasi. Bukan mustahil apabila UU Minerba, UU Omnibus Law Cipta Kerja, dan lainnya akan terus berubah sesuai kepentingan korporasi.
Inilah negara korporatokrasi (pemerintahan perusahaan) sebuah istilah yang menunjukan pada bentuk pemerintahan saat kewenangan didominasi atau beralih dari negara kepada perusahaan-perusahaan besar. Pemimpin petinggi pemerintah dipimpin secara sistem afiliasi korporasi (perusahaan).
Negara korporatokrasi adalah bentuk ideal negara dalam sistem ekonomi kapitalisme. Sistem ini hanya fokus pada keuntungan korporasi dan mengabaikan persoalan umat manusia. Oleh karenanya, wajar jika dalam sistem ini, pengelolaan SDA diserahkan pada swasta. Walhasil, kemiskinan dan kesenjangan makin tinggi, juga persoalan turunannya seperti kebodohan, kriminalitas, kurang gizi, dan kelaparan, makin mewabah lantaran negara abai terhadap rakyatnya.
Lihatlah bagaimana potret negara-negara maju di Barat. Di satu sisi memamerkan kemajuan pembangunannya, tetapi di balik itu semua ada persoalan rakyatnya yang menumpuk tidak terselesaikan. Kesenjangan yang amat tinggi, diskriminasi, kriminalitas, akses terhadap kesehatan dan pendidikan yang buruk bagi rakyat miskinnya, ditambah penyakit sosial seperti LGBT dan sejenisnya, makin menambah pelik kehidupan Barat yang sekuler.
Pengelolaan Tambang dalam Islam
Bercokolnya perusahaan asing yang terus menambang di negeri ini tidak bisa dilepaskan dari penerapan sistem ekonomi kapitalisme. Sistem ini membebaskan SDA dikelola siapa pun, termasuk asing. Negara korporatokrasi menjadikan penguasa dan pengusaha berkolaborasi mengeruk kekayaan alam negeri ini.
Berbeda dengan cara pandang Islam terhadap barang tambang, seperti emas dan tembaga yang merupakan kepemilikan umum sehingga tidak boleh dikuasai swasta. Pemerintah pun hanya mengelolanya kemudian hasilnya harus dikembalikan lagi kepada rakyat sebagai pemilik sahnya.
Dengan pengaturan ini saja akan menghilangkan campur tangan korporasi sebab hanya negara yang bisa mengelola barang tambang. Keberadaan perusahaan milik negara adalah benar-benar milik negara, tidak seperti BUMN hari ini yang sebagian kepemilikannya milik swasta. Perusahaan milik negara ini mengelola seluruh SDA yang melimpah dan seluruh keuntungannya diberikan kepada rakyat dalam bentuk pembangunan infrastruktur dan menjamin seluruh kebutuhan hidup mereka. Rasulullah bersabda,
“Kaum muslim berserikat dalam tiga hal, yakni air, rumput, dan api; dan harganya adalah haram.” (HR Ibnu Majah).
Islam pun melarang swastanisasi barang tambang yang jumlahnya besar. “Wahai Rasulullah, tahukah engkau apa yang engkau berikan kepadanya? Sesungguhnya engkau telah memberikan sesuatu yang bagaikan air mengalir.” Rasulullah saw. kemudian bersabda, “Tariklah tambang tersebut darinya.” (HR Tirmidzi)
Khatimah
Sejatinya kebijakan relaksasi ekspor konsentrat bagi PTFI adalah bukti bahwa negara kalah dengan korporasi. Adanya program hilirisasi yang membutuhkan investor besar pun makin menunjukan corak liberalistis dalam pengeloaan SDA. Oleh karena itu, untuk menghentikannya hanya dengan mengganti tata kelola ekonomi kapitalistik liberal dengan sistem Islam. Ini karena sistem ekonomi Islam yang diterapkan dalam Khilafah akan menjamin pengelolaan SDA benar-benar untuk kesejahteraan rakyat. [MNews]
