Penulis: Chusnatul Jannah
Muslimah News, OPINI — Ombudsman RI mengatakan sepanjang 2021—2022 terdapat ratusan pengaduan masyarakat perihal pelayanan kesehatan bagi peserta BPJS Kesehatan. Ombudsman RI mencatatkan pada 2022 terdapat 400-an pengaduan. Tahun sebelumnya, ada 300-an pengaduan.
Asisten Ombudsman RI Bellinda W. Dewanty mengatakan, banyak masyarakat mengaku ditolak faskes karena terbatasnya kuota layanan peserta BPJS Kesehatan. Hal ini perlu ditelusuri untuk memastikan setiap faskes dapat melayani tanpa membeda-bedakan pasien.
Para peserta BPJS Kesehatan kerap menerima perlakuan diskriminatif, baik dari sisi pelayanan maupun administrasi. Beberapa waktu lalu sempat viral terkait konten tiga nakes yang menggambarkan perbedaan perlakuan bagi pasien BPJS Kesehatan dengan non-BPJS Kesehatan. Faktanya memang demikian. Pasien BPJS Kesehatan sering dilayani ala kadarnya, tetapi pasien mandiri dilayani dengan sepenuh hati.
Diskriminatif
Perlakuan berbeda yang dialami pasien BPJS Kesehatan bukanlah isapan jempol belaka. Ombudsman RI menyampaikan terdapat sejumlah potensi malaadministrasi dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan. Tidak ada standardisasi atau regulasi yang mengatur rumah sakit melayani pasien pengguna BPJS Kesehatan setiap harinya. Begitu juga layanan pasien mandiri dan asuransi.
Pemberlakuan kuota mengakibatkan diskriminasi pelayanan terhadap pasien BPJS Kesehatan. Keterbatasan kemampuan dan kurangnya dokter, ketersediaan ruangan dan alat medis, serta adanya perbedaan pembiayaan bagi faskes menjadi penyebabnya.
Ombudsman RI mengatakan, Kemenkes dan manajemen BPJS Kesehatan tidak mengatur pembatasan kuota layanan tersebut. Namun, banyaknya pengaduan mengenai hal itu menunjukkan praktik tersebut terjadi masif di lapangan. Pembatasan tersebut meliputi pembatasan durasi, jenis, dan kualitas pelayanan. Hal ini menjadi salah satu tantangan besar dalam mewujudkan cita-cita cakupan kesehatan semesta. (Situs Ombudsman RI, 1-3-2023).
Diskriminasi ini sebenarnya berawal dari pembayaran sejumlah premi yang membatasi pelayanan kesehatan masyarakat. “Anda membayar sekian, pelayanan juga akan sepadan dengan biaya yang dibayarkan.” Begitulah konsep sebenarnya BPJS Kesehatan. Tidak ada bedanya dengan asuransi kesehatan. Sistemnya sama, namanya saja yang berbeda. Tidak heran apabila masyarakat selalu mengeluhkan pelayanan pasien BPJS Kesehatan.
Coba kita lihat realitas rumah sakit yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan. Antrean pasien BPJS Kesehatan mengular panjang. Sedangkan antrean pasien umum/mandiri terlihat lengang. Artinya, harga dan pembayaran menentukan baik dan buruknya layanan kesehatan. Walhasil, BPJS Kesehatan tidak ubahnya sistem kesehatan berbasis bisnis. Persis watak kapitalisme.
Watak Kapitalisme
Apa pun bidangnya, sudut pandang bisnis menjadi watak kapitalisme, tidak terkecuali bidang kesehatan. Sejak kemunculannya, kesemrawutan BPJS Kesehatan tidak pernah hilang. Mulai dari ruwetnya administrasi, ribetnya prosedur pelayanan, hingga terlantarnya pasien lantaran ditolak RS.
Peristiwa tersebut seolah sudah menjadi pemandangan umum di RS-RS milik pemerintah. Padahal, masyarakat berharap banyak dengan sejumlah premi yang dibayarkan tiap bulan, mereka akan mendapatkan layanan dan fasilitas kesehatan yang memadai. Apa daya, harapan dan realitas tidak sejalan.
Semua ini akibat menggunakan paradigma kapitalisme dalam sistem kesehatan. Dalam kapitalisme, bisnis kesehatan sangat menjanjikan sebab kesehatan adalah kebutuhan dasar. Jadi, peluang profitnya pasti jauh lebih besar karena masyarakat pasti membutuhkan yang namanya layanan kesehatan, seperti dokter, perawat, obat-obatan, serta fasilitas kesehatan lainnya.
Direktur Utama BPJS Kesehatan Ali Ghufron Mukti menilai masyarakat sering kali salah persepsi mengenai beberapa aduan yang disampaikan. Sebab, sejumlah aduan dari masyarakat tidak sepenuhnya masuk ranah BPJS Kesehatan. Ia menyatakan, Kementerian Kesehatan, pemerintah daerah, dan BPJS Kesehatan memiliki peran yang berbeda dalam pelayanan fasilitas kesehatan. (Liputan 6, 30-4-2023).
Ghufron mencontohkan, aduan masyarakat seputar akses kesehatan seperti jarak pelayanan yang jauh, fasilitas kurang memadai, tidak ada obat, hingga dokter yang tidak sesuai jadwal bukanlah tanggung jawab BPJS Kesehatan. Pertanyaannya, lalu menjadi tanggung jawab siapa layanan dan fasilitas kesehatan tersebut? Padahal, layanan kesehatan seharusnya adalah layanan yang satu, komprehensif, saling terkait, dan tidak terpisah-pisah.
Paradigma Kesehatan dalam Islam
Dalam Islam, kesehatan adalah kebutuhan asasi masyarakat. Tidak boleh dikapitalisasi atau dijadikan ladang bisnis meraup keuntungan sebanyak-banyaknya. Negara adalah penyelenggara dan penanggung jawab dalam menyediakan sistem, layanan, dan fasilitas kesehatan untuk rakyat. Tidak ada pungutan dalam memenuhi kebutuhan ini. Bahkan, negara harus memberikannya secara gratis kepada seluruh lapisan masyarakat.
Hal ini sudah pernah terterapkan pada masa Khilafah. Bukhari dan Muslim meriwayatkan dari Anas ra. yang menuturkan bahwa rombongan orang dari Kabilah ‘Urainah masuk Islam. Mereka lalu jatuh sakit di Madinah. Rasulullah saw. selaku kepala negara lalu meminta mereka untuk tinggal di penggembalaan unta zakat yang dikelola Baitulmal di dekat Quba’. Mereka diperbolehkan minum air susunya secara gratis sampai sembuh. Khalifah Umar selaku Kepala Negara Islam juga telah menjamin kesehatan rakyatnya secara gratis, dengan cara mengirimkan dokter kepada rakyatnya yang sakit tanpa meminta sedikit pun imbalan dari rakyatnya (An-Nabhani, Muqaddimah ad-Dustur, 2/143).
Merujuk tulisan K.H. Hafidz Abdurrahman berjudul “Menggagas Sistem Kesehatan Islam”, perhatian di bidang kesehatan tidak hanya terbatas di kota-kota besar, melainkan di seluruh wilayah Islam, hingga sampai ke pelosok, bahkan di dalam penjara-penjara sekalipun.
Pada era itu, sudah ada kebijakan Khilafah dengan RS keliling. RS seperti ini masuk dari desa ke desa. Perlu dicatat di sini, Khilafah saat itu benar-benar memberikan perhatian di bidang kesehatan dengan layanan nomor satu, tanpa membedakan lingkungan, strata sosial, ataupun tingkat ekonomi.
Khatimah
Penerapan sistem kesehatan Islam yang ditopang sistem pemerintahan yang amanah, penguasa yang me-riayah, dan tenaga kesehatan yang profesional, akan mewujudkan layanan kesehatan yang berkualitas. Tidak akan ada pandangan bisnis dan profit dalam pelayanan kesehatan sebagaimana berlaku dalam kapitalisme.
Hanya sistem Islam kafah dalam naungan Khilafah yang mampu menjawab kesemrawutan kesehatan saat ini. Penerapannya sudah terbukti selama 13 abad. Konsepnya pun sudah teruji. [MNews/Gz]
