Penulis: Kanti Rahmillah, M.Si.
Muslimah News, OPINI — Setelah RUU Omnibus Law Kesehatan masuk Prolegnas 2022-2023, media tidak berhenti membahasnya lantaran beleid tersebut dianggap mirip dengan UU Omnibus Law Cipta Kerja. Keduanya sama-sama dianggap cacat formil dan materiil. Juga sama-sama ditolak oleh banyak kalangan. Bukan hanya organisasi profesi seperti IDI, PGDI, PPNI, sejumlah organisasi lain seperti Serikat Buruh, ramai-ramai menolaknya.
Kesamaan lainnya dengan UU Cipta Kerja adalah DPR selaku pengusulnya bersikukuh mengatakan bahwa regulasi ini sebagai solusi atas semrawutnya permasalahan kesehatan di negeri ini. Bahkan, Ketua DPR Puan Maharani mengatakan beleid ini akan menjamin keamanan dan kesejahteraan para nakes.
Jika demikian, mengapa ramai-ramai menolaknya? Apa sebenarnya akar permasalahan kesehatan selama ini? Bagaimana pandangan Islam terhadap hal tersebut?
RUU Cacat Formil dan Materiil
Ketua Badan Legislasi DPR Supratman Andi mengatakan bahwa pihaknya akan melebur sejumlah UU Kesehatan, termasuk di dalamnya UU Keperawatan, UU Kebidanan, dan UU Praktik Kedokteran dalam UU Omnibus. Alasannya, UU Kesehatan saat ini terlalu kompleks dan berpotensi membingungkan saat merujuknya.
Namun demikian, alasan tersebut dianggap tidak cukup kuat untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan berbagai kalangan terkait urgensi UU Omnibus Law ini. Setidaknya ada empat dari Ikatan Dokter Indonesia (IDI) dan organisasi profesi kesehatan lainnya terkait sebab RUU ini layak ditolak.
Pertama, RUU ini dinilai cacat formil sebab tidak transparan dan tidak sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Tidak ada naskah akademik yang dibicarakan bersama pemangku kepentingan, seperti organisasi profesi Kesehatan dan juga masyarakat untuk melihat dasar filosofis, sosiologis, dan yuridis. Walhasil, RUU ini dianggap sarat kepentingan pribadi atau golongan tertentu.
Kedua, RUU ini dinilai cacat materiil sebab dinilai sarat akan liberalisasi dan kapitalisasi kesehatan yang akan mengorbankan hak Kesehatan rakyat selaku konsumen kesehatan. Selain itu, substansinya berpotensi mengancam perlindungan dan keselamatan masyarakat atas pelayanan yang bermutu, profesional, dan beretika.
Ketiga, RUU ini pun dianggap melemahkan peran profesi Kesehatan karena tidak diatur dengan UU tersendiri. Substansinya terlihat seperti ada upaya untuk menghilangkan peran-peran organisasi profesi yang selama ini telah berbakti bagi negara dalam menjaga mutu dan profesionalisme anggota profesi demi keselamatan dan kepentingan pasien.
Keempat, terdapat upaya-upaya mengabaikan hal-hal yang telah mendapatkan putusan MK seperti Putusan Nomor 14/PPU-XII/2014, Putusan Nomor 82/PPU-XII/2015, dan Putusan Nomor 10/PPU-XV/2017 dan Nomor 80/PPU-XVI/2018.
Abainya Negara
Lebih dari sekadar mempersoalkan regulasi yang cacat formil dan materiil. Seharusnya yang menjadi pembahasan berbagai kalangan adalah akar persoalan yang ada di sektor Kesehatan. Tidak ada yang membantah bahwa persoalan utama kesehatan di negeri ini adalah akses kesehatan yang tidak merata bagi seluruh warga. Fasilitas kesehatan dan nakes yang terbatas dan tidak merata menjadikan hak sehat tidak dirasakan oleh setiap warga.
Lihatlah betapa faskes dan nakes bertumpuk di kota, tetapi minim di pedesaan. Di perkotaan pun sama, pelayanan kesehatan yang prima hanya diberikan kepada warga kaya, kesenjangan tampak begitu nyata. BPJS yang dianggap solusi malah penuh polemik.
Fakta ini menunjukkan kegagalan negara dalam menjamin kesehatan warganya. Alih-alih berfokus kepada terpenuhinya kebutuhan warganya, negara kapitalis malah menyerahkannya pada swasta. Lihat saja, bisnis kesehatan terasa makin menjanjikan di negeri ini. Berbagai rumah sakit milik swasta bertengger memenuhi kota-kota besar.
Jika kendali sektor kesehatan sudah di tangan swasta, penyediaan faskes dan nakes bukan lagi berdasarkan pada kebutuhan warga, melainkan pada keuntungan bisnis mereka. Inilah akar persoalan sektor kesehatan sehingga RUU ini seharusnya membahas hal yang demikian.
Hanya saja, jika tata Kelola negara masih kapitalistik, mustahil akan terlahir aturan yang berfokus kepada maslahat umat. Negara kapitalis akan selalu menjadikan kebutuhan rakyat sebagai komoditas yang diperdagangkan.
Negara kapitalis akan selalu menggandeng swasta dalam memenuhi kebutuhan umat. Hubungan yang terjalin antara rakyat dan penguasa adalah hubungan bisnis, penguasa sebagai penjual dan rakyat sebagai pembeli. Selayaknya penjual, ia akan mencari keuntungan dalam setiap transaksi. Inilah persoalan kesehatan yang tidak kunjung usai.
Jaminan Kesehatan dalam Islam
Berbeda dengan paradigma negara Islam yang memosisikan rakyat sebagai tuan yang harus dilayani oleh pelayannya. Penguasa itu adalah pelayan sehingga hubungan keduanya bukan berfokus pada keuntungan salah satu pihak, tetapi pada terpenuhinya kebutuhan tuannya.
Salah satu kebutuhan dasar umat adalah kesehatan sehingga wajib bagi negara untuk menyediakan kesehatan prima untuk setiap warga. Negara akan mengupayakan terselenggaranya pelayanan kesehatan yang berkualitas dan mudah diakses seluruh warga. Pengelolaannya tidak akan diserahkan pada swasta sehingga pelayanan akan merata.
Rumah sakit akan tersebar di mana-mana sesuai kebutuhan warga, tidak bertumpuk di kota saja. Begitu pun para nakes, akan terlahir nakes-nakes berkualitas dengan ketinggian moral dan etika. Ini karena masyarakat Islam menjadikan akidah Islam sebagai landasan dalam setiap amalnya. Walhasil, para nakes akan berlomba-lomba memberikan yang terbaik kepada pasiennya, bukan berlomba-lomba untuk mengeruk keuntungan dari para pasiennya.
Hanya saja, kekuatan negara dalam mengelola kesehatan harus dibarengi dengan kekuatan sistem lainnya. Keberhasilan Islam dalam menyediakan faskes dan nakes yang berkualitas dan merata harus ditopang oleh keuangan negara yang kuat. Dalam hal ini, baitulmal dalam sistem pemerintahan Islam akan kuat sebab pemasukannya akan melimpah dari hasil SDA.
Negara kapitalis yang justru membebaskan SDA-nya untuk dikeruk asing, tentu tidak akan mampu mewujudkan hal tadi. Itulah sebab negara kapitalis memerlukan swasta dalam memenuhi kebutuhan kesehatan.
Keberhasilan sektor kesehatan pun harus ditopang oleh sistem politik. Sistem politik Islam menghimpun para pemimpin yang amanah dan bekerja fokus untuk kemaslahatan umat. Berbeda dengan sistem demokrasi yang selalu saja menghadirkan penguasa korup, hingga anggaran kesehatan yang minim masih saja dikorupsi.
Khatimah
Oleh karenanya, jaminan kesehatan hanya bisa diperoleh umat dengan kembalinya sistem Islam dalam bingkai Khilafah. Hanya sistem Islam yang mampu mengembalikan kekuatan negara dalam mengurusi umatnya, termasuk kesehatan.
Bukan hanya RUU Kesehatan ini saja yang layak ditolak, tetapi juga berserta seluruh tata kelola negara yang kapitalistik wajib ditolak dan dibuang. Kemudian, hadirkan sistem Islam agar kehidupan umat kembali menemui keberkahannya. [MNews/Gz]
