Benang Kusut Tata Kelola Sawit, Akankah Petani Mendulang Untung?

Benang Kusut Tata Kelola Sawit, Akankah Petani Mendulang Untung?

Penulis: Rindyanti Septiana, S.H.I.

Muslimah News, OPINI — Petani sawit seolah memiliki harapan baru dengan terbitnya Keppres RI No. 9/2023 tentang Satuan Tugas Peningkatan Tata Kelola Industri Kelapa Sawit dan Optimalisasi Penerimaan Negara. Presiden Jokowi menunjuk Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan sebagai Ketua pengarahan Satgas.

Sekjen Serikat Petani Kelapa Sawit (SPKS) Nasional Mansuetus Darto menilai, penunjukan LBP beralasan karena pengusaha sawit akan patuh padanya. LBP dianggap memiliki power dan dekat dengan Jokowi. Namun, ada catatan khusus dari SPKS terkait Satgas tata kelola industri sawit, yakni tidak ada kejelasan hasil audit pengusaha sawit. Semestinya, satgas bekerja secara transparan.

Benang kusut tata kelola sawit hingga saat ini sulit terurai, bahkan menyisakan ketidakjelasan atas lahan hak guna usaha (HGU). Banyak konsesi perusahaan yang membuka lahan sawit melebihi HGU, padahal ini salah satu pemicu konflik lahan di tengah masyarakat. Pengusaha sawit juga berlindung di bawah nama petani sawit dengan kepemilikan lahan di atas 25 hektare demi menghindari pajak.

Persoalan database sawit rakyat juga masih tidak jelas. Data Kementan menyebut ada 6,7 juta hektare lahan perkebunan rakyat, aslinya hanya sekitar 3,2 juta hektare dan sisanya adalah kebun luas. 17 Juta petani dan pekerja sawit menunggu sepak terjang LBP mengurusi tata kelola sawit. Pinta mereka, satgas tidak makin menyulitkan petani dengan berbagai pasal yang tidak mungkin digapai. Akankah asa petani terwujud? Ataukah malah pupus di tengah jalan?

Masalah Tata Kelola Tidak Kunjung Tuntas

Ada sejumlah persoalan yang cukup krusial dalam tata kelola sawit. Pertama, sebagian kalangan pengusaha sawit melakukan perluasan kebun melalui ekstensifikasi. Hal itu dilakukan dengan prosedur yang ilegal oleh korporasi maupun masyarakat yang mengatasnamakan petani sawit.

Kedua, diduga kuat banyak kebun sawit yang memanfaatkan lahan gambut. Padahal, rentan terhadap lingkungan (mengganggu cadangan karbon di lahan gambut). Kalimantan dan Papua Selatan menyimpan karbon yang sangat tinggi. Kawasan itu penyerap karbon alami dan jika karbon tersimpan dilepaskan oleh aktivitas manusia membutuhkan waktu berabad-abad memulihkan daerah tersebut. Minimal bisa dipulihkan selama 30 tahun, sementara emisi global harus mencapai emisi bersih pada 2050.

Ketiga, ruwetnya persoalan lapangan dalam membenahi regulasi kebijakan, teknis, dan sanksi denda administratif maupun hukum yang adil juga tegas. Tata kelola sawit kian kusut, para petani makin terimpit, korporasi terus mendulang untung tanpa memikirkan kerusakan lingkungan (deforestasi) yang ditimbulkan.

Keempat, kebijakan pemerintah tidak karu-karuan dalam menetapkan pemenuhan kebutuhan domestik, baik domestic market obligation (DMO) dan domestic price obligation (DPO). Harga CPO pun cenderung fluktuatif. Ketika ada gejolak harga komoditas, harga CPO meningkat, memicu adanya aksi cari cuan dari para pengusaha, memilih mengekspor produksi ke luar negeri daripada menjual di dalam negeri. Pemain kelas teri seperti petani pun tidak mampu bersaing, sedangkan pemain kelas kakap makin besar meraup untung.

Akankah Petani Mendulang Untung?

Sebenarnya sudah terjawab dari peta pemain perkebunan sawit selama ini bahwa dominasi korporasi tidak bisa tersaingi. Para petani dan pekerja sawit terus gigit jari. Meski minyak sawit merupakan penyumbang devisa ekspor nonmigas terbesar senilai 27,3 miliar dolar pada 2021, tetapi tidak menjamin kesejahteraan bagi para petani sawit.

Dari statistik perekonomian, komoditas sawit berkontribusi 3,5% dari PDB, menurunkan inflasi 1,75% dan jumlah belanja negara 1,74%. Sektor kelapa sawit menjadi tulang punggung perekonomian nasional, sedangkan para petaninya telah banting tulang, tetapi tetap tidak mampu memperbaiki kehidupan ekonomi mereka.

Jika pemerintah serius mengurusi tata kelola sawit, mampukah membuat skema yang memudahkan para petani sawit? Pertama, membantu petani menyelesaikan permasalahan dalam menentukan kawasan perkebunan. Kedua, perbaikan tata kelola harga tandan buah segar (TBS) petani sawit yang selama ini sangat jauh dengan harga crude palm oil (CPO) domestik dan global.

Ketiga, mempercepat program peremajaan sawit rakyat (PSR) dengan teknologi budi daya dan bioteknologi yang ramah lingkungan. Keempat, memenuhi kebutuhan minyak sawit domestik. Kelima, membentuk badan khusus yang mengurusi segala urusan sawit dari hulu ke hilir.

Hidup Petani Sawit Sulit

Meski rezim yang berkuasa terus berganti dan regulasi kebijakan ikut berganti, kemiskinan yang mendera petani terus berlangsung. Masalah utama yang dihadapi petani ialah kepemilikan lahan yang minim, keterbatasan modal, lemahnya penguasaan teknologi, serta lemah pula posisi tawar dalam penjualan hasil panen. Peran negara selama ini hanya sebagai regulator. Operatornya diserahkan pada korporasi.

Sistem tata kelola demikian yang menyebabkan ketimpangan kepemilikan aset, penguasaan rantai produksi hingga kendali harga dikuasai korporasi. Segelintir orang menguasai lahan yang luas, bahkan saat ini penguasaan lahan korporasi perhutanan mencapai 71%, korporasi perkebunan besar 16%, konglomerat 7%, sedangkan petani kecil hanya 6%.

Apalagi difasilitasi UU Omnibus Law Cipta Kerja dan RUU Pertanahan atas nama investasi. UU yang melegalkan pembentukan Bank Tanah, makin menyuburkan mafia tanah. Selain itu, ketika petani menjualkan hasil panen, adanya tengkulak, pengepul, cukong, hingga kartel memainkan harga. Hal ini semakin merugikan petani.

Penegakan hukum hanya pepesan kosong, tak pernah berpihak pada petani justru melindungi korporasi dan oknum pejabat yang juga memiliki usaha sawit. Regulasi yang ditetapkan pemerintah justru mewujudkan pemiskinan struktural pada petani. Hidup petani sawit menjadi makin sulit.

Khilafah Menyejahterakan Petani

Konsep hukum Islam terkait pengaturan pertanian ialah. Pertama, aspek produksi, Khilafah menjalankan hukum pertanahan Islam. Islam menetapkan kepemilikan lahan pertanian sejalan dengan pengelolaannya. Siapa saja yang mampu mengelolanya, ia berhak mengelola seluas apa pun. Namun, bagi yang tidak mampu dan malas membuatnya produktif, hilanglah kepemilikannya.

Ada tiga hukum terkait lahan, yakni hukum menghidupkan tanah mati, larangan menelantarkan lahan lebih dari tiga tahun, dan larangan menyewakan lahan pertanian. Sabda Nabi saw., “Siapa saja yang telah mengelola sebidang tanah, yang bukan menjadi hak orang lain, maka dialah yang lebih berhak atas tanah itu.” (HR Bukhari).

Kedua, Khilafah akan memberikan bantuan kepada petani seperti sarana produksi (saprodi), infrastruktur penunjang modal, teknologi, dsb. Hal itu untuk memaksimalkan pengelolaan lahan. Semua anggaran ditopang oleh baitulmal.

Ketiga, Khilafah mendorong pelaksanaan riset oleh PT dan lembaga riset untuk menghasilkan bibit unggul dan teknologi serta inovasi yang dibutuhkan petani. Produk yang dihasilkan akan ditujukan bagi kemaslahatan petani, bahkan untuk petani yang tidak mampu bisa dibagikan secara gratis.

Keempat, tawar menawar harga dilakukan secara adil dan saling rida antara petani dengan pembeli. Mekanisme pasar terjadi secara sempurna tanpa distorsi. Untuk mewujudkan hal itu, Khilafah akan mengawasi, tidak menetapkan harga, melakukan operasi pasar syar’i, dan menghilangkan berbagai pungutan pajak barang.

Kelima, memberi sanksi tegas pada pelaku kartel dan melarang praktik tengkulak. Khilafah juga akan menghapus pasar komoditas yang menyebabkan kecurangan dalam pembentukan harga. Kelima hal inilah yang dibutuhkan para petani. Pengaturan yang adil untuk menjamin keberlangsungan hidup dan usaha mereka.

Keruwetan tata kelola sawit hanya bisa teratasi jika menjalankan aturan pengelolaan pertanian dalam Islam. Sebesar apa pun pengaruh oknum pejabat selama masih menerapkan sistem demokrasi kapitalistik tidak akan membuahkan hasil apa pun selain kegagalan. Asa petani semestinya digantungkan pada Islam bukan yang lain. [MNews]

Share

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *