Ramai-Ramai “Menggerogoti” Rel Kereta Api

Ramai-Ramai “Menggerogoti” Rel Kereta Api

Penulis: Nida Alkhair

Muslimah News, OPINI — Korupsi di negeri ini makin menjadi-jadi. Teranyar, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menahan 10 orang tersangka kasus dugaan suap pembangunan jalur kereta api di Jawa, Sumatra, dan Sulawesi. Hal ini sebagai tindak lanjut operasi tangkap tangan (OTT) pada 11-4-2023.

KPK menyimpulkan adanya dugaan tindak pidana korupsi (tipikor) berupa pemberian dan penerimaan hadiah atau janji terkait dengan proyek pembangunan dan pemeliharaan jalur kereta api di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan.

Dugaan suap pembangunan jalur kereta tersebut diduga terjadi pada tahun anggaran 2021-2022 pada proyek pembangunan jalur KA ganda Solo Balapan-Kadipiro-Kalioso; jalur KA di Makassar, Sulawesi Selatan; konstruksi dan supervisi jalur KA di Lampegan Cianjur, Jawa Barat; serta perbaikan perlintasan sebidang Jawa-Sumatra.

KPK menyatakan bahwa dalam pembangunan dan pemeliharaan proyek tersebut diduga telah terjadi pengaturan pemenang proyek oleh pihak-pihak tertentu melalui rekayasa sejak proses administrasi sampai penentuan pemenang tender. Kisaran suap yang diterima sekitar 5—10% dari nilai proyek dengan perkiraan nilainya mencapai sekitar Rp14,5 miliar.

Para tersangka suap tersebut terdiri dari empat pihak yang diduga sebagai pemberi suap dan enam tersangka lainnya diduga sebagai penerima suap. Salah seorang penerima suap mengaku hendak menggunakan sebagian uang suap tersebut sebagai THR. (Tempo, 13-4-2023).

Mirisnya, salah satu proyek yang dikorupsi adalah pembangunan jalur kereta Makassar-Parepare yang baru saja diresmikan oleh Presiden Jokowi pada Rabu (29-3-2023) (Kompas, 13-4-2023). Ibaratnya, baru saja diresmikan, sudah jadi bancakan. Atau bisa jadi, sebelum proyek selesai malah sudah dikorupsi.

Merugikan Negara dan Rakyat

Kasus ini menambah panjang daftar korupsi Indonesia. Padahal, akibat korupsi jalur kereta api bisa sangat fatal. Kualitas jalur kereta yang terdepresiasi akan membahayakan keselamatan masyarakat sebagai penggunanya. Kualitas rel yang tidak sesuai dengan seharusnya bisa menyebabkan kecelakaan dan menelan banyak korban jiwa mengingat posisi kereta api sebagai moda transportasi massal.

Suap merupakan salah satu modus korupsi yang kerap terjadi. Pihak swasta memberikan sejumlah uang tertentu pada penyelenggara negara agar dimenangkan dalam tender pelaksana proyek. Nilai suap mencapai 5—10% dari total nilai proyek. Tidak heran, jumlah uang suap yang diterima sangat besar, bernilai miliaran rupiah. Sebaliknya, dana proyek menjadi berkurang sehingga realisasinya di bawah ketentuan.

Suap jelas merugikan negara dan rakyat. Negara boncos karena uang yang seharusnya masuk ke proyek jadi masuk ke kantong pejabat. Proyek dengan kualitas di bawah standar juga mudah rusak sehingga membuat biaya pemeliharaan membengkak. Rakyat lebih dirugikan lagi karena mereka sebagai pembayar pajak yang merupakan pemasukan utama negara, termasuk yang digunakan untuk pembangunan infrastruktur seperti jalur kereta api. Keselamatan rakyat juga terancam ketika menggunakan jalur kereta api yang kualitasnya diturunkan dari yang seharusnya.

Namun, meski sudah jelas merugikan negara dan rakyat, toh korupsi terus terjadi dan makin membudaya di negeri ini. Dalam urusan proyek pembangunan, seolah-olah tidak ada proyek yang bebas dari korupsi. Istilah professional fee banyak digunakan untuk mengamuflase suap pihak swasta pada pejabat agar dimenangkan dalam tender.

Perubahan Sistem

Makin maraknya korupsi hendaknya membuat kita mengevaluasi strategi pemberantasan korupsi di negeri ini. Sudah banyak regulasi dibuat untuk memberantas korupsi. Lembaga negara yang mengurusi korupsi juga tidak tanggung-tanggung. Selain KPK yang merupakan lembaga superbody, juga ada lembaga pendukung seperti PPATK. Selain itu, juga ada lembaga yang sudah menjadi penegak hukum yaitu kepolisian, kejaksaan, dan peradilan.

Namun, meski berbagai upaya sudah dilakukan, baik dalam hal pencegahan maupun penindakan, angka korupsi masih saja tinggi. Bahkan, korupsi seolah sudah menjadi budaya bangsa. Sungguh miris!

Ada faktor sentral yang menumbuhsuburkan korupsi di negeri ini, yaitu sistem kapitalisme yang diterapkan telah membentuk individu-individu aparat yang tamak akan harta. Produksi digenjot habis-habisan, lantas racun konsumerisme ditaburkan sehingga masyarakat tergoda untuk belanja dan terus belanja.

Ketika era medsos datang, flexing menjadi hobi yang kekinian. Memamerkan harta menjadi “kebutuhan” tersendiri. Walhasil, harta yang ada tidak pernah cukup, selalu terasa kurang sehingga segala cara ditempuh untuk menambah pundi rupiah, termasuk dengan korupsi.

Para pemimpin yang seharusnya memberi keteladanan personal untuk mewujudkan kejujuran dan sikap amanah, justru memberi contoh buruk. Sudah tidak terhitung jumlah pejabat yang korupsi. Mulai dari pejabat eksekutif, yang terhormat anggota legislatif hingga yang mulia di lembaga yudikatif.

Pemimpin itu ibarat guru. Ketika “guru kencing berdiri, murid kencing berlari”. Ketika pemimpin berbuat korup, rakyat pun akan meniru. Lebih miris lagi, “sapu” alias lembaga yang seharusnya membersihkan korupsi, ternyata tidak bersih dan justru menjadi sarang korupsi. Walhasil, pemberantasan korupsi terus berputar-putar tanpa ada progres berarti.

Selain itu, sistem kapitalisme mengandalkan hukum buatan  manusia yang penuh dengan tendensi kepentingan. Akibatnya, banyak perlakuan hukum yang menganakemaskan pelaku korupsi. Misalnya, vonis dan masa hukuman bisa diatur asal “harganya” cocok, sel mewah laksana hotel, pengurangan masa hukuman, dan bisa jalan-jalan dengan dalih melakukan pengobatan. Tampaklah betapa bobroknya sistem hukum buatan manusia ala kapitalisme.

Untuk itu, kita butuh mengganti sistem kapitalisme yang menuhankan materi ini dengan sistem yang adil yaitu sistem dari Allah Swt. Yang Maha Adil. Sistem Islam tidak disetir oleh kepentingan manusia, karena posisi manusia adalah pelaksana aturan, bukan pembuat aturan. Pembuat aturan adalah Allah Swt. yang tidak punya tendensi apa pun terhadap hamba-Nya.

Korupsi adalah tindakan maksiat dalam Islam, termasuk di dalamnya suap-menyuap juga merupakan tindakan yang diharamkan.

Dari Abdullah bin ‘Amr ra., Rasulullah saw. bersabda, “Laknat Allah atas setiap orang yang memberi suap dan yang menerima suap.” (HR Ahmad, Abu Dawud, Tirmidzi, dan Ibnu Majah).

Pelaku suap dan jenis korupsi yang lainnya akan diberikan hukuman takzir. Jenis hukuman akan ditentukan berdasarkan ijtihad khalifah atau kadi yang mewakilinya. Hukuman tertinggi dalam takzir bisa berupa hukuman mati.

Selain itu, pelaku korupsi akan diberi sanksi sosial berupa publikasi atas dirinya dan tindak korupsinya sehingga membuat jera. Selain itu, ada sanksi finansial yang penyitaan semua harta yang diduga merupakan hasil korupsi. Dengan sanksi yang tegas ini, orang akan berpikir seribu kali untuk korupsi.

Selain itu, ada aspek pencegahan, yaitu dengan pendidikan berbasis akidah Islam di semua jenjang sekolah sehingga output-nya adalah orang-orang yang bertakwa, yaitu takut melanggar aturan-Nya. Dakwah diserukan oleh Khilafah ke seluruh penjuru negeri sehingga terwujudlah masyarakat yang bertakwa. Perekrutan aparat dan pejabat juga mensyaratkan keadilan sehingga individu bermental korup akan tercegah dari menjadi pejabat.

Semua solusi ini akan bisa memberantas kasus korupsi secara tuntas. Namun, solusi ini hanya bisa terwujud dengan Khilafah, tidak bisa dipaksa untuk dicangkokkan ke sistem hari ini yang sekuler liberal. Wallahualam. [MNews/Gz]

Share

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *