Muslimah News, NASIONAL — Ketua Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) Benny Rhamdani mengungkapkan sedikitnya ada 9 juta orang Warga Negara Indonesia (WNI) yang menjadi Pekerja Migran Indonesia (PMI) di luar negeri. Benny, begitu ia disapa, menjelaskan bahwa PMI yang bekerja tidak sesuai aturan hukum atau nonprosedural alias ilegal diperkirakan mencapai 4,5 juta. “PMI non prosedural sangat rentan menjadi korban kejahatan perdagangan orang dan 80 persen korbannya adalah anak-anak dan perempuan,” ungkapnya saat membuka kegiatan Perang Semesta Melawan Sindikat Penempatan Ilegal PMI di Swiss Bell Hotel Harbourbay, Batam, Kamis (6/4/2023).
Benny mengaku sudah mengantongi sindikat-sindikat pelaku kejahatan perdagangan orang ini. Mirisnya, ia menjelaskan bahwa sindikat ini tersebar di instasi-intansi pemerintah hingga swasta. Oleh karenanya, ia menegaskan bahwa BP2MI akan melakukan “perang semesta” terhadap sindikat perdagangan orang di Batam, dan siapa pun yang terlibat, akan ditindak tegas, termasuk oknum penegak hukum sekali pun.
Buruknya Perlindungan
Pemerhati masalah politik Fatma Sunardi menyampaikan bahwa banyaknya jumlah Pekerja Migran Indonesia (PMI) atau TKI yang bekerja di luar negeri menunjukkan buruknya sistem perlindungan negara pada warga negara terutama perempuan dan anak-anak, serta lemahnya kemampuan negara dalam memberikan hak penghidupan yang layak bagi mereka.
“Perlindungan negara melalui sejumlah UU, baik UU perlindungan Pekerja Migran Indonesia maupun UU Tindak Pidana Perdagangan Orang belum mampu mencegah kejahatan perdagangan orang yang menimpa PMI ilegal,” terangnya kepada redaksi MNews, Senin (10-04-2023).
Fatma menambahkan bahwa keberadaan PMI ilegal menjadi problem yang sulit diselesaikan oleh negara dengan sejumlah kementriannya karena negara dalam posisi transaksional terjebak di tengah konflik kepentingan.
“Konflik kepentingan itu ada, satu sisi negara ingin mengurangi pengangguran dengan mendorong bekerja ke luar negeri, di sisi lain negara masih belum mampu memberantas sindikat internasional perdagangan orang yang juga melibatkan warga negara Indonesia,” lanjutnya.
Di samping itu, tambah Fatma, negara juga telah mendapatkan keuntungan berupa devisa dari adanya PMI.
Masalah Pengangguran
Fatma mengungkapkan bahwa pengangguran adalah masalah yang genting karena bisa menyebabkan masalah sosial hingga konflik, tetapi pemerintah juga tidak memiliki solusi mengatasinya.
Menurutnya, masalah ini lahir dari praktik kebijakan ekonomi kapitalis yang dijalankan. “Demi meningkatkan Pendapatan Domestik Bruto (PDB), pemerintah fokus pada peningkatan investasi dan ekspor. Pemerintah tidak peduli lagi pada pengembangan industri padat karya dan juga sektor pertanian,” terangnya.
Padahal, sesal Fatma, bidang industri dan pertanian adalah kegiatan ekonomi yang paling banyak menyerap tenaga kerja.
“Bahkan, pengangguran telah memaksa sebagian rakyat menjadi PMI, tidak terkecuali perempuan dan anak-anak. Di saat yang sama, kebijakan pembangunan yang mengaruskan kesetaraan gender dan pemberdayaan ekonomi perempuan telah memberikan dorongan bagi perempuan untuk bekerja termasuk menjadi PMI,” paparnya.
Harus Diselesaikan
Fatma mengungkap bahwa posisi perempuan dan anak-anak sangat rentan menjadi sasaran kejahatan perdagangan orang. Ia juga menyarankan agar masalah ini harus segera diselesaikan. “Jika pemerintah belum mampu memberantas kejahatan perdagangan orang karena melibatkan hal yang lebih besar yakni sindikat internasional, maka negara bisa mengambil langkah pencegahan dengan mengurangi bahkan menghentikan arus pekerja migran,” tuturnya.
Ia menegaskan, pemerintah harus menata kebijakan ekonomi yang berpihak pada sektor-sektor ekonomi padat kerja untuk membuka banyak lapangan kerja bagi rakyat.
“Pemerintah juga harus menghapus strategi pembangunan pengarusutamaan gender dengan mendorong perempuan berkontribusi pada ekonomi demi menjaga kemuliaan perempuan,” ujarnya.
Menurutnya, dalam masyarakat sekuler yang minim nilai-nilai kebaikan dari agama, keberadaan perempuan di tempat kerja menjadi sasaran pelecehan dan kekerasan seksual. “Perempuan yang bekerja juga akan merugikan negara di masa depan. Ini karena perempuan memiliki peran strategis dalam mencetak generasi demi meneruskan pembangunan Indonesia,” terangnya.
Ia juga menilai bahwa kondisi saat ini sudah mendesak bagi pemerintah untuk mengambil langkah perlindungan dengan menyelesaikan masalah yang lebih mendasar dari masalah PMI ilegal yakni masalah kesejahteraan bagi rakyat-masalah jaminan kehidupan yang layak terutama bagi perempuan dan anak-anak.
Pemimpin Muslim
Fatma mengungkapkan, pemerintah saat ini merupakan pemimpin muslim harusnya meneladani Rasulullah dalam kepemimpinan. Ia menukil hadis Rasulullah,
كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ
“Setiap dari kalian adalah pemimpin dan tiap tiap pemimpin akan dimintai pertanggung jawaban.”
Ia juga mengingatkan jika pemimpin tugasnya mengurusi urusan rakyatnya karenanya Allah Taala akan menuntut tanggung jawab atas kepemimpinannya di akhirat. “Pemahaman ini akan mendorong seorang pemimpin untuk menjadikan urusan rakyat menjadi prioritasnya,” ucapnya dengan penuh harap.
“Rasulullah juga bersabda : “Sesungguhnya seorang imam itu laksana perisai. Dia akan dijadikan perisai dan orang akan berperang di belakangnya, digunakan sebagai tameng. Jika dia memerintahkan takwa kepada Allah Azza wa Jalla, dan adil, maka dengannya dia akan mendapatkan pahala. Tetapi jika memerintahkan yang lain, maka dia juga akan mendapatkan dosa/azab karenanya. (HR. Bukhari dan Muslim),” terangnya.
Ia kembali mengingatkan jika seorang pemimpin harus selalu melindungi rakyatnya termasuk dari kejahatan perdagangan orang yang merampas martabat dan kemanusiaan. “Semua sifat kepemimpinan yang telah diajarkan Rasulullah sudah semestinya menjadi landasan pemimpin negeri ini untuk menyusun kebijakan demi menyejahterakan rakyat terutama bagi perempuan dan anak-anak,” sarannya.[MNews/Hen]
