Penulis: M. R. Kurnia dkk.
Muslimah News, FIKRUL ISLAM — Perilaku politik para elit politik di negeri ini tentu tidak bisa dilepaskan dari pemaknaan mereka terhadap politik. Dilihat dari yang berlaku sampai saat ini, tampak sangat kental bahwa politik dimaknai sebagai perkara yang hanya berkaitan dengan kekuasaan. Oleh karenanya, aktivitas politik hanyalah dilihat sebagai aktivitas yang berkaitan erat dengan kekuasaan, baik pencapaian kekuasaan maupun upaya mempertahankan kekuasaan.
Makna politik seperti inilah yang masih mendominasi pendidikan politik baik secara akademik maupun praktis. Hal ini terjadi sebagai buah konsekuensi logis ketika pendidikan politik diadopsi dari pendidikan politik negara-negara Barat yang dianggap telah mapan sistem pendidikan dan pemikiran politiknya.
Di sisi lain, pendefinisian politik di atas juga sesuai dengan pendefinisian oleh para pemikir politik barat Hans J. Morgenthau dalam Politic Among Nations mengungkapkan bahwa politik merupakan perjuangan menuju kekuasaan. Tujuan politik, dalam negeri maupun politik luar negeri, adalah kekuasaan, yang berbeda hanyalah keadaan di mana perjuangan itu mengambil tempat.
Dalam The University Teaching of Social Sciences, W. A. Robson menyebut bahwa perhatian ilmuwan politik tertuju pada perjuangan untuk mencapai atau mempertahankan kekuasaan, melaksanakan kekuasaan atau pengaruh atas orang lain atau menentang pelaksanaan kekuasaan itu.
Kekuasaan itu berkaitan dengan kepentingan. Oleh karenanya, dapat dikatakan bahwa dalam politik, kepentinganlah yang menjadi penentu. Selama ada kepentingan, aktivitas politik mungkin dan layak dilakukan. Dari sinilah muncul idiom politik, “tidak ada musuh abadi, yang ada hanyalah kepentingan abadi.”
Merujuk makna politik di atas, kepentingan abadi tersebut tidak lain adalah kepentingan yang terkait dengan kekuasaan. Dalam pandangan yang demikian, tampak jelas adanya egoisme, mengutamakan kepentingan sekaligus menampakkan keserakahan, dan sikap siap menggunakan segala cara (machiavelistik).
Jika makna politik ini yang mendominasi alam pikiran para politisi, baik yang ada dalam partai maupun nonpartai, maka konsekuensi logisnya adalah akan selalu terjadi tarik-menarik kekuasaan antara satu pihak dengan pihak yang lain. Perebutan kekuasaan itu akan makin seru dan siap menelan korban kapan pun tatkala tidak ada satu kelompok yang dominan.
Dengan demikian, situasi politik negara bakal tidak stabil. Itu jugalah yang menjadi penyebab keadaan politik yang terpuruk dalam kericuhan dan kerusuhan yang pada gilirannya menyebabkan keresahan dan sangat merugikan masyarakat dan bahkan sekarang tengah berada di bibir jurang konflik horisontal. Sebuah kondisi “sakit politik” yang akan membutuhkan waktu yang sangat lama dan social cost yang sangat tinggi untuk menyembuhkannya.
Boleh jadi dan sangat mungkin hal itu diingkari oleh para pelaku politik. Namun, realitas perpolitikan yang terjadi justru mengukuhkan apa yang disebutkan di atas. Sebuah realitas perpolitikan yang menyedihkan karena bermuara pada pemaknaan politik yang dangkal. Dengan pemaknaan politik seperti ini, maka kemaslahatan masyarakat adalah tetap menjadi angan-angan yang jauh dari kenyataan. Oleh karena itu, pemaknaan baru terhadap politik merupakan suatu keniscayaan.
Para politisi muslim pun tampak tidak bisa terlepas dari makna politik dengan pemaknaan di atas. Akhirnya pendapat bahwa politik Islam tidaklah beda dengan politik sekuler, dengan menyandarkan kepada aktivitas yang tampak pada diri para politisi muslim yang terkesan hanya merebutkan masalah kekuasaan, makin mengkristal.
Sebenarnya justifikasi politik Islam seperti ini kurang tepat untuk mendapatkan pemaknaan politik Islam sebagaimana seharusnya, maka yang harus dilakukan mestinya adalah merujuk kepada sumber ajaran Islam. Namun, sayangnya upaya seperti ini jarang (kalau tidak boleh dikatakan tidak dilakukan). Bila demikian halnya, lalu bagaimana sesungguhnya pemahaman Islam terhadap politik? Penjelasannya ada di tulisan berikutnya. [MNews/Rgl]
