Jurus Kepepet Reshuffle Kabinet

Jurus Kepepet Reshuffle Kabinet

Penulis: Nindira Aryudhani, S.Pi., M.Si.

Muslimah News, OPINI — Presiden Joko Widodo mengatakan, perombakan (reshuffle) Kabinet Indonesia Maju segera dilakukan. Hal itu disampaikan Jokowi saat menjawab pertanyaan wartawan pada Rabu (29-3-2023).

Presiden Jokowi juga menjelaskan sejumlah pertimbangan sebelum melakukan perombakan kabinet. Menurut Jokowi, kriteria utama sebelum mereshuffle menteri adalah dilihat kinerjanya. Demikian halnya sisi politik juga pasti ada, lanjut Jokowi, meski itu bukan yang utama.

Jurus Kepepet

Kita semua setuju rezim era Jokowi banyak menerbitkan kebijakan yang seringkali di luar nalar, kadang represif bahkan terkesan ugal-ugalan. Soal utang luar negeri misalnya. Pun tidak sedikit kebijakan yang tidak tepat guna maupun tepat sasaran, bahkan acapkali menyelisihi pernyataan yang sudah dilontarkan sebelumnya, alias begitu mudahnya meralat pernyataan padahal itu seorang pejabat.

Demikian pula soal pandemi, korupsi, impor pangan, lebih-lebih oligarki, begitu parah terjadi. Belum lagi derasnya liberalisasi seksual, L6-87q, serta moderasi beragama, yang telah membuat standar keimanan dan kebenaran menjadu bergeser 180 derajat.

Bagi kehidupan bernegara, semua kondisi jelas tidak sehat. Reshuffle kabinet yang sudah berulang terjadi, yang jika kali ini terjadi lagi, sungguh tidak ubahnya jurus kepepet penguasa untuk menyelamatkan berbagai kepentingannya yang secara pengaruh politik tentu akan segera berakhir dengan masa berakhirnya jabatan. Padahal pemilu sebentar lagi, bahkan sudah tinggal hitungan bulan, tetapi penguasa malah mengambil langkah reshuffle kabinet. Apa yang bisa kita harapkan dari seorang menteri yang menjabat hanya kurang dari setahun, sedangkan yang sudah menjabat lebih dari setahun saja kinerjanya belum tentu bagus?

Memastikan Kekuatan Koalisi

Di samping itu, hal yang juga menonjol dari rencana reshuffle kabinet adalah penyelamatan koalisi. Kita tahu belakangan ini terjadi ketakharmonisan di kalangan sesama anggota partai pemenang pemilu 2019.

Kita juga tahu salah satu partai yang tadinya menjadi salah satu bagian koalisi di pemerintahan, justru telah mencuri start dengan menetapkan calon presidennya sendiri. Tidak heran, di antara kandidat menteri yang akan dicopot adalah para menteri dari partai yang bersangkutan, seperti jabatan Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) dan Menteri Pertanian.

Semua ini menunjukkan koalisi jelang pemilu 2024 makin tidak sehat. Namun, kita juga tahu bahwa penguasa petahana biasanya tidak akan rela begitu saja melepaskan pengaruhnya di seputar kekuasaan saat dirinya sudah lengser nanti. Dirinya akan tetap berusaha memiliki pengaruh di pusat kekuasaan kendati tidak sesempurna ketika masih menjabat. Ini adalah pola yang umum terjadi dalam sistem demokrasi-kapitalisme, karena syahwat kekuasaan selalu berputar bersama harta kekayaan.

Menyelamatkan Muka Rezim

Tidak hanya itu, hal lain di balik rencana reshuffle tentu saja untuk menyelamatkan muka rezim yang sudah hancur lebur. Berbagai kebijakan yang lahir sangat jauh dari motivasi memimpin dan mengurus rakyat. Padahal, negara ini bukan negara kecil.

Sebut saja proyek kereta cepat Jakarta—Bandung, berbagai jalan tol trans pulau, bandara, pengelolaan SDA khususnya batu bara, polemik minyak goreng, inflasi pangan dan energi, dsb., lebih kental dengan kepentingan swasta, baik asing, aseng, maupun lokal. Mirisnya, di situ ada segelintir anak bangsa yang hendak meraup recehan dari kekayaan negeri ini, yang mereka ini kemudian kita sebut jejaring konglomerasi dan oligarki.

Lebih parahnya lagi di sektor keuangan, jenis dan nominal beragam pajak yang tidak berkurang tetapi malah bertambah. Demikian pula dengan ngerinya gaya hidup pejabat yang memperkaya diri, serta korupsi mereka di berbagai instansi dengan jumlah yang sangat fantastis. Pantaslah rakyat tetap saja miskin, bahkan dengan kemiskinan sistemis.

Semua itu sejatinya menunjukkan wajah buruk pemerintahan. Namun apa hendak dikata, tampaknya penguasa tidak pula jalan lain selain dengan “buruk muka cermin dibelah”, yakni melalui reshuffle kabinet.

Demokrasi Tambal Sulam

Jelas, sesuatu yang tidak diserahkan kepada ahlinya, maka tunggulah kehancurannya. Ini sebagaimana sabda Rasulullah saw., “Jika suatu urusan diserahkan pada orang yang bukan ahlinya, maka tunggulah saat kehancurannya.” (HR Bukhari).

Jabatan menteri selama ini lebih lekat dengan fenomena bagi-bagi kue kekuasaan, jauh sekali dari motivasi agung untuk mengurus urusan rakyat. Rakyat justru tidak lebih dari korban sekaligus kelinci percobaan berbagai kebijakan yang cenderung salah arah karena menteri-menteri yang menjabat pun tidak menguasai bidang yang dipimpinnya.

Oleh karena itu, reshuffle adalah wujud upaya tambal sulam demokrasi. Evaluasi akan buruknya kinerja tidak harus selalu membutuhkan reshuffle jika memang landasan sistem yang digunakan adalah landasan sahih. Ini karena pada dasarnya setiap orang bisa berubah. Evaluasi kinerja justru kesempatan bagi pejabat yang bersangkutan agar bisa bekerja lebih baik. Sebaliknya reshuffle, justru berpotensi membuat sistem dan kerja tim menjadi lebih rapuh.

Namun tentu saja perubahan karakter seorang pejabat tidak begitu mudah terjadi ketika sistemnya kental dengan berbagai kepentingan politik dan ekonomi. Diri pejabat tersebut akan turut tergerus sehingga lebih mementingkan dirinya sendiri selama menjabat, sebagaimana upaya memperkaya diri yang dilakukan sejumlah pejabat.

Ganti dengan Islam

Sistem yang akan melahirkan sosok pejabat yang amanah sehingga lebih mudah untuk dievaluasi saat dirinya melakukan kesalahan jelas hanyalah sistem Islam. Hal ini karena standar yang digunakan saat menjabat adalah halal dan haram yang bersumber dari Al-Quran dan Sunah.

Standar Islam jelas dan tegas, tidak kompromistis sebagaimana aturan dan sistem buatan manusia dalam demokrasi. Rasulullah saw. bersabda, “Sesungguhnya perkara halal itu sudah jelas dan perkara haram itu sudah jelas. Dan di antara keduanya ada perkara-perkara yang samar.” (Muttafaq’alaih).

Sistem Islam (Khilafah) juga memiliki standar kelayakan dalam pemilihan seorang pejabat negara, terlebih kriteria seorang Khalifah. Kriteria-kriteria tersebut dilandaskan pada hukum syarak sehingga tidak mungkin diselisihi oleh kepentingan-kepentingan tertentu yang mengandung syahwat kekuasaan. Sebab dalam Islam, menjabat adalah memimpin, jabatan adalah amanah yang akan dipertanggungjawabkan di akhirat.

Rasulullah saw. bersabda, “Setiap kalian adalah pemimpin, dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya.” (HR Bukhari dan Muslim). Juga dalam sabdanya yang lain, dari Abdurrahman bin Samurah yang berkata bahwa Rasulullah saw. Bersabda kepadanya, “Wahai Abdurrahman, janganlah kamu meminta jabatan, sebab jika kamu diberi jabatan karena permintaan maka tanggung jawabnya akan dibebankan kepadamu. Namun jika kamu diangkat tanpa permintaan, maka kamu akan diberi pertolongan.”(HR Muslim).

Dengan demikian, tentu tidak cukup ketika evaluasi kinerja pejabat pemerintahan hanya berwujud reshuffle kabinet. Melainkan ada sistem yang menaunginya yang harus menjadi pertimbangan untuk turut diganti. Sistem demokrasi sudah berulang kali mengecewakan dan tidak layak dipertahankan, dan oleh karena itu sudah waktunya diganti dengan sistem Islam selaku sistem sahih dan menyejahterakan. Allah Taala berfirman, “Jikalau sekiranya penduduk negeri-negeri beriman dan bertakwa, pastilah Kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi, tetapi mereka mendustakan (ayat-ayat Kami) itu, maka Kami siksa mereka disebabkan perbuatannya.” (QS Al-A’raf [7]: 96). Wallahualam bissawab. [MNews]

Share

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *