[Kabar] Strategi Indonesia Menjadi Negara Maju 2045, Pakar: Tidak Membawa Perbaikan Nyata

[Kabar] Strategi Indonesia Menjadi Negara Maju 2045, Pakar: Tidak Membawa Perbaikan Nyata

Muslimah News, NASIONAL — Dalam acara Business Forum di Seoul, Korea Selatan, Menko Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Pandjaitan, Jumat (24-3-2023) menyampaikan, Indonesia memiliki cita-cita sebagai negara maju pada 2045. Salah satu strateginya adalah mengoptimalkan komoditas mineral di Indonesia melalui hilirisasi.

Ia menjabarkan, perekonomian RI telah mampu tumbuh kembali di atas 5% pada 2022 dan PDB per kapita juga meningkat. Pada 2020, GDP Indonesia adalah USD3,936, sedangkan pada 2022 mencapai USD4,784. Hal tersebut didasari oleh beberapa faktor, seperti luas wilayah, lokasi yang strategis, serta dilengkapi dengan sumber daya alam yang melimpah.

Pada 2045 nanti, Indonesia berambisi menjadi negara maju dengan Produk Domestik Bruto (PDB) USD10,000. Kebijakan hilirisasi akan mencakup pendirian kawasan industri bernilai tambah tinggi untuk mendukung digitalisasi ekonomi yang semakin pesat dan tren ekonomi hijau, mengalokasikan sumber energi rendah emisi (hijau) untuk industri bernilai tambah tinggi, serta membentuk talent pool yang berkualitas melalui program screening bagi lulusan sarjana jurusan teknik dan sains untuk diarahkan bekerja di perusahaan kelas dunia di bidang teknologi.

Tidak Membawa Perbaikan Nyata

Paparan strategi dan indikator yang dipakai untuk mencapai Indonesia Maju 2045 diulas pakar ekonomi Islam Nida Saadah, S.E., M.E.I., Ak..

“Bisa dipastikan rencana ini tidak membawa perbaikan nyata bagi masyarakat luas,” ucapnya kepada MNews, Rabu (29-3-2023).

Ia memandang, hal ini terlihat jelas dari indikator yang dipakai, yaitu ukuran-ukuran pembangunan ekonomi yang berbasis akumulatif atau rata-rata, semacam PDB, dan angka pertumbuhan ekonomi yang khas parameter sistem ekonomi kapitalisme sekuler yang selalu gagal mewujudkan kesejahteraan sampai level per masing-masing orang.

“Bahkan, bisa jadi dengan strategi yang sedang dijalankan ini, kondisi kemiskinan masyarakat di Indonesia makin parah akibat kesenjangan kaya dan miskin yang makin lebar,” kritiknya.

Ia menyatakan, ini juga terbaca dari rencana membuka digitalisasi ekonomi, pembentukan talent pool dan semacamnya yang tentu saja hanya bisa dijalankan oleh kalangan tertentu yang mempunyai akses ke sumber daya dan ilmu.

“Pada akhirnya program ini akan menambah daftar panjang berbagai program yang terbukti gagal mewujudkan kesejahteraan secara merata,” tegasnya.

Solusi Hakiki

Nida mengingatkan, di sinilah mestinya masyarakat Indonesia menyadari bahwa ada solusi hakiki dari problem kegagalan pembangunan ekonomi di negeri ini.

“Problem utama dimulai dari penetapan indikator capaian kesejahteraan yang tidak mengukur sampai level per individu orang. Sedangkan, sistem Islam mengajarkan hal itu. Indikator keberhasilan ekonomi dalam Islam diukur dengan parameter sampai ke tiap-tiap orang dalam negara. Jika ada satu orang saja yang kelaparan, maka ada masalah dalam pembangunan ekonominya,” jelasnya.

Ia menyampaikan, untuk meratakan kesejahteraan, strategi sistem Khilafah Islam justru menutup akses individu untuk menguasai aset sumber daya alam milik umat.

“Selain itu, riba yang dilarang keras oleh Islam harus ditutup semua praktiknya dalam roda pembangunan. Sebagai penggantinya, diterapkan akad-akad syariat dalam transaksi dan dijalankan sistem keuangan negara Baitulmal untuk menggerakkan roda pembangunan ekonomi,” ujarnya,

Hasilnya, ia menerangkan, bisa dilihat dalam sejarah panjang peradaban Khilafah Islam pertama yang sukses meratakan kesejahteraan kepada semua rakyatnya, baik bagi muslim maupun nonmuslim.

“Salah satu potretnya bisa kita baca dari kisah Khalifah Umar bin Abdul Aziz yang hanya butuh waktu tiga tahun saja untuk membuat semua rakyatnya merasa tidak lagi berhak menerima zakat,” tutupnya. [MNews/Ruh]

Share

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *