![[Kabar] Pemangkasan Anggaran di India Menambah Kerugian para Muslimah](https://muslimahnews.net/wp-content/uploads/2022/10/photo_2022-10-19_13-35-47.jpg)
Muslimah News, INTERNASIONAL — Akhir Februari 2023, Menteri Urusan Minoritas India Smriti Irani secara signifikan memangkas anggaran sebesar 38% untuk mendukung inklusi sosial dan politik kelompok yang kurang terwakili di India. Hal ini membuat banyak muslimah rentan kehilangan beasiswa dan bantuan yang memungkinkan mereka untuk membuat kemajuan dalam tujuan pendidikan dan karir.
Anggaran tahun sebelumnya adalah $304 juta dan sekarang telah dikurangi menjadi $204 juta. Kekurangan jutaan dolar yang diakibatkannya menjadikan alokasi untuk pengembangan keterampilan dan mata pencaharian terpangkas sebesar 99%. Pada saat yang sama, insentif untuk pembinaan gratis dan skema yang berkaitan lainnya berkurang sekitar 60%.
Menambah Kerugian
Menurut Divisi Perempuan sebuah media ideologis internasional (14-3-2023), pemangkasan anggaran ini menambah kerugian bagi muslimah.
“Ini merupakan langkah-langkah baru yang memperkuat kebijakan diskriminatif tahun lalu di India,” tulisnya.
Sebelumnya, divisi ini menerangkan, muslimah di Karnataka menghadapi larangan berpakaian Islami.
“Guru muslimah harus melepas cadar mereka sebelum masuk sekolah dan siswi muslim yang menolak melakukannya akan dipulangkan. Satu-satunya perempuan yang diperbolehkan untuk mengekspresikan ideologi agama adalah seorang guru yang menerapkan disiplin dengan mengenakan pakaian sari dan bindi yang dianggap sebagai citra perempuan India yang dapat diterima,” jelasnya.
Menurut divisi ini, warisan kekerasan, baik fisik maupun bahasa adalah isi sejarah yang konsisten dari perlakuan India terhadap muslimah.
“Muslimah diekspresikan secara nyata hidup dalam keadaan ketakutan dan ketidakamanan yang terus-menerus. Undang-undang baru ini pun membuktikan fakta bahwa hal ini tidak akan berubah dalam waktu dekat,” ungkapnya.
Divisi ini menilai, kampanye hubungan masyarakat Perdana Menteri Modi untuk menampilkan dirinya sebagai penyelamat perempuan dari penindasan dan keterbatasan hidup tidak valid dan menjadi upaya dangkal untuk memainkan peran pahlawan ketika ia justru menjadi penindas dari jenis terburuk.
“Penderitaan muslimah secara fisik dan tekanan psikologis dalam menghadapi pelecehan ini terkait langsung dengan inisiatif sistemis yang didukung oleh BJP atas kebijakan rasis/islamofobia saat pendanaan untuk hak-hak muslimah berada di tangan orang-orang yang membenci Islam,” ujarnya.
Dengan pembatasan yang terbuka dan terang-terangan atas kemajuan muslimah, divisi ini memandang, tidak ada tanggapan atau tindakan dari organisasi atau pemimpin internasional untuk mengubah narasi usang bahwa perempuan ditindas oleh laki-laki muslim atau ekstremis yang mengobarkan api ketegangan agama.
“Muslimah ditinggalkan oleh komunitas internasional ketika tidak bisa mendapatkan keuntungan dari kebebasan demokrasi terbesar di dunia. Nilai-nilai liberal tidak ada gunanya bagi mereka. Kebijakan keragaman dan inklusi menempatkan mereka tepat di pinggiran masyarakat sebagai orang buangan dan orang yang ditolak,” kritiknya.
Pemberdayaan Perempuan Sejati
Sebaliknya, divisi ini menyampaikan, pemberdayaan perempuan yang sejati hanya bisa datang dari Khilafah berlandaskan metode kenabian yang melayani kebutuhan seluruh warga negara secara adil dan tidak bias politik.
“Allah menurunkan Al-Qur’an dan Sunah kepada umat manusia untuk memberikan keseimbangan dan solusi yang sesuai dengan kepentingan umat manusia tanpa memandang kebangsaan, ras, jenis kelamin, warna kulit atau keyakinan,” tuturnya sekaligus menutup dengan firman Allah surah An-Nisa ayat 135,
“Wahai orang-orang yang beriman! Jadilah kamu penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah, walaupun terhadap dirimu sendiri atau terhadap ibu bapak dan kaum kerabatmu. Jika ia kaya ataupun miskin, maka Allah lebih tahu kemaslahatan (kebaikannya).” [MNews/Ruh]
