Kepemimpinan Kapitalisme di Balik Fenomena Thrifting

Kepemimpinan Kapitalisme di Balik Fenomena Thrifting

Penulis: Kanti Rahmillah, M.Si.

Muslimah News, OPINI — Presiden Jokowi baru-baru ini menegaskan pelarangan aktivitas thrifting atau jual beli barang bekas impor, terutama pakaian. Hal demikian ditindaklanjuti oleh sejumlah kementerian, termasuk Kementerian Perdagangan, juga pihak kepolisian dengan melakukan tindakan penyitaan dan pemusnahan barang dari para pedagang.

Kebijakan larangan thrifting ini diatur dalam Permendag terbaru No. 40/2022 tentang Perubahan atas Permendag No. 18/2021 tentang barang dilarang ekspor dan impor menyangkut pakaian dan barang bekas lainnya.  

Larangan Thrifting

Larangan thrifting ini utamanya dilakukan dengan maksud menyelamatkan perekonomian Indonesia. Pasalnya, jual beli barang bekas khususnya pakaian dianggap dapat merugikan industri tekstil dalam negeri, termasuk UMKM. Dikatakan demikian sebab dapat memicu terjadinya impor tekstil dan pakaian jadi secara ilegal yang underprice sehingga produsen tekstil dan produk tekstil dalam negeri kalah bersaing.

Lebih lanjut, thrifting ini berpotensi besar merugikan pendapatan negara sebab banyak barang bekas yang masuk ke Indonesia tanpa membayar bea dan cukai. Selain permasalahan ekonomi, banyaknya baju-baju bekas yang diimpor ke tanah air dianggap dapat memicu kerusakan lingkungan. Ini karena baju-baju bekas tersebut berpotensi menjadi sampah baru yang menumpuk di TPA.

Anehnya, alih-alih mendukung kebijakan tersebut, banyak pelaku UMKM justru menolak. Misalnya, para pedagang di Pasar Senen Jakarta Pusat yang melakukan aksi protes dengan membentangkan banyak spanduk bertuliskan “Bukan thrifting yang membunuh UMKM. Tapi pakaian impor dari Cina yang menguasai 80 persen pasar Indonesia. Menteri Perdagangan sebenarnya melindungi siapa? Jangan korbankan kami, kami lawan.” (Tempo, 23-3-2023)

Apa sebenarnya persoalannya? Bagaimana Islam memandang fenomena thrifting ini?

Fenomena Thrifting

Jika menelisik lebih dalam, setidaknya terdapat dua poin yang bisa dibahas terkait fenomena thrifting. Pertama, kebijakan ini diduga kuat bukan untuk kepentingan rakyat, tetapi kepentingan pengusaha besar. Dikatakan demikian lantaran menurut data Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API), impor pakaian bekas tidak pernah memengaruhi kinerja UMKM Indonesia.

Data API tersebut diungkap oleh Anggota DPR RI Adian Napitupulu yang menyebut bahwa pada 2022, impor pakaian jadi dari Cina sebesar 51.790 ton, sedangkan menurut BPS, impor pakaian bekas hanya 66 ton. Artinya, sekitar 0,13 persennya dari impor Cina. Impor pakaian jadi dari Cina menguasai 80% pasar di Indonesia, 15% dari Bangladesh, India, Vietnam, dsb. (TVOne News, 18-3-2023).

Artinya lagi, hanya tersisa 5% untuk pasar produk dalam negeri, itu pun sudah dikuasai oleh perusahaan besar seperti Sritex. Walhasil, ribuan UMKM dan pedagang pakaian bekas impor hanya kebagian sedikit. Inilah yang menjadi keanehan terhadap adanya larangan thrifting yang memusnahkan banyak pakaian bekas milik pedagang kecil. Wajar saja jika para pedagang di Pasar Senen menganggap kebijakan ini bukan untuk melindungi mereka, melainkan justru untuk kepentingan importir kain atau importir pakaian bermerek yang menguasai 95% pasar sandang tanah air.

Pada umumnya pula, UMKM hanya memperpanjang rantai produksi. Jika memang benar berniat untuk membangkitkan industri tekstil tanah air, seharusnya pemerintah memiliki regulasi yang baik untuk melindungi industri di tanah air, misalnya dengan menyetop impor kain dan pakaian jadi. Namun, semua itu tidak akan mungkin bisa dilakukan oleh negara yang kebijakannya disetir banyak kepentingan.

Kemiskinan

Poin kedua, kemiskinan yang makin akut. Makin banyak masyarakat tidak mampu membeli pakaian baru lantaran untuk memenuhi kebutuhan pangannya pun tidak cukup.

Selain itu, fenomena thrifting pakaian bekas impor bermerek menunjukkan adanya kebutuhan rakyat akan pakaian bermerek dengan harga murah. Kondisi ini sekaligus memperlihatkan pada kita gaya hidup hedonistik dan branded mind yang dimiliki anak muda. Ini karena mayoritas konsumen pakaian bekas impor bermerek adalah anak muda yang telah terinjeksi budaya konsumtif. Mereka rela mengeluarkan banyak uang hanya demi fashion. Padahal, pendapatan mereka sangatlah terbatas. Mereka lebih memilih membeli pakaian bekas bermerek daripada pakaian baru produksi lokal.

Dengan demikian, jika ingin menghilangkan thrifting dengan alasan untuk melindungi industri tekstil tanah air, misalnya, bukan dengan sekadar mengimbau agar mencintai produk dalam negeri atau dengan memusnahkan barang dagangan milik pedagang kecil. Akan tetapi, yang urgen adalah memusnahkan budaya konsumtif yang diimpor dari Barat.

Budaya konsumtif lahir dari peradaban Barat sekuler kapitalistik. Lihatlah negara-negara maju yang masyarakatnya “gila belanja” atau dikenal dengan shopaholic. Mereka hobi berbelanja dan memakai barang-barang mewah. Sebut saja AS, Jepang, Singapura, Korea Selatan yang penduduknya gemar berbelanja, lalu membuang barang-barang bekasnya ke negara-negara berkembang, termasuk Indonesia.

Barang bekas yang sejatinya sudah menjadi sampah, bertemu dengan kebutuhan masyarakat miskin terhadap barang bermerek yang murah, jadilah memunculkan fenomena thrifting. “Biar bekas asal terlihat berkelas,” begitulah prinsip anak muda yang setiap harinya memikirkan outfit of the day (OOTD), mulai dari pakaian, tas, sepatu, ikat pinggang, HP, dsb. harus bermerek.

Kepemimpinan Kapitalisme

Sungguh menyedihkan negeri kaya SDA ini, malah menjadi tempat sampah negara-negara maju. Menurut Adian, berdasarkan data API, sebanyak 417 ton impor pakaian bekas itu tidak semuanya bisa dijual ke konsumen karena banyak yang tidak layak jual. Rata-rata yang bisa terjual sekitar 25—30% saja, atau sekitar 100 ton. Walhasil, 70 persennya berakhir di TPA. Bukankah ini yang akan makin merusak lingkungan, mengingat banyak sampah pakaian yang sulit terurai?

Sungguh nestapa kehidupan umat saat ini. Pedagang kecil makin sulit, rakyat pun makin tidak terpenuhi kebutuhan sandangnya lantaran kemiskinan yang kian akut. Ditambah budaya hedonistik yang melekat dalam kehidupan masyarakat, terutama anak muda, menjadikan makna kebahagiaan hanya pada perolehan kepuasan materi belaka. Bukankah kehidupan seperti ini begitu memprihatinkan?

Oleh karena itu, jika akar persoalannya terletak pada absennya negara dalam mengurusi sandang umat dan melekatnya budaya hedonisme dari Barat, semua itu berpangkal dari kepemimpinan ideologi kapitalisme saat ini. Sistem kehidupan kapitalisme telah mengerdilkan fungsi negara sebatas regulator saja, yang tidak bertanggung jawab terhadap ketersediaan kebutuhan umat, termasuk sandang.

Sistem kapitalisme pun telah menjadikan manusia keluar dari fitrahnya. Gaya hidup hedonistik yang memunculkan fenomena shopaholic menjadikan manusia hanya diperbudak oleh materi; tidak mengerti makna hidup sesungguhnya dan makna kebahagiaan hakiki seorang manusia. Oleh karena itu, pangkal terjadinya fenomena thrifting sejatinya adalah kepemimpinan ideologi kapitalisme.

Kepemimpinan Islam

Oleh karena itu, menjawab fenomena ini adalah dengan menggantinya dengan kepemimpinan Islam. Islam akan menghadirkan negara yang benar-benar menjamin kebutuhan pokok rakyatnya, termasuk sandang. Pemimpinnya akan menjadi garda terdepan dalam melindungi pedagang lokal sebab mereka adalah bagian dari rakyatnya sehingga kebijakan akan senantiasa berputar pada kemaslahatan umat.

Sebenarnya, membeli barang bekas bukan satu persoalan jika dilihat dari level individu karena ajaran Islam pun tidak melarangnya. Namun, menjadi satu persoalan jika dilihat dari level masyarakat dan negara. Ini karena fenomena thrifting tidak bisa dilepaskan dari budaya konsumtif yang bukan ciri khas masyarakat Islam.

Rasulullah saw. mengajarkan umatnya untuk hidup sederhana. Muslim memandang berpakaian bukan untuk flexing (pamer), melainkan cara ia menjadikan pakaiannya sebagai wasilah untuk dirinya bertakwa. Derajat seseorang bukan dilihat dari OOTD-nya, melainkan dari ketakwaannya. Masyarakat Islam akan lebih gemar bersedekah daripada berbelanja barang mewah. Walaupun berbelanja untuk memuaskan diri, boleh-boleh saja.

Inilah keunggulan masyarakat Islam. Seluruh kebutuhan pokoknya akan terjamin oleh negara sehingga akan tercipta dari sana masyarakat yang sejahtera. Begitu pun gaya hidup yang menjadikan makna kebahagiaan adalah rida Allah Taala, akan menjadikan keseharian mereka penuh dengan ibadah, bukan pemenuhan nafsu dunia semata. [MNews/Gz]

Share

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *