Angka Kematian Ibu Tinggi, Mengapa Bisa Terjadi?

Angka Kematian Ibu Tinggi, Mengapa Bisa Terjadi?

Penulis: Asy-Syifa Ummu Sidiq

Muslimah News, OPINI — Satu perempuan meninggal setiap dua menit selama kehamilan atau persalinan. Ini bukanlah urusan remeh. Laporan terbaru dari empat badan PBB dan Bank Dunia ini jelas cukup menghawatirkan. Lebih menyedihkan lagi, kasus tertinggi ternyata terjadi di negeri muslim. Berdasarkan rilis baru Badan Kesehatan Dunia (WHO), ada 620 kematian per 100.000 KH di Afganistan. AKI di sana lebih tinggi dibandingkan enam negara tetangganya. (VOA, 24-2-2023).

WHO, UNICEF, UNFPA, bersama Grup Bank Dunia dan UNDESA Bidang Kependudukan mengeluarkan laporan bertajuk “Kecenderungan Kematian Ibu 2000—2020” yang perlu menjadi peringatan bagi seluruh pemimpin dunia. Pada 2020, tercatat setidaknya 287.000 perempuan di seluruh dunia meninggal terkait kehamilan dan persalinan. Ini setara 800 kematian sehari atau satu kematian setiap dua menit.

PBB pun mengingatkan para pemimpin negara untuk bertindak demi mengakhiri kematian ibu. Salah satunya, mereka perlu memberikan sistem perawatan kesehatan dan menutup kesenjangan sosial dan ekonomi yang makin lebar yang bisa berdampak pada kematian.

Tidak jauh dengan Afganistan, Indonesia juga bernasib serupa. AKI di Indonesia masih tinggi, yaitu 305 per 100.000 kelahiran hidup (KH). Pemerintah sendiri menarget pada 2024 AKI turun menjadi 183 per 100.000 KH. (Kemkes, 15-1-2023).

Usaha yang Dilakukan

Sejak kepemimpinan Afganistan jatuh pada T4liban, negara lain ramai-ramai mencabut bantuan. Padahal, bantuan tersebut termasuk sumber rakyat untuk bisa bertahan. Puluhan tahun hidup di bawah atmosfer peperangan, fasilitas banyak yang hilang, pekerjaan menjadi tidak karuan, bahkan masih sulit bagi pemimpin saat ini untuk bangkit kembali. Semua kondisi itu akhirnya membuat para ibu hamil di sana tidak mendapatkan perhatian. Kalaupun ada, sebatas rutinitas dan dunia internasional pun memilih diam.

Berbeda dengan di Indonesia. Pemerintah memang tampak berusaha melakukan berbagai program untuk mencegah kematian ibu hamil dan melahirkan. Melalui Kementerian Kesehatan (Kemenkes), pemerintah menetapkan pemeriksaan ibu hamil atau antenatal care (ANC) paling sedikit 6 kali selama 9 bulan. Kemenkes menyediakan USG di seluruh provinsi sehingga sekarang ibu hamil bisa melakukan pemeriksaan di Puskesmas.

Pendampingan pada ibu hamil juga dilakukan, seperti kelas ibu hamil, pemberian vitamin dan tablet penambah darah, dan lain-lain. Namun faktanya, AKI masih tinggi. Meski dibilang lebih rendah dari negara lainnya, namanya nyawa tetap saja berharga.

Benturan Kemiskinan

Tidak dapat dimungkiri, kesulitan ibu hamil untuk memenuhi gizi atau pemeriksaan kesehatan yang lebih detail adalah akibat sulitnya akses kesehatan. Di wilayah perkotaan atau desa yang maju, layanan kesehatan memang dapat diakses. Akan tetapi, di pedalaman luar Jawa yang wilayahnya jauh dari fasilitas kota, masyarakat cenderung sulit mendapatkan layanan kesehatan. Artinya, pembangunan yang tidak merata pun membuat ibu hamil tidak mendapatkan layanan sepantasnya.

Masalah kemiskinan pun turut menyebabkan ibu hamil sulit mendapatkan makanan bergizi. Badan Pusat Statistik mencatat, jumlah penduduk miskin pada September 2022 sekitar 26,36 juta orang, meningkat 0,20 juta orang terhadap Maret 2022. Tentu sulit bagi ibu yang hamil dalam kondisi miskin untuk memenuhinya. Kalaupun ada bantuan dari pemerintah, hal itu tidak akan diberikan penuh sampai melahirkan.

Solusi Utopis ala Kapitalisme

Sungguh, seluruh tawaran PBB adalah solusi tambal sulam, bahkan sekadar solusi utopis karena akar masalah sebenarnya belum dituntaskan. Tidak meratanya fasilitas kesehatan atau kemiskinan itu lahir dari penerapan kebijakan kapitalisme. Kapitalisme membuat para kapitalis makin kaya, orang biasa makin tersungkur sengsara. Jurang kaya dan miskin pun makin menganga.

Meskipun masyarakat tidak mampu bisa mendapatkan layanan kesehatan gratis, pelayanannya tidak sebagus yang mandiri. Fasilitas kesehatan lengkap hanya ada di kota besar, itu pun biayanya “wah”. Masyarakat kecil sulit untuk bisa menikmati.

Inilah kapitalisme, kesehatan pun diperjualbelikan. Siapa yang bisa membayar, merekalah yang bisa mendapatkannya. Walhasil, tanpa jaminan kesejahteraan (mengentaskan kemiskinan), layanan kesehatan yang murah, serta kebijakan negara yang adil, dapat dipastikan AKI akan terus meningkat.

Layanan Islam

Islam memandang bahwa layanan kesehatan—termasuk pada ibu hamil—merupakan kewajiban negara. Negara yang mengambil Islam sebagai landasan akan memberikan pelayanan dengan membangun fasilitas kesehatan yang merata di setiap daerah. Negara juga akan menyediakan tenaga medis yang cukup dan mumpuni dengan gaji yang sangat layak.

Terkait pembiayaan, Islam memiliki mekanisme pendapatan yang khas, mulai dari fai, kharaj, ganimah, harta tidak bertuan, pengelolaan SDA, dll. Baitulmal akan mengelola semua pendapatan tadi kemudian disalurkan ke pos-pos yang membutuhkan, salah satunya pelayanan kesehatan. Dengan demikian, pelayanan terhadap ibu hamil akan terjamin dan AKI pun bisa diminimkan.

Jaminan ini hanya diperoleh dalam sistem pemerintahan yang mengambil Islam sebagai pijakan. Mustahil diterapkan pada negara yang menjadikan kapitalisme sebagai panutan. Oleh karenanya, hanya sistem pemerintahan Islam yang dapat menjawab masalah AKI. [MNews/Gz]

Share

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *