Kembalikan Kedaulatan SDA dari Eksploitasi Gila-gilaan

Kembalikan Kedaulatan SDA dari Eksploitasi Gila-gilaan

Penulis: Novita Sari Gunawan

Muslimah News, OPINI — PT Freeport Indonesia (PTFI) bakal melakukan kegiatan ekspor konsentrat tembaga sebesar 2,3 juta ton tahun ini. Hal tersebut menyusul telah disetujuinya Rencana Kerja dan Anggaran Belanja (RKAB) 2023 oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).

Presiden Direktur PTFI Tony Wenas menjelaskan persetujuan ekspor diberikan lantaran belum selesainya pembangunan pabrik pengolahan dan pemurnian (smelter) di Kawasan Industri Java Integrated Industrial & Port Estate (JIIPE), Kecamatan Manyar, Kabupaten Gresik, Jawa Timur. (CNBC Indonesia).

Problem Regulasi dan Tata Kelola

Posisi Indonesia di ekuator tentu berpotensi sangat besar. Indonesia kaya akan SDA, termasuk tambang emas. Namun, cita-cita Indonesia Emas 2045 tentu harus kembali dipertanyakan tatkala melihat sistem dan regulasi tata kelola SDA di negeri ini. Sebab realitasnya, Indonesia hanya bisa memasok hasil tambang dalam bentuk mentah dan tidak mampu menciptakan nilai tambah dari hasil tambangnya.

Mirisnya lagi, kekayaan hasil tambang kita, yakni emas, batu bara, dan SDA lainnya, malah diekspor besar-besaran untuk mendukung industrialisasi negara lainnya. Walhasil, negara lainlah yang melakukan aktivitas produksi. Lebih memprihatinkan lagi, mereka mengekspor kembali dalam bentuk barang jadi ke Indonesia, lalu dengan sukacita masyarakat membelinya dengan harga yang tidak murah.

Sungguh ini menyalahi komitmen para petinggi negeri yang—katanya—akan memanfaatkan SDA demi kesejahteraan rakyat Indonesia. UUD 1945 Pasal 33 ayat (3) menegaskan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya, dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.

Eksploitasi Raksasa PTFI

Mengenaskan. Kita lama mengetahui adanya “perampokan” ekonomi dan eksploitasi SDA oleh imperialis Barat, seperti tambang raksasa emas dan tembaga milik PTFI di Papua. Di sisi lain, rakyat Papua dirugikan secara sosial, ekonomi, dan kultural. Sebagai daerah penghasil tambang emas, tanah Papua mampu mendulang keuntungan USD19 juta atau sekitar Rp285 miliar per hari bagi PTFI (kurs Rp15.000/dolar). Artinya, dalam sebulan, keuntungan bisa mencapai USD570 juta, setara dengan Rp8,55 triliun atau Rp102,6 triliun per tahun!

Berdasarkan laporan kontrak karya antara Pemerintah Indonesia dan PTFI yang berlaku sejak Desember 1991 hingga sekarang, kontribusi perusahaan tambang itu ke Indonesia pun ternyata hanya sekitar USD12 miliar per tahun. Walhasil, berbagai kalangan menilai kontribusi tersebut tentu tidak sebanding dengan hasil eksploitasi yang diperoleh PTFI.

Oleh karenanya, banyak pihak mendesak pemerintah untuk mengkaji ulang kontrak karya tersebut karena hanya menghasilkan kerugian atas rakyat Indonesia. Royalti yang hanya 1% tentu sangat merugikan, kontrak karya pertambangan itu pun sarat dengan korupsi dan kolusi.

Apalah artinya alam yang kaya di negeri ini, tetapi justru dieksploitasi? Tidak membawa perubahan ke arah yang lebih baik bagi masyarakat, malah angka kemiskinan makin tinggi di negeri yang kaya ini. Tidak ada artinya pula apabila masyarakat hanya “merasa” memiliki kekayaan SDA, tetapi tidak bisa menikmatinya secara hakiki.

Kerusakan Lingkungan

Secara umum, pemerintah Indonesia tidak hanya dirugikan secara materi. Eksploitasi tambang PTFI nyatanya juga merusak lingkungan. Lebih dari 2,6 juta hektare lahan dieksploitasi, termasuk 119.435 hektare kawasan hutan lindung dan tergusurnya 1,7 juta hektare kawasan hutan konservasi hak tanah masyarakat adat.

Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) mencatat, setidaknya 291.000 ton limbah pertambangan PTFI dibuang ke sungai setiap harinya. Jumlah itu 44 kali lipat dari sampah harian yang ada di Jakarta, sedangkan kawasan yang dijadikan tempat pembuangan limbah PTFI mencapai 230 km2. Akibatnya, sumur-sumur milik warga di Papua tercemar oleh merkuri.

Tidak dapat dimungkiri pula, kerusakan alam yang terjadi akibat eksploitasi tambang pada akhirnya turut menyebabkan banjir bandang di wilayah sana. Ancaman lain pun tidak dapat terelakkan, seperti rusaknya lingkungan pertanian masyarakat Papua hingga bencana kelaparan, gizi buruk, dan busung lapar masih melanda tanah Papua.

Inilah sejatinya indikasi terancamnya keutuhan negeri yang dikoar-koarkan “harga mati” oleh para petinggi. Kalau memang slogan ini benar diperjuangkan, tentunya mereka tidak begitu saja membiarkan tanah Papua dieksploitasi gila-gilaan.

Segera Ganti Sistem

Selama Indonesia sekadar mengalami pergantian rezim, bukan pergantian sistem, selama itu pula SDA kita akan habis tereksploitasi negara lain. Solusi semua ini hanyalah dengan melepaskan diri dari jerat kapitalisme dan mengadopsi sistem ekonomi Islam.

Akan tetapi, untuk beralih ke sistem ekonomi Islam, Indonesia wajib menganut sistem politik Islam melalui penegakan sistem pemerintahan Islam (Khilafah). Segala kebijakan yang menyengsarakan rakyat dan menguntungkan penjajah akan ditata ulang (dihilangkan) sesuai dengan prinsip Islam.

Kepemilikan aset pun akan diselaraskan. SDA yang melimpah adalah milik umat. Negara hanya mengelolanya dan mengembalikan hasil pengelolaannya untuk kemaslahatan umat berupa penyelenggaraan pendidikan, kesehatan, transportasi, infrastruktur, dan segala aspek kemaslahatan lainnya.

Politik dalam negeri adalah melaksanakan hukum Islam, sedangkan politik luar negeri adalah menyebarkan Islam ke seluruh penjuru dunia. Politik Islam juga mengharuskan negara menjadi kuat dari sisi militer sehingga dapat mencegah negara-negara imperialis menguasai wilayah Islam dan SDA di dalamnya.

Individu diperbolehkan untuk menguasai sumber daya jika depositnya sedikit. Hasil pengelolaannya akan terkena khumus atau seperlima hasilnya akan diserahkan ke baitulmal sebagai bagian dari harta fai. Rasulullah saw. pernah mengambil kebijakan untuk memberikan tambang kepada Abyadh bin Hammal al-Mazini. Namun, kebijakan tersebut kemudian beliau tarik kembali setelah mengetahui tambang tersebut laksana air yang mengalir.

Namun, ketika barang tambang itu melimpah, ia termasuk harta milik umum, terlarang bagi individu/swasta untuk menguasainya dan hasilnya akan masuk ke baitulmal. Rasulullah saw. bersabda, “Kaum muslim bersekutu dalam tiga hal, yaitu air, padang, dan api.” (HR Abu Dawud). (Taqiyuddin an-Nabhani, Sistem Keuangan Islam).

Khatimah

Penguasaan SDA di tangan negara tidak hanya akan berkontribusi pada amannya penyediaan komoditas primer untuk keperluan pertahanan dan perekonomian negara, melainkan juga menjadi sumber pemasukan negara yang melimpah pada pos harta milik umum.

SDA, termasuk emas, merupakan faktor penting bagi kehidupan umat manusia yang kini tengah dikuasai negara-negara penjajah, baik langsung maupun melalui sejumlah korporasi. Walhasil, untuk mengembalikan kedaulatan umat atas kekayaan SDA, tiada lain harus ditempuh dengan mewujudkan sistem Khilafah di tengah umat. [MNews/Gz]

Share

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *