Penulis: Kanti Rahmillah, M.Si.
Muslimah News, OPINI — Bagaikan gadis cantik yang diperebutkan banyak lelaki hidung belang. Inilah perumpamaan kondisi kekayaan SDA yang begitu melimpah di negeri ini. Siapa saja tentu tertarik memilikinya dengan cara apa pun. Sayangnya, perlindungan terhadap “gadis” tersebut sangat minim sehingga ia sangat mudah diambil dan dikuasai. Si “gadis cantik” itu pun teperdaya, bahkan disiksa hingga meninggalkan banyak luka.
Begitulah eksploitasi SDA di tanah air kita yang keberadaannya telah nyata berdampak buruk bagi lingkungan dan umat manusia. Makin miris lagi tatkala sang “orang tua” malah menjualnya dengan sangat murah. Alih-alih melindungi, mereka yang seharusnya ada untuk melindungi SDA, malah bekerja sama dengan penjajah asing untuk mengeksploitasinya.
Dikuasai Asing
Bukan lagi rahasia jika SDA Indonesia sedang menjadi bancakan korporasi besar milik asing. Terlebih setelah sejumlah UU disahkan yang makin mempermulus jalannya penjajahan. Nikel, misalnya, bahan baku industri kendaraan listrik yang tengah digandrungi ini nyatanya dari hulu ke hilir sudah dikuasai asing. Seperempat cadangan nikel dunia ada di Indonesia, tepatnya 23,7% cadangan dunia. Jumlah ini sekaligus menjadikan Indonesia sebagai produsen nikel terbesar dunia dengan total cadangan 21 juta metrik ton. (Katadata, 18-2-2023).
Namun, apa mau dikata? Mayoritas perusahaan tambang dan smelter nikel dikuasai perusahaan asing, seperti PT Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP) di Sulawesi Tengah yang menguasai 50% produksi hilir nikel di Indonesia sejak 2021. Perusahaan ini merupakan perusahaan patungan, kepemilikan terbesarnya dipegang oleh perusahaan asal Cina (Tsanghan Steel Holding) sebesar 66,25%, sedangkan perusahaan lokal PT Bintang 8 Mineral menguasai sisanya.
Perusahaan kedua terbesar yang menguasai 25% nikel Indonesia adalah PT Vale Indonesia Tbk (INCO) yang kini kepemilikan saham terbesarnya dipegang oleh perusahaan asing, yaitu Vale Canada Limited sebesar 43,79%.
Sebanyak 25% cadangan nikel Indonesia dikuasai beberapa perusahaan asing dan lokal. Bahkan, anggota Komisi VII DPR Zulfikar Hamonangan mengatakan bahwa 90% tambang nikel dari hulu ke hilir dikuasai oleh Cina.
Perdagangan Internasional
Bukan hanya SDA, perdagangan internasional pun dikuasai negara-negara besar. Saat Indonesia hendak memacu hilirisasi SDA di dalam negeri dengan menetapkan larangan ekspor, negara-negara besar meradang dan menggunakan WTO untuk menjegal kebijakan tersebut.
Uni Eropa, misalnya, menggugat Indonesia ke Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) atas pelarangan ekspor bijih nikel. Sesuai prediksi, WTO memenangkan Uni Eropa dan mengatakan bahwa yang dilakukan Indonesia melanggar ketentuan WTO. Walhasil, Indonesia pun harus mencabut larangan tersebut.
Kini, Indonesia tengah banding untuk putusan itu, tetapi banyak pengamat pesimis sebab WTO kerap memihak kepentingan negara besar. Seperti saat AS dan Selandia Baru menggugat Indonesia karena melakukan pembatasan impor, WTO pun memenangkan keduanya dan meminta Indonesia mencabut restriksi impor produk agrikultur.
Bayangkan, saat Indonesia ingin melindungi pedagang lokal dari serbuan impor dengan cara membatasi impor, hal demikian malah dijegal dan dianggap melanggar perjanjian dagang internasional. Bukankah ini berarti WTO serupa satpam yang bertugas menjaga kepentingan ekonomi negara-negara besar?
Ekonomi Kapitalisme
Lantas, apa sebab SDA kita dikuasai asing? Mengapa perdagangan internasional kerap memihak negara besar? Pertama, kepemimpinan dunia hari ini dikendalikan oleh ideologi kapitalisme yang memiliki gagasan kebebasan kepemilikan. Siapa pun berhak memiliki apa pun tanpa batas.
Negara dalam sistem ekonomi kapitalisme berfungsi sebagai regulator semata yang memastikan berjalannya transaksi antara rakyat dan pengusaha. SDA yang menyangkut hajat hidup orang banyak, bebas dimiliki swasta dan rakyat harus membelinya demi terpenuhi seluruh kebutuhan hidupnya.
Kedua, korporatokrasi—model ideal negara kapitalisme—menjadikan pengusaha dan penguasa saling berkelindan. Terpilihlah penguasa yang disokong oleh banyak pengusaha dan lahirlah undang-undang yang pro pengusaha, seperti UU Cipta Kerja atau UU Minerba. Inilah yang menjadi jalan bagi asing untuk makin menguasai SDA.
Ketiga, perjanjian perdagangan internasional dan jerat utang, menjadi jalan penjajahan. Perjanjian-perjanjian dagang antarnegara sejatinya merupakan penjajahan ekonomi negara maju atas negara jajahannya. Perjanjian bilateral maupun multilateral sejatinya hanya untuk mengikat negara dunia ketiga agar tunduk pada kepentingan Barat.
Inilah penjajahan gaya baru, yaitu penjajahan ekonomi dengan jerat aturan perdagangan internasional. Oleh karenanya, jangan pernah berharap eksploitasi SDA berhenti selama Barat memimpin dunia. Bagi Barat, sejumlah negara yang telah tunduk dianggap “sapi perah” untuk mengamankan kepentingan dalam negeri mereka.
Kepemimpinan Islam
Berbeda secara diametral dengan Barat, kepemimpinan ideologi Islam akan menyatukan bangsa-bangsa dan menjadikan manusia sebagai objek yang segala kebutuhannya harus terpenuhi.
Sistem ekonomi Islam akan mengatur dan membatasi kepemilikan. Terkuasainya SDA oleh segelintir orang hanya akan menghambat negara dalam mengelolanya untuk memenuhi hajat hidup rakyat banyak. Kepemilikan umum haram dikuasai individu, apalagi asing. Dalam hal ini, nikel termasuk barang tambang kepemilikan umum yang haram dikuasai individu.
Dari aturan kepemilikan saja, persoalan ketimpangan dan kemiskinan bisa selesai. Jika nikel dikuasai negara dari hulu hingga hilir, negara akan memiliki bahan baku yang cukup untuk bisa membuat kendaraan listrik, misalnya. Negara pun akan memiliki devisa tinggi dari hasil penjualan hilir nikel. Bukankah ini yang akan menjadikan sumber APBN melimpah? Jika APBN melimpah, pajak yang mencekik rakyat pun tidak akan diperlukan.
Selain aturan kepemilikan, fungsi negara dalam Islam adalah pengurus dan pelindung umat sehingga kepentingan rakyat akan didahulukan. Selain itu, kekuatan baitulmal akan menjadikan kebijakan pemerintah independen, bebas dari intervensi negara “donor”.
Perdagangan internasional pun bukan hanya berbicara komoditas yang diperjualbelikan, melainkan juga status negara yang berkaitan. Jika negara tersebut berstatus kafir harbi fi’lan (kafir yang mengumumkan permusuhannya dengan Islam dan umatnya, pen.), haram melakukan perdagangan dengan negara tersebut. Misalnya, AS, Cina, dan Israel yang jelas-jelas membantai umat muslim, negara Islam terlarang bekerja sama dengan mereka.
Khatimah
Nikel hanyalah satu dari sekian banyak “gadis cantik” yang teperdaya dan dikuasai asing. Begitu pun perjanjian dagang, sejatinya merupakan penjajahan ekonomi, satu dari sekian banyak mudarat yang menimpa umat dunia atas kepemimpinan negara kapitalis Barat. Semua tipu daya itu hanya akan bisa selesai dengan hadirnya kepemimpinan Islam. [MNews/Gz]
