Awas, Industri Tekstil di Ujung Jurang!

Awas, Industri Tekstil di Ujung Jurang!

Penulis: Nida Alkhair

Muslimah News, OPINI — Industri tekstil tanah air tengah kembang kempis. Wakil Ketua Bidang Ketenagakerjaan dan Pengembangan SDM BPP Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) Nurdin Setiawan menyatakan, industri tekstil Indonesia mengalami penurunan pesanan hingga 30—50% sejak 2022. API memperkirakan, pada 2023 ini, permintaan ekspor industri TPT dan alas kaki akan turun signifikan sekitar 30—50% akibat resesi global.

Akibatnya, terjadilah PHK massal, perusahaan-perusahaan tekstil terpaksa merumahkan 60 ribu karyawan. Ketua Umum Asosiasi Produsen Serat dan Benang Filamen Indonesia (APSyFI) Redma Gita Wirawasta memperkirakan jumlah pekerja tekstil yang mengalami PHK bisa mencapai setengah juta orang pada 2023 jika tidak ada perbaikan kebijakan dari pemerintah (CNBC Indonesia, 19-1-2023). Hal ini tentu tidak bisa diabaikan, pemerintah harus waspada.

Saat ini, yang menjadi harapan perusahaan tekstil adalah mempertahankan pasar dalam negeri. Kondisi dunia yang sedang resesi menyebabkan permintaan global menurun drastis. Dengan demikian, pasar dalam negeri menjadi tumpuan industri tekstil.

Namun, nyatanya, industri tekstil lokal juga harus menghadapi gempuran produk impor. Berdasarkan data API, sepanjang 2018—2019, ada sembilan perusahaan tekstil tutup usaha karena produk kain impor membanjiri pasar lokal. Ketua Umum API Ade Sudrajat menyatakan, besarnya volume produk impor kain membuat industri tekstil dan produk tekstil (TPT) Indonesia sulit bersaing karena harga kain impor lebih murah. (Merdeka, 9-9-2019).

APSyFI juga mengonfirmasi adanya ancaman produk impor, baik legal maupun ilegal, telah membanjiri pasar domestik. Redma menilai ada lobi importir yang berkepentingan di balik pemberian izin impor tersebut. Menurutnya, kebijakan ini kontraproduktif dengan upaya peningkatan investasi dan pemberian lapangan pekerjaan untuk masyarakat.

Negara Pemegang Kunci Solusi

Tekstil merupakan industri yang sangat dibutuhkan masyarakat karena merupakan bagian dari kebutuhan dasar, yaitu sandang (pakaian). Kebutuhan terhadap pakaian dan bahannya tentu sangat besar. Anehnya, nasib industri ini seolah berada di ujung jurang, tinggal menunggu waktu untuk jatuh dalam kebangkrutan. Kita tentu tidak menginginkan hal ini.

Kunci solusi permasalahan industri tekstil ini sebenarnya ada di tangan negara karena terkait kebijakan impor, insentif untuk industri, dan lain-lain. Namun, sayangnya, kebijakan pemerintah justru makin mendorong industri tekstil ke tepi jurang kebangkrutan, yaitu dengan membuka keran impor selebar-lebarnya.

Padahal, dari sisi permintaan, pangsa pasar tekstil Indonesia sangat besar karena jumlah penduduk Indonesia yang besar. Oleh karenanya, persoalannya adalah mewujudkan industri yang mampu memenuhi kebutuhan dalam negeri dengan harga terjangkau oleh masyarakat.

Pemerintah bisa mendukung industri tekstil dengan menutup pintu impor, atau setidaknya membatasinya, yaitu hanya membolehkan impor tekstil khusus untuk produk yang tidak bisa diproduksi di Indonesia, semisal karena merupakan produk kerajinan khas negara tertentu. Sedangkan produk yang bisa dipenuhi industri dalam negeri, sebaiknya impornya dilarang.

Untuk mewujudkan efisiensi industri, pemerintah bisa mendukung dengan menggratiskan industri tekstil dari aneka pungutan seperti pajak dan sebagainya. Pemerintah juga bisa memperpendek jalur suplai bahan baku tekstil, misalnya dengan membantu perusahaan tekstil untuk mendapatkan bahan baku terbaik dari jarak terdekat sehingga bisa menghemat biaya transportasi.

Negara pun bisa mendukung modernisasi industri tekstil dengan menyediakan alat-alat dan mesin-mesin termutakhir. Pemerintah bisa menyambungkan lembaga penelitian dan pengembangan (litbang) milik pemerintah dengan perusahaan penghasil mesin dan perusahaan tekstil. Ketiga pihak bisa bekerja sama untuk melakukan modernisasi alat produksi tekstil sehingga biaya produksi lebih rendah, tetapi kualitas hasilnya lebih baik.

Dari aspek tenaga kerja, negara bisa mewajibkan perusahaan membayar gaji pekerja dengan upah layak sesuai hasil kerja mereka, sedangkan kebutuhan kesehatan, pendidikan, dan keamanan menjadi tanggung jawab negara.

Kepala negara dan para pejabat bisa mendukung penyerapan produk tekstil dengan memakai pakaian produk dalam negeri. Sikap ini akan menjadi contoh bagi rakyat. Bukan seperti saat ini, para pejabat menyuruh rakyat memakai produk dalam negeri, tetapi mereka sendiri malah memakai baju impor nan mahal. Sungguh tidak bisa menjadi teladan.

Jika semua solusi tersebut dijalankan, tekstil Indonesia tidak hanya akan menjadi penguasa pasar domestik, tetapi bisa mendunia, tentunya setelah kebutuhan dalam negeri tercukupi. Hanya saja, semua solusi tersebut bisa terlaksana jika penguasa memosisikan dirinya sebagai raa’in dan mas’ul (pengurus dan penanggung jawab) urusan rakyat.

Pemimpin yang bisa mewujudkan solusi tersebut adalah pemimpin bervisi akhirat, yaitu menyadari bahwa setiap kebijakannya akan ia pertanggungjawabkan kelak di hadapan Allah Taala. Jika ia zalim, setiap jiwa yang ia zalimi akan menggugatnya di akhirat, sedangkan jika ia adil, kebahagiaan yang abadi di surga akan ia peroleh, insyaallaah.

Firman Allah Swt., “Sesungguhnya, dosa itu atas orang-orang yang berbuat zalim kepada manusia dan melampaui batas di muka bumi tanpa hak. Mereka itu mendapat azab yang pedih.” (QS Asy-Syura [42]: 42)

Sabda Rasulullah saw., “Barang siapa yang diangkat oleh Allah menjadi pemimpin bagi kaum muslim, lalu ia menutupi dirinya tanpa memenuhi kebutuhan mereka, (menutup) perhatian terhadap mereka, dan kemiskinan mereka. Allah akan menutupi (diri-Nya), tanpa memenuhi kebutuhannya, perhatian kepadanya, dan kemiskinannya.” (HR Abu Dawud dan Tirmidzi dari Abu Maryam).

Dengan demikian, pemimpin dalam Islam menjadikan dirinya pelayan umat, sebagaimana ungkapan, “Sayyid al-qawm khaadimuhu (pemimpin sebuah kaum adalah pelayan bagi kaumnya).”

Kepemimpinan yang demikian hanya bisa terwujud dalam sistem pemerintahan Islam, yakni Khilafah. Pemimpin bervisi akhirat hanya ada dalam sistem yang berasaskan Islam dan syariat Islam yang dibutuhkan untuk menyolusi masalah rakyat hanya bisa terwujud secara kafah dalam Khilafah.

Sedangkan dalam sistem kapitalisme yang sekuler seperti sekarang, pemimpin yang ada justru mencari keuntungan sendiri dan mengabaikan urusan rakyat. Aturan dalam sistem sekuler menghamba pada kepentingan para kapitalis pemburu cuan melalui usaha impor besar-besaran, bukan melayani rakyat untuk mewujudkan kemaslahatan mereka. Wallahualam. [MNews/Gz]

Share

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *