Demi KCJB Lantas Tambah Utang, Indonesia Kena Prank?

Demi KCJB Lantas Tambah Utang, Indonesia Kena Prank?

Penulis: Nindira Aryudhani, S.Pi., M.Si.

Muslimah News, OPINI — Proyek kereta cepat Jakarta-Bandung (KCJB) tidak henti membuat drama. Awal proyek ini dimulai pada 2015 yang diambil oleh Cina dari Jepang karena saat itu Cina dianggap mampu membangun proyek ini lebih murah dan mumpuni.

Namun, seiring berjalannya waktu, proyek yang digadang-gadang murah itu nyatanya kian bengkak. Skema pendanaan yang konon tanpa APBN, ternyata mengharuskan APBN mengulurkan tangan meski masih belum cukup juga untuk menambal. Pada akhirnya kini Indonesia harus mengajukan utang lagi ke Cina demi pembiayaan proyek dari Cina. Sedikit lucu, tetapi tidakkah ini bagai prank?

Tanpa APBN

Pada 18-8-2015, Presiden Jokowi meneken Perpres 93/2015 tentang Tim Penilai Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung. Di sini, Jokowi menetapkan beberapa syarat, seperti tidak boleh menggunakan APBN dan harus lewat skema business to business (B to B), serta tidak adanya garansi oleh Indonesia tentang pendanaan proyek.

Secara garis besar, proposal KCJB mencantumkan bahwa Cina mengusulkan biaya US$5,5 miliar lewat skema B to B dan tanpa APBN. Cina juga menyebut konstruksi bisa dimulai pada 2016 dan berakhir 2019. Selanjutnya, pada 16-10-2015, terjadi Joint Venture Agreement (JVA) dengan China Railway International Co. Ltd. untuk membentuk perusahaan penanaman modal asing bernama PT Kereta Cepat Indonesia Cina (KCIC).

Namun, sejak saat itu, pengerjaan KCJB justru sering kali menuai polemik. Kisruh finansial berulang kali muncul. Belum lagi perkara lain seperti kelayakan lahan, kebijakan yang dinilai terlalu terburu-buru, keefektifan, dan negara pendukung yakni Cina. Khusus yang terakhir (dukungan Cina), banyak pihak mewanti-wanti bahwa di banyak negara lain, proyek infrastruktur “kerjasama” dengan Cina kerap membuat sulit negara yang bersangkutan.

Kena Prank?

Awalnya Cina merinci dana sebesar US$5,13 miliar atau Rp76 triliun pada proposal awal, tetapi perlahan berubah menjadi US$6,071 miliar lalu melonjak lagi jadi US$7,5 miliar atau setara Rp117,75 triliun (kurs Rp15.700). Direktur Utama PT KCIC Dwiyana Slamet Riyadi sempat menyampaikan, bengkaknya biaya proyek KCJB adalah US$1,449 miliar atau Rp22,7 triliun (per 15-9-2022). Pembengkakan ini tersebab berbagai alasan seperti biaya lahan yang kian bengkak dan lainnya.

Kondisi ini membuat Indonesia-Cina bernegosiasi ulang soal pembengkakan biaya. Akhirnya, pada Senin (13-2-2023) keduanya sepakat bahwa pembengkakan biaya “hanya” US$1,2 miliar atau Rp18 triliun. Jumlah itu “setidaknya” lebih rendah dari hitungan Indonesia yang mencapai US$1,449 miliar.

Pasalnya, untuk menambal kekurangan Indonesia mengajukan utang ke Negeri Tirai Bambu sebesar US$550 juta atau Rp8,3 triliun. Uluran tangan APBN yang menambahkan Rp3 triliun ternyata masih belum cukup.

Pada titik ini Indonesia seolah kena prank. Sebab, proyek yang dijanjikan murah, kini harganya malah selangit. Parahnya lagi, pengajuan utang oleh Indonesia demi KCJB jelas tidak realistis. Indonesia makin nyata kena prank.

Bagaimana tidak? Sudahlah skema awal B to B yang tanpa APBN tidak tercapai, biaya juga kian bengkak, dan kini Indonesia utang ke Cina untuk menambal biaya KCJB. Padahal jumlah utang Indonesia selain untuk KCJB juga tidak sedikit.

Jebakan Cina Melalui Infrastruktur

Keberadaan KCJB memang tidak bisa dilepaskan dari mega proyek global Cina yang bernama Belt Road Initiative (BRI), yang juga populer dengan sebutan Jalan Sutra Abad 21. BRI sendiri adalah wujud unjuk gigi Cina sebagai kekuatan ekonomi baru dunia. Sementara itu, Indonesia adalah salah satu negara berkembang yang bergabung menjadi anggota BRI dengan maksud meningkatkan perekonomian secara signifikan dalam bentuk kerjasama Cina-Indonesia yang terus meningkat.

Realisasi BRI di Indonesia yakni berupa penanaman modal di sektor infrastruktur, salah satunya proyek KCJB tadi. Hal ini sekaligus menegaskan bahwa Indonesia tidak ubahnya surga investasi bagi negara-negara kapitalis besar dunia, Cina hanya salah satunya.

Beragam proyek infrastruktur itu—tidak terkecuali KCJB—tentu saja hanya kamuflase dari jebakan ekonomi karena pola penjajahan ekonomi ala negara kapitalis juga Cina berlakukan di sini. Ini artinya, polemik KCJB bisa lebih parah lagi sehingga sangat mungkin akan makin menjerumuskan negeri ini dalam penjajahan.

Kita tentu ingat kisah Zimbabwe dan Sri Lanka yang terjerat utang dari Cina atas nama infrastruktur. Utang tidak membuat kedua negara tersebut terbantu ekonominya, melainkan makin terperosok jauh ke dalam krisis. Aset-aset BUMN di negaranya terpaksa ditumbalkan dan harus dikuasai Cina selaku negara kreditur akibat gagal bayar utang.

Bahaya Utang Luar Negeri

Demikianlah, negara kapitalis menggelontorkan utang sama sekali bukan demi membantu, melainkan karena ada “udang di balik batu”. Utang versi kapitalis adalah jebakan sekaligus pembungkaman sehingga negara-negara debitur tidak mampu melawan. Sebaliknya mereka akan membebek segala sesuatu yang diperintahkan oleh negara/lembaga kreditur, baik dari sisi kebijakan, sistem politik, ekonomi hingga budaya.

Utang juga tidak ubahnya kebijakan yang disengaja dan dibiarkan untuk terus terjadi seolah semuanya sudah by design hingga akhirnya negara debitur tidak mampu berkutik. Utang luar negeri memang cara kapitalisasi yang paling berbahaya bagi negeri-negeri muslim.

Utang adalah instrumen yang akan senantiasa membuat umat menderita. Dengan utang itu negara-negara kapitalis akan menekan dan melakukan intervensi bahkan menduduki wilayah negeri-negeri muslim tersebut. Ini jelas mengancam kedaulatan negara yang bersangkutan.

Lebih dari itu, utang luar negeri tidaklah diberikan oleh negara-negara kapitalis kecuali dengan riba, padahal riba itu haram bagi umat Islam. Dengan demikian, hukum syarak utang luar negeri adalah haram.

Prioritas Islam dalam Pembangunan

Sudah semestinya penguasa negeri ini melakukan muhasabah dan berbenah secara total dan sistemis. Banyaknya proyek infrastruktur yang bahkan terkesan ngebut dan ugal-ugalan, toh tidak serta-merta meningkatkan reputasi negeri ini menjadi mengglobal.

Realitasnya, pembangunan infrastruktur justru tidak tepat sasaran, melainkan seperti sekadar menghabiskan anggaran. Hal-hal lain yang layak diprioritaskan masih lebih banyak, bahkan terbengkalai. Lihat saja persoalan kemiskinan yang jurangnya kian menganga, juga stunting, ditambah adanya polemik bisnis perumahan yang selama ini didominasi konglomerasi pengembang (developer), banyaknya bangunan sekolah yang sudah tidak layak di berbagai daerah, terutama yang terdampak bencana alam, tingginya kebutuhan akan jembatan layak untuk kawasan-kawasan yang banyak dilalui sungai-sungai besar, banyaknya jalan raya beraspal yang rawan berlubang, dsb.. Semua itu membutuhkan infrastruktur yang jauh lebih urgen untuk direalisasikan dibandingkan sekadar gengsi KCJB.

Dalam hal ini, sungguh kapitalisme tidak bisa dibandingkan dengan sistem Islam yang memiliki visi besar untuk mengurusi urusan umat. Islam tentu tidak menegasikan urgensi pembangunan infrastruktur, tetapi Islam memiliki prioritas yang jelas dan tegas dalam pembangunan infrastruktur. Kita bisa melihat bukti dan jejak sejarahnya hingga saat ini.

Sebagai contoh adalah megaproyek Hejaz Railway. Hejaz Railway atau jalur kereta api Hijaz adalah jalur kereta api yang dibangun pada masa Khilafah Utsmaniyah pada masa pemerintahan Sultan Abdul Hamid II. Jalur ini membentang antara Damaskus-Amman sampai ke Madinah. Tujuan pembangunannya adalah mempermudah dan meningkatkan pelayanan jemaah haji. Proyek Hejaz Railway ini juga mengiringi program telekomunikasi dengan pemasangan kabel telegraf di seluruh wilayah Khilafah.

Hal yang tidak kalah penting dalam pembangunan infrastruktur tentu saja perihal pendanaan. Islam tidak akan sembarangan melakukan utang luar negeri apalagi yang berbasis riba. Biaya yang diperlukan untuk pembangunan Hejaz Railway adalah sebesar US$16 juta berdasarkan nilai dolar saat itu.

Selain dana dari kas negara, pembangunan Hejaz Railway juga didukung sumbangan dari kaum muslim, angkatan bersenjata, tokoh-tokoh masyarakat, bahkan dari kantong pribadi Sultan Abdul Hamid II, yang pastinya tanpa utang luar negeri.

Khatimah

Tidaklah semestinya utang luar negeri menjadi bagian dari pendanaan APBN suatu negara, apalagi untuk pembangunan infrastruktur. Utang luar negeri justru melemahkan APBN, terlebih jika berbasis riba. Sungguh, sistem keuangan Khilafah memiliki banyak pos pendanaan yang akan sangat meminimalkan utang negara. Tidak pelak, Khilafah adalah negara yang kuat dan berdaya tidak hanya dari aspek hukum syariat Islam, tetapi juga ekonomi dan kedaulatan negara. Wallahualam bissawab. [MNews/Rgl]

Share

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *