Penulis: Nida Alkhair
Muslimah News, OPINI — Indonesia dikenal sebagai negara agraris. Banyak penduduknya yang bekerja di sektor pertanian. Ekonomi negara juga bertumpu pada sektor pertanian. Bahkan, sejak dahulu, Nusantara dikenal dunia karena rempah-rempah yang merupakan hasil pertanian.
Namun, sayangnya, sektor ini kurang mendapatkan perhatian dari pemerintah. Alih fungsi lahan pertanian masif terjadi sehingga luasnya kian terkikis. Alih fungsi lahan di Indonesia mencapai 150.000 hektare per tahun pada 2019, berubah menjadi pemukiman, industri, dan jalan. Laju alih fungsi ini terus meningkat karena pada 1990-an masih 30.000 hektare per tahun. (CNN Indonesia, 29-3-2023).
Pembangunan Kapitalistik
Indonesia sudah memiliki UU 41/2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan untuk menjaga luas lahan pertanian. Akan tetapi, regulasi ini mandul di tengah deru industrialisasi dan pembangunan. Arah pembangunan yang kapitalistik menjadikan para pejabat mudah memberikan izin alih fungsi lahan.
Pembiaran masifnya alih fungsi ini menunjukkan rendahnya keberpihakan pemerintah pada sektor pertanian. Padahal, pertanian adalah sektor strategis dalam sebuah negara. Pertanian merupakan kunci terwujudnya ketahanan dan kemandirian pangan, sedangkan ketahanan dan kemandirian pangan merupakan hal mutlak dalam mewujudkan kedaulatan negara.
Sebuah negara yang diserang secara militer dari luar akan bisa bertahan jika memiliki cukup makanan di dalam negeri. Lain halnya jika negara itu tergantung pada impor, begitu pasokan pangan dari luar diputus, pertahanan negara akan goyah.
Faktanya, para petani tidak mendapatkan dukungan pemerintah untuk menjadi produktif, bahkan berbagai anggaran dan subsidi justru makin disunat. Pada 2015, anggaran Kementerian Pertanian (Kementan) mencapai Rp32,72 triliun, tetapi anggaran ini terus melorot hingga pada 2022 hanya Rp14,45 triliun. (CNBC Indonesia, 14-2-2023).
Subsidi untuk pertanian juga makin dikurangi. Subsidi pupuk pada 2019 sebesar Rp34 triliun, tetapi pada 2022 turun menjadi Rp25 triliun meski pada 2022 harga pupuk global melonjak tinggi akibat Perang Rusia-Ukraina.
Akibat lemahnya riayah (pengurusan) terhadap pertanian, pendapatan masyarakat dari sektor ini makin kecil. Produk domestik bruto (PDB) di sektor pertanian tidak pernah menyentuh angka 4% sejak era Jokowi, bahkan, pada 2022 nyungsep di bawah 2,5%. Ini menggambarkan bahwa para petani tidak ikut merasakan kue ekonomi, kecuali sekadar remah-remah.
Penopang Utama Ekonomi Nasional
Dengan berbagai kondisi yang tidak menguntungkan tersebut, nyatanya sektor pertanian masih tetap menopang ekonomi negara. Bahkan, masa krisis ketika pandemi pada 2020 dan 2021, pertanian menjadi penopang utama pertumbuhan ekonomi nasional. Saat itu, pertumbuhan PDB sektor pertanian mencapai 2,28% pada saat banyak sektor lain yang mengalami kontraksi (penurunan).
Pertanian juga menjadi sektor yang menyerap tenaga kerja terbanyak. Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa pada Februari 2022, serapan tenaga kerja di sektor pertanian mencapai 30%, merupakan angka tertinggi dibandingkan sektor lainnya.
Rezim Doyan Impor
Akibat alih fungsi lahan dan minimnya riayah negara, produksi pertanian Indonesia tidak mencukupi kebutuhan nasional. Alih-alih membenahi manajemen produksi pertanian dan meningkatkan perhatian serta anggaran bagi para petani, pemerintah justru mengambil “jalan ninja”, yaitu impor.
Miris memang, meski bergelar negara agraris, banyak produk pertanian yang kita impor, seperti kedelai, jagung, beras, kacang tanah, dll. Data BPS menunjukkan, volume impor kedelai menjadi yang tertinggi, yaitu pada 2021 mencapai 2,49 juta ton dengan nilai US$1,48 miliar, sedangkan impor beras mencapai 407,74 ribu ton senilai US$183,8 juta.
Padahal, kebijakan doyan impor ini sangat berbahaya bagi ketahanan pangan kita. Indonesia akan mudah didikte oleh negara lain. Sungguh, ini kondisi buruk dan membahayakan kedaulatan negara.
Pemerintah mengeklaim tidak diam dengan berbagai karut-marut masalah pertanian tersebut. Pemerintah berusaha menambah jumlah lahan sekaligus produksi pertanian, misalnya dengan megaproyek lumbung pangan. Namun, akibat tidak matangnya perencanaan, kebijakan ini tidak solutif, bahkan menjadi bancakan para pejabat.
Khilafah Mewujudkan Ketahanan dan Kemandirian Pangan
Islam menekankan pentingnya mewujudkan kedaulatan negara, termasuk pada hal-hal yang memengaruhinya, seperti ketahanan pangan. Islam melarang kaum muslim dikuasai oleh orang kafir.
Allah Swt. berfirman, “Dan sekali-kali Allah tidak akan pernah memberi jalan kepada orang-orang kafir untuk menguasai orang-orang mukmin.” (QS An-Nisa’ [4]: 141).
Dengan demikian, haram bagi umat Islam untuk berada pada kondisi ketergantungan impor, apalagi pada komoditas strategis yaitu bahan pangan.
Oleh karenanya, Islam mewajibkan negara (Khilafah) untuk mewujudkan ketahanan dan kemandirian pangan, terutama pada makanan pokok sumber gizi utama. Sedangkan pada komoditas pangan yang tidak utama, tidak masalah jika dilakukan impor karena sifatnya hanya sebagai pelengkap.
Demi mewujudkan ketahanan dan kemandirian pangan, luas lahan dan produktivitasnya menjadi “harga mati”. Walhasil, strategi ekstensifikasi dan intensifikasi mutlak dilakukan negara dengan cara yang efektif. Negara akan disiplin mengatur peruntukan lahan berdasarkan kajian geografis.
Arah pembangunan Khilafah berorientasi pada kemaslahatan rakyat berdasarkan timbangan syariat. Negara akan mengatur secara ketat wilayah yang memiliki tanah subur sehingga cocok menjadi sentra pertanian dan wilayah yang tanahnya cocok menjadi permukiman, perindustrian, dll. Dengan demikian, tidak ada potensi tanah yang tersia-siakan.
Khilafah juga akan membuat regulasi terkait tanah berdasarkan syariat Islam sehingga tidak ada tanah yang menganggur. Misalnya, adanya keharusan untuk mengolah tanah bagi pemilik tanah dan jika dalam tempo tiga tahun berturut-turut tanahnya menganggur, negara akan mengambilnya dan menyerahkan pada pihak yang bisa mengolahnya.
Khilafah akan merekrut para pejabat dan pegawai yang bertakwa sehingga tidak mudah disuap untuk mengizinkan penggunaan lahan yang tidak semestinya. Khilafah juga menerapkan sanksi bagi yang melanggar regulasi tanah.
Khilafah akan membiayai penelitian untuk menemukan teknik pertanian yang paling efektif. Juga untuk menemukan alat-alat pertanian yang paling canggih sehingga bisa mengoptimalkan produksi. Berbagai infrastruktur dan sarana prasarana pertanian juga akan Khilafah sediakan. Misalnya ketersediaan bendungan, saluran irigasi, pupuk, benih, dll..
Petani Sejahtera dalam Khilafah
Semua itu tentu butuh anggaran besar. Namun, Khilafah mampu memenuhinya karena Islam menggariskan ada banyak pos pemasukan negara yang bisa digunakan untuk mendanai pembangunan, termasuk sektor pertanian.
Pasal 149 dalam Kitab Muqaddimah ad-Dustûr menjelaskan tentang sumber-sumber pemasukan tetap untuk Baitulmal, “Pasal 149: Sumber pemasukan tetap Baitulmal adalah fai‘, jizyah, kharaj, seperlima harta rikaz, dan zakat. Harta-harta ini diambil secara kontinu (tetap), sama saja apakah ada keperluan atau tidak.” Pos-pos pemasukan tersebut, selain harta zakat, bisa digunakan sebagai anggaran pertanian.
Dengan berbagai kebijakan holistik tersebut, Khilafah mampu mewujudkan ketahanan dan kemandirian pangan. Para petani pun akan tersenyum semringah karena menikmati kesejahteraan yang selama ini mereka impikan.
Khilafah juga telah membuktikan keberhasilannya dalam mengoptimalkan pertanian. Berabad-abad yang lalu, Khilafah berhasil melakukan revolusi pertanian. Berbagai penemuan pada masa itu sukses meningkatkan hasil panen hingga 100%.
Pada saat itu, Khilafah menjadi yang terdepan dalam hal pertanian. Ketika Khilafah tegak untuk kedua kalinya nanti, insyaallah kecemerlangan pertanian akan terwujud kembali, termasuk di negeri kita ini. Wallahualam. [MNews/Gz]
