[Kabar] Visi High Income Country, Aktivis: Perlu Dikritisi

Muslimah News, NASIONAL — Menteri Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Suharso Monoarfa mengatakan Indonesia membutuhkan waktu 22 tahun untuk menyandang gelar high income country.

“Kalo hitungan secara kalkulasi ekonomi yang linier, kita membutuhkan waktu 22 tahun sampai pada high economy. Mudah-mudahan bisa hadir lebih cepat,” kata Suharso di Gedung Bappenas, Jakarta, Selasa (7-2-2023).

Selama 30 tahun terakhir, lanjutnya, Indonesia terjebak di dalam middle income trap. Namun, Indonesia baru saja masuk ke dalam kategori upper middle income dari low middle income di angka 4.200 dolar AS per kapita sejak tahun lalu.

Perlu Dikritisi

Aktivis muslimah Fatma Sunardi menilai visi menjadi high income country perlu dikritisi. “Visi menjadi high income country (negara berpenghasilan tinggi) sebagai cara untuk melakukan perubahan atas nama pembangunan perlu dikritisi, apakah pembangunan yang menekankan pada pertumbuhan ekonomi sudah mampu menyejahterakan rakyat Indonesia?” ungkapnya kepada MNews, Rabu (15-2-2023).

Saat ini tuturnya, Indeks Pembangunan Manusia Indonesia (pada 2022) 72,91, peringkat 114 dari 187 negara. “Berdasarkan data BPS 2022 jumlah penduduk miskin 26, 36 juta atau 9,57% , tingkat pengangguran 8,40 juta atau 5,83%. Sementara itu berdasar data Indeks Gini Maret 2022 ketimpangan sosial ekonomi semakin melebar (0,384),” jelasnya.

Kondisi ini, menurutnya, tentu masih jauh dari harapan rakyat untuk sejahtera. “Bagaimanapun, ini adalah hasil 75 tahun lebih pembangunan dengan model pembangunan konvensional. Negara harus mampu meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi. Namun model pembangunan ini juga mempunyai kekurangan-kekurangan dan mendapat banyak kritik dari berbagai pihak,” bebernya.

Pembangunan dalam paradigma yang konvensional, lanjutnya, mengacu dan hanya fokus pada pembangunan ekonomi (modernisasi), menurut paradigma ini kesejahteraan masyarakat hanya dapat diwujudkan melalui pertumbuhan ekonomi.

“Strategi untuk meningkatkan dan mempercepat pertumbuhan ekonomi adalah pertama, mendorong proses industrialisasi. Kedua, meningkatkan jumlah produksi. Ketiga, memperluas pasar. Keempat, mengekspor produksi dalam negeri ke luar negeri. Kelima, membuka investasi asing,” jelasnya.

Dalam paradigma ini, kata Fatma, faktor-faktor produksi yang terdiri dari sumber daya alam, tenaga kerja, modal, keterampilan dan teknologi digunakan semaksimal mungkin untuk mengejar pertumbuhan ekonomi.

“Pertumbuhan ekonomi ternyata tidak disertai dengan perbaikan secara sosial yang ditandai dengan adanya ketimpangan ekonomi yang besar dalam masyarakat,” kritiknya.

Melahirkan Pengangguran

Fatma menilai, pembangunan ekonomi di dunia ketiga, seperti Indonesia, justru melahirkan pengangguran karena tidak disertai dengan penyerapan tenaga kerja. Di sisi lain, katanya, mengabaikan aspek keseimbangan lingkungan karena adanya tuntutan untuk meningkatkan produksi secara massal dan permintaan dari konsumen yang besar mengakibatkan eksploitasi sumber daya alam yang berlebihan.

“Pembangunan berpolakan modernisasi ala Barat ternyata telah meminggirkan posisi ekonomi- sosial-budaya masyarakat lokal. Modernisasi ala Barat menafikan eksistensi sistem sehingga bukan kemajuan yang dihasilkan dari proses modernisasi tersebut melainkan kemandekan. Dalam hal ini, para scholars menyebutnya sebagai modernization without development,” urainya.

Fatma mengutip pendapat Dr. Mansour Fakih dalam buku Sesat Pikir Teori Pembangunan dan Globalisasi yang menegaskan bahwa model pembangunan pertumbuhan ekonomi (modernisasi, globalisasi) dibangun berdasarkan landasan kapitalisme.

“Kapitalisme berakar pada pandangan filsafat ekonomi klasik Adam Smith (wealth of nation), dengan ciri liberalisme, kebebasan individu, kepemilikan pribadi, inisiatif individu, dan usaha swasta. Model ini telah memunculkan kemiskinan dan ketimpangan di Indonesia, negeri yang kaya dengan sumber daya alam,” sesalnya.

Paradigma Islam

Fatma mengatakan, kondisi ini sungguh ironis. Ia lalu menyarankan agar negara mencari paradigma baru untuk mengubah kondisi ekonomi Indonesia, yakni Islam.

“Indonesia sebagai negeri muslim, nilai-nilai Islam dan aturan Islam sudah menjadi bagian dari aspirasi politik rakyat. Negara tidak perlu lagi mengedukasi konsep-konsep Islam, cukup membuka ruang diskusi untuk mencari konsep politik ekonomi dan hukum-hukum yang terkait dengan ekonomi yang bersumber dari khazanah pemikiran dan fikih Islam,” sarannya.

Ia menegaskan, diskursus tentang politik ekonomi dalam Islam harus segera dibuka untuk menemukan keunggulan dari hukum-hukum Islam.

“Langkah selanjutnya, negara harus mengadopsi paradigma Islam dan politik ekonomi Islam sebagai upaya untuk menyelesaikan masalah ekonomi dan mewujudkan cita-cita negara, yakni kesejahteraan bagi rakyat,” pungkasnya. [MNews/IA]