[Kabar] Aktivis: Penilaian KPAI terhadap Kasus Kecelakaan Mobil Dinas DPRD Jambi, Membingungkan

Muslimah News, NASIONAL — Kecelakaan mobil pelat merah Toyota Camry yang digunakan oleh anak staf DPRD Jambi, Kamis (2-2-2023) tengah menjadi sorotan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI).

Wakil Ketua KPAI Jasra Putra berharap tidak ada video maupun foto yang telanjur tersebar di media sosial terkait kondisi anak-anak tersebut dalam mobil yang tanpa busana. Jika ada foto dan video yang beredar, terdapat sanksi dalam UU Informasi dan Transaksi Elektronik yang menyertainya. Juga Pasal 4 ayat (1) UU Pornografi dan Pasal 6 UU Pornografi.

KPAI pun menilai peristiwa itu terjadi karena kelalaian orang tua yang membiarkan anaknya menyetir tanpa adanya pendampingan.

Membingungkan

Penilaian KPAI tentang peristiwa ini dinilai oleh aktivis muslimah Endiyah Puji Tristanti sebagai hal yang membingungkan.

“Penilaian KPAI membingungkan. Pasalnya, Kasat Lantas Polresta Jambi Kompol Aulia Rahmad memberikan informasi baru bahwa anak SMA itu ternyata memiliki surat izin mengemudi (SIM). Informasi tersebut meralat pernyataan sebelumnya yang menyebut pelajar SMA itu tidak memiliki SIM. Disebut, anak SMA itu telah memenuhi ketentuan umur untuk memiliki SIM A atau SIM mobil. Umurnya (sopir) 17 tahun, sekarang jalan 18 tahun. Ia saat ini kelas 3 SMA,” tuturnya kepada MNews, Selasa (7-2-2023).

Ia menegaskan, sistem kehidupan hari ini benar-benar sudah kacau. “Sepasang remaja laki-laki dan perempuan, keduanya sudah balig, mengendarai mobil dinas orang tua, berdua saja tanpa mahram, si perempuan dalam keadaan tanpa busana, sopirnya sudah punya SIM A lalu kecelakaan, kenapa yang disalahkan orang tuanya?” ujarnya heran.

Kemudian, lanjutnya, yang diancam pidana oleh UU ITE dan UU Pornografi justru pihak yang menyebarkan videonya, sedangkan si pelaku yang nudis dilindungi UU Perlindungan Anak dinyatakan sebagai korban yang berhak mendapatkan perlindungan.

“Undang-undang itu semestinya ada untuk mengatur, menyelaraskan, mewujudkan ketertiban, kemaslahatan di tengah masyarakat. Tidak layak keberadaan peraturan sebagai undang-undang jika tidak mampu memberikan solusi dan mewujudkan keadilan. Ada banyak undang-undang mengapa justru membuat masalah semakin runyam?” tanyanya lugas.

Endiyah menilai, dalam kasus ini, sesuai UU 4/1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, pengendara kendaraan bermotor wajib memiliki SIM. “Siapa saja seseorang minimal 17 tahun telah memiliki SIM maka wajib bertanggung jawab di hadapan hukum terhadap semua jenis kelalaian selama di perjalanan,” terangnya.

Ia menyatakan, berdasarkan UU 35/2014 tentang Perubahan Atas UU 23/2002 tentang Perlindungan Anak, batas usia anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. “Batas usia sopir pengendara mobdin staf DPRD Jambi telah memenuhi sehingga layak ditetapkan sebagai tersangka,” bebernya.

Runyam

Endiyah mengatakan, masalah menjadi runyam ketika KPAI menggunakan paradigma hak asasi manusia (HAM) yang menjadi ruh UU Perlindungan anak dalam menyikapi kasus ini.

“Hasil ratifikasi konvensi internasional tentang Hak Anak, yaitu pengesahan Konvensi Hak Anak melalui Keputusan Presiden No. 36/1990 tentang Pengesahan Convention On The Rights Of The Child (Konvensi Tentang Hak-Hak Anak) bahwa anak berhak mendapatkan perlindungan untuk memperoleh perlakuan dan kesempatan yang sesuai dengan kebutuhannya dalam berbagai bidang kehidupan,” terangnya.

Apalagi dalam kasus ini, ucap Endiyah, isu justru bergeser tentang penggunaan UU ITE dan UU Pornografi. “Tindakan asusila pengendara mobil dinas di dalam kendaraan tidak dijerat hukum, justru pihak yang menyebarkan video akan mendapatkan ancaman pidana,” kritiknya.

Menurutnya, inilah konsekuensi jika peraturan perundangan mengadopsi asas HAM, bukan berasaskan akidah Islam. “Negara ini butuh adanya kritik konstruktif dan paradigmatis terhadap semua peraturan perundangan yang ada agar setiap masalah terurai dengan baik,” ujar Endiyah mengusulkan.

Ia lalu merekomendasikan syariat Islam kafah untuk merekonstruksi semua produk hukum yang ada karena membuat dan menetapkan hukum adalah hak Allah Swt.

“Hukum itu hanyalah kepunyaan Allah. Dia telah memerintahkan agar kamu tidak menyembah selain Dia. Itulah agama yang lurus,” pungkasnya membacakan terjemah Al-Qur’an surah Yusuf ayat 40. [MNews/IA]