Penulis: Rindyanti Septiana, S.H.I.
Muslimah News, OPINI — Sudah rahasia umum di tengah masyarakat, Surat Keputusan (SK) pengangkatan Pegawai Negeri Sipil (PNS) sering menjadi jaminan untuk mendapatkan uang ke instansi keuangan. Misal, meminjam Rp40 juta ke bank dengan tenor hanya 1,5 tahun, bisa mudah cair jika “menyekolahkan” SK PNS sebagai jaminan. Bahkan, ada salah seorang PNS merelakan SK-nya selama puluhan tahun berada di bank demi memiliki rumah tinggal dengan cepat.
Menurut Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB), Abdullah Azwar Anas, PNS memiliki pendapatan yang pasti sehingga dilirik oleh perbankan. Kondisi—dan gaya—hidup yang makin melangit turut membuat sebagian besar PNS dengan penuh kesadaran “menyekolahkan” SK-nya ke pihak bank. Inilah yang disebut “gayung bersambut”.
Bhima Yudhistira selaku Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (Celios) membenarkan hal ini. Bhima menyatakan, ada dua alasan penyebab PNS banyak terjebak utang.
Pertama, gaya hidup yang tidak terkendali sehingga menjadi tren bagi PNS untuk menggadaikan SK ke lembaga keuangan, juga untuk menutup pengeluaran bulanan yang terlalu tinggi. Konon, di tengah masyarakat, status PNS masih identik dengan golongan mapan. Jadi, dipandang aneh jika ada PNS yang ponsel dan motornya biasa saja, ataupun rumahnya masih mengontrak.
Kedua, buruknya pengelolaan keuangan sebagian PNS karena mereka menganggap bahwa kredit konsumsi merupakan hal wajar, bahkan menjadi arus utama. Padahal, kredit konsumtif pasti berbunga tinggi dan tidak bisa diandalkan untuk menambah pendapatan dalam jangka panjang. Bank pun tidak tinggal diam, mengambil kesempatan karena PNS dianggap debitur yang kecil kemungkinan gagal bayar dengan SK sebagai jaminan.
Gaya Hidup Elite, Ekonomi Sulit
Perencana Keuangan dari Advisors Alliance Group Indonesia Andy Nugroho menyampaikan faktor penyebab PNS terlilit banyak utang. Salah satunya, pengaruh lingkungan kerja yang mendorong para abdi negara terjerumus utang. Bahkan, ada salah satu PNS di instansi lingkungan kerja yang antiutang, justru dimusuhi, akhirnya berutang juga agar teman-temannya berhenti merundung.
Di sisi lain, gaya hidup sebagian besar PNS terbilang tinggi alias elite jika dibandingkan penghasilan atau pendapatan mereka. Demi memenuhi gaya hidup tersebut, akhirnya mereka mengambil jalan pintas dengan menggadaikan SK untuk berutang. Fenomena ini telah berlangsung lama, didorong oleh gaya hidup elite meski ekonomi sulit, plus difasilitasi oleh lembaga keuangan, makin kloplah untuk terlilit utang di bank.
Anggota Komisi II DPR RI Guspardi Gaus mengkhawatirkan kondisi banyaknya PNS terlilit utang dan menggadaikan SK mereka di bank. Ini karena hal itu bisa saja menjadi memicu PNS untuk korupsi demi bisa membayar cicilan kredit. Ia pun satu suara dengan para pengamat ekonom lainnya bahwa dana pinjaman lebih banyak digunakan untuk memenuhi hasrat dan keinginan daripada untuk memenuhi kebutuhan.
Walhasil, lahirnya para PNS yang “menyekolahkan” SK untuk berutang di bank adalah akibat gaya hidup yang ditopang sistem kapitalisme. Sistem ini menyebabkan manusia memiliki sifat konsumerisme, gaya hidup yang lebih menganggungkan kepemilikan ekonomi. Jika demikian, bagaimana mereka bisa fokus bekerja untuk melayani masyarakat?
Konsumerisme Merusak Masyarakat
Shelina Janmohamed selaku Mantan Wakil Presiden Ogilvy Noor menuliskan sebuah buku tentang tren konsumerisme global yang berfokus pada muslim. Dalam bukunya ia menjelaskan, sebagai salah satu penggerak ekonomi terkuat pada abad ke-2, gaya hidup muslim menjangkau segala kategori, mulai dari makanan, pariwisata, hingga pelayanan kesehatan dan sebagainya. Indonesia menjadi salah satu pusat pergerakan ekonomi dan pertumbuhan konsumerisme yang bergerak naik. (Republika).
Budaya konsumerisme hampir merata meliputi lapis elemen masyarakat, termasuk PNS yang tidak luput terpengaruh dengan hal tersebut. Tingkat konsumtif masyarakat yang tidak diimbangi dengan kemampuan ekonomi, menyebabkan memilih utang sebagai jalan cepat untuk memenuhi segala hasrat keinginan. Tatanan masyarakat pun makin rusak karenanya.
Konsumerisme sendiri tidak lepas dari cara pandang kapitalisme dan peran merek-merek besar global yang memandang manusia sebagai target pasar. Digitalisasi yang makin berkembang pun turut mempercepat arus konsumerisme, seperti e-commerce dan fintech.
CEO Institut Muslimah Negarawan Dr. Fika Komara mengatakan, “Gaya hidup ‘low level struggle’ atau perjuangan di level kebutuhan dasar, menjadikan kehidupan masyarakat tidak pernah meningkat. Individualisme kian merebak, ditambah peran agama melemah dalam bangunan keluarga. (Muslimah News).
Akhirnya, banyak yang tidak mampu berpikir panjang dan tidak peka halal dan haram. Mereka hanya mengikuti arus materialisme dan pragmatisme, serta menjadi bagian dari masyarakat industri konsumtif yang sekuler. Menggadaikan SK demi mendapatkan pinjaman dari bank mereka anggap benar, bukan suatu dosa. Padahal, dalam setiap cicilan kredit yang mereka bayarkan ke bank, ada riba di dalamnya. Mirisnya, hal itu tidak lagi diindahkan karena desakan gaya hidup lebih kuat daripada memikirkan dosa dan pahala.
Pegawai Negara Khilafah
Keberadaan pegawai negara dalam sistem Islam (Khilafah) benar-benar dirasakan oleh rakyat. Mereka bekerja dengan sepenuh hati serta atas dorongan ibadah kepada Allah Taala. Para pegawai negara juga akan mendapat gaji dan tunjangan yang menyejahterakan.
Khalifah Umar bin Abdul Aziz menggaji pegawai negaranya sebesar 300 dinar. Saat beliau ditanya soal itu, ia menjawab, “Aku ingin membuat mereka kaya dan menghindarkan mereka dari pengkhianatan.” (Abdullah bin Abdul Hakam, Biografi Umar bin Abdul Aziz).
Para pegawai negara akan mendapatkan pembinaan dan pemahaman atas gaya hidup yang berkah, bukan hidup bermewah-mewah. Mereka akan jauh dari kata berutang ataupun menjerumuskan dirinya pada keharaman.
Khatimah
Kalau dalam sistem kapitalisme, berutang bukan hanya oleh penguasanya, melainkan juga para pejabat, pegawai, dan masyarakat. Jika penguasa negara menggadaikan aset-aset negara dan SDA kepada asing, PNS menggadaikan SK ke bank. Sungguh menyedihkan kalau terus berada dalam lingkaran keharaman seperti ini.
Oleh karenanya, kita harus memutus lingkaran riba atas nama utang ke bank, juga memahamkan masyarakat dengan pemikiran Islam dan menyolusi konsumerisme dengan penerapan sistem Islam kafah. [MNews/Gz]
