Penulis: Chusnatul Jannah
Muslimah News, OPINI — Dalam sistem demokrasi, korupsi bisa menyasar siapa saja, tidak terkecuali para pengadil di lembaga peradilan. Prahara besar kini tengah terjadi di dua lembaga yudikatif, yaitu Mahkamah Agung (MA) dan Mahkamah Konstitusi (MK). Yang satu terjerat kasus korupsi, satunya lagi terseret skandal dugaan pemalsuan putusan.
Citra MA dan MK menjadi pertaruhan. Sesulit inikah membersihkan negeri ini dari penyakit korupsi? Para pengadil malah dicokok sebagai tersangka korupsi. Para pengadil di jurang korupsi ini makin menegaskan tidak ada satu pun lembaga negara yang bebas dari korupsi.
Skandal Lembaga Peradilan
Dua hakim agung MA menjadi tersangka korupsi adalah Gazalba Saleh dan Sudrajat Dimyati. Keduanya ditetapkan menjadi tersangka suap penanganan kasus koperasi Intidana. Gazalba Saleh diduga menerima suap untuk memenjarakan pengurus Intidana, Suparman Gandi selama lima tahun penjara. Putusan itu dianulir oleh MA di tingkat PK usai Gazalba ditahan KPK. (Detik, 3-2-2023).
Adapun kasus yang menjerat para hakim MK ialah dugaan pemalsuan surat putusan MK. Zico Leonard Djagardo Simanjuntak melaporkan sembilan hakim MK ke Polda Metro Jaya. Melansir laman Detiknews (2-2-2023), berubahnya frasa “dengan demikian” menjadi “ke depannya” dalam putusan sidang yang menyebabkan sembilan hakim konstitusi itu dipolisikan. Zico menduga ada individu hakim sengaja mengubah substansi itu sebelum dipublikasikan di web MK.
Pelaporan ini yang pertama terjadi dalam sejarah. Menyikapi hal itu, MK membentuk Mahkamah Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) guna menyelesaikan masalah dan tuduhan tersebut.
Jurang Korupsi
Korupsi di Indonesia ibarat penyakit kanker yang menggerogoti tubuh manusia. Berdasarkan data Transparency International Indonesia (TII), Indeks Persepsi Korupsi Indonesia 2022 anjlok. Peringkat Indonesia dalam pemberantasan korupsi juga mengalami terjun bebas, dari posisi 96 menjadi 110 dari 180 negara. Tidak heran jika saat ini Indonesia disebut sebagai negara korup. Penurunan peringkat tersebut paling drastis sejak masa reformasi.
Menurut data KPK, sejak 2004—2022, pelaku korupsi dari jajaran parpol, legislatif, yudikatif, hingga kepala daerah, menempati posisi puncak dengan total 521 orang. Sepanjang tahun 2022, KPK mengungkap jumlah kasus korupsi mengalami peningkatan sebanyak 34,23% dibandingkan 2021.
Selama periode 2010—2022, sudah ada 21 hakim yang menjadi tersangka korupsi. Ini mengindikasikan mafia hukum di lembaga peradilan terus berjalan. Tanpa pengawasan ketat, nihil solusi, dan pada akhirnya menjadi habitus yang sulit dibabat.
Indonesia Corruption Watch menilai pemberantasan korupsi merosot di pemerintahan Jokowi disebabkan beberapa hal berikut: (1) perubahan UU KPK yang melemahkan peran KPK; (2) sikap pemerintah melalui menteri-menterinya yang cenderung permisif terhadap kejahatan korupsi; (3) paket regulasi hasil produk politik pemerintah dan DPR tidak mendukung upaya pemberantasan korupsi; (4) gagalnya menciptakan kepastian hukum yang mengedepankan nilai integritas.
Selain alasan tersebut, ada permasalahan pokok yang membuat korupsi tidak pernah mati. Jika pelaku korupsi hanya satu atau dua orang, perilaku tersebut bisa jadi kesalahan individu. Namun, jika korupsinya berjemaah, merata di seluruh lembaga pemerintah, mayoritas pemangku kebijakan, hingga terbentuk mafia di institusi peradilan, apa iya hanya karena kesalahan individu?
Artinya, korupsi bukan lagi kebobrokan personal, melainkan kerusakan komunal, yaitu sistem yang membuka lebar perilaku korupsi. Inilah sebab jurang korupsi kian menganga seiring sistem demokrasi yang berjalan di negeri ini.
Salah Demokrasi?
Banyak pihak menganggap terjeratnya hakim dalam pusaran korupsi dan skandal suap karena minimnya sosok hakim berintegritas. Hakim dipilih oleh kepala negara hasil demokrasi. Dengan kata lain, berintegritas atau tidak sebenarnya berpulang pada pemilihan hakim yang dilakukan kepala negara. Jika kita refleksikan proses demokrasi dalam kontestasi pilpres, adakah yang terbebas dari politik kepentingan dan balas budi?
Pada akhirnya, orang-orang yang terpilih dalam proses demokrasi tidak sepenuhnya berintegritas tinggi dalam menjalankan amanah secara jujur dan adil. Sebagian besar justru terlibat dan terjebak dalam politik transaksional yang melahirkan oligarki kekuasaan. Jadi, tidak aneh jika dalam perjalanan politik demokrasi, selalu saja ada dinasti politik, praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme.
Sudah jadi tabiat demokrasi yang memandang politik sebatas persoalan dukung-mendukung, meraup suara, meraih kekuasaan dan jabatan yang dikehendakinya, meski dengan cara yang tidak halal. Dalam kamus demokrasi, aturan agama (Islam) tidak boleh turut campur mengatur kehidupan bernegara. Mewujudkan pemimpin, wakil rakyat, dan hakim berintegritas di sistem demokrasi bagaikan menegakkan benang basah, sulit dan sangat langka.
Belajar dari Islam
Islam sudah memberikan pandangan dan keteladanan dalam penanganan tindak korupsi. Contoh keteladanan paling nyata ada pada sosok Syuraih, hakim adil yang mengabadi kisahnya sepanjang sejarah.
Integritas seorang hakim adalah salah satu kunci terwujudnya keadilan. Sebagai hakim yang adil, Syuraih tidak pernah tebang pilih hukum. Keputusan yang dibuatnya hanya benar-benar berlandaskan pada syariat Islam, tidak terkecuali tatkala ia menunjukkan keadilan di hadapan putranya sendiri.
Saat konflik terjadi antara Khalifah Umar dengan laki-laki Badui, Syuraih memberikan keadilan bagi laki-laki Badui tanpa melihat kapasitas Umar sebagai khalifah kala itu. Begitu pun dengan kasus baju besi Ali dan Yahudi yang menambah decak kagum betapa keadilan itu tercipta tatkala sistem Islam yang menaungi mendukungnya berbuat adil.
Dalam Islam, ada dua upaya yang bisa dilakukan dalam memberantas korupsi, yaitu preventif (pencegahan) dan kuratif (penanganan).
Upaya preventif Islam di antaranya pertama, sistem gaji yang layak. Gaji yang mencukupi kebutuhan pejabat akan mencegah mereka berbuat korup. Nabi ﷺ bersabda, “Barang siapa yang diserahi pekerjaan dalam keadaan tidak mempunyai rumah, akan disediakan rumah, jika belum beristri hendaknya menikah, jika tidak mempunyai pembantu hendaknya ia mengambil pelayan, jika tidak mempunyai hewan tunggangan (kendaraan) hendaknya diberi. Dan barang siapa mengambil selainnya, itulah kecurangan (ghalin).” (HR Abu Dawud).
Kedua, larangan menerima suap dan hadiah. Larangan menerima hadiah berlaku bagi pejabat pemerintah agar tidak ada konflik kepentingan di balik pemberian tersebut. Adapun larangan suap jelas haram berdasarkan sabda Nabiﷺ. Dari Abdullah bin ‘Amr ra. bahwa Rasulullah ﷺ bersabda, “Laknat Allah atas setiap orang yang memberi suap dan yang menerima suap.” (HR Ahmad, Abu Dawud, Tirmidzi, dan Ibnu Majah).
Ketiga, menghitung kekayaan pejabat sebelum dan sesudah menjabat. Kebijakan ini dilakukan pada masa pemerintahan Khalifah Umar bin Khaththab ra. yang menindak tegas setiap bentuk penyalahgunaan kekuasaan untuk kepentingan individu. Apabila ada kenaikan harta tidak wajar setelah menjabat, si pejabat diminta membuktikan asal didapatkannya harta itu. Jika gagal membuktikan, kelebihan harta itu akan diambil negara. Sistem ini dikenal dengan pembuktian terbalik.
Keempat, suasana keimanan yang mendukung. Hal ini membutuhkan peran individu, masyarakat, dan negara. Negara mengedukasi masyarakat agar tercipta ketakwaan komunal, yaitu setiap individu muslim memahami visi hidupnya adalah beribadah dan taat kepada perintah Allah Taala. Atmosfer kehidupan yang melalaikan, seperti gaya hidup hedonis, permisif, tamak, rakus, dan curang, akan tereliminasi seiring suasana keimanan yang tercipta di tengah masyarakat.
Adapun upaya kuratif (penanganan) ialah penegakan sanksi Islam secara tegas. Jika terjadi pelanggaran terhadap syariat Islam, hukum Islam yang akan menindak para pelaku melalui ketetapan dan kebijakan Khalifah.
Demikianlah cara Islam memberantas korupsi secara tuntas, melibas pola dan gaya hidup yang menumbuhkan ketamakan, serta menjadikan masyarakat beriman dan bertakwa di sistem yang kondusif. [MNews]
