Penulis: Nida Alkhair
Muslimah News, OPINI — Ada “hantu” yang tengah membayangi ekonomi dunia, yaitu polycrisis. Makna polycrisis adalah kejadian berulang-ulang dari beberapa bencana yang pernah terjadi. Filsuf Prancis Edgar Morin dan Brigitte Kern mencetuskan istilah ini di dalam buku mereka, Homeland Earth: A Manifesto for a New Millennium pada 1999.
Mantan Presiden Uni Eropa Jean-Claude Juncker menggunakan istilah polycrisis untuk menggambarkan ancaman keamanan domestik, lingkungan, krisis pengungsi, dan referendum Brexit. Sedangkan sejarawan ekonomi Adam Tooze menyebutkan, dalam polycrisis akan terjadi guncangan hebat dan bisa lebih parah dari sebelumnya.
Kekhawatiran terhadap terjadinya polycrisis mencuat di World Economic Forum (WEF). Potensi risiko polycrisis ini disebut sangat besar dan bisa berdampak berat. Sebuah laporan bertajuk Global Risk 2023 menyebut polycrisis untuk menggambarkan kenaikan harga energi dan pangan akibat pecahnya perang Rusia-Ukraina.
Juga kenaikan biaya hidup dan tekanan sosial akibat inflasi, serta peningkatan emisi karbon setelah pembukaan kembali industri pascapandemi. Laporan menggambarkan bahwa dunia akan menghadapi kondisi yang berat pada dekade berikutnya karena ada ancaman baru yang lebih menakutkan. (Detik, 26-1-2023).
Head of Sustainability Risk Zurich Insurance Group John Scott menyatakan bahwa keterkaitan antara dampak perubahan iklim, hilangnya keanekaragaman hayati, keamanan pangan, dan konsumsi sumber daya alam, merupakan kombinasi yang berbahaya (Sindonews, 27-1-2023).
Akibat Penerapan Kapitalisme
Polycrisis merupakan hasil penerapan sistem ekonomi kapitalisme. Rakus merupakan sifat khas kapitalisme. Produksi digenjot hingga level yang tidak terbatas. Akibatnya adalah bencana, baik bencana lingkungan maupun bencana ekonomi itu sendiri.
Dalam buku Ekologi dan Krisis Kapitalisme, Andre Gorz menjelaskan bahwa logika profit yang dibangun sistem kapitalisme telah menyebabkan kegiatan produksi hanya demi kepentingan produksi itu sendiri, menginginkan pertumbuhan hanya demi pertumbuhan itu sendiri, memboroskan sumber daya alam yang tidak dapat digantikan, serta mengisap bumi tanpa memperhitungkan dampak ekologinya.
Logika profit ini dalam bahasa lain adalah menghalalkan segala cara demi keuntungan materi. Dalam kapitalisme, semua hal boleh dilakukan, meskipun memonopoli pasar, curang, judi, riba, merusak alam, dan berbagai keharaman lainnya, semata demi profit.
Dalam kapitalisme, tidak ada produksi yang terlalu banyak, tidak ada penyedotan minyak atau penambangan yang terlalu banyak, tidak ada penebangan hutan yang terlalu banyak, dan seterusnya. Eksploitasi alam seolah sah, jika demi keuntungan.
Lantas dinarasikan bahwa eksploitasi tersebut demi pembangunan, pertumbuhan ekonomi, menyerap tenaga kerja, dll. Padahal, aslinya untuk kepentingan para kapitalis. Narasi lainnya adalah bahwa perusakan alam itu masih dalam batas “aman”, juga akan memberdayakan warga lokal, akan ada efek tetesan air, dan berbagai narasi yang melegitimasi perusakan alam.
Mirisnya, yang menikmati semua hasilnya hanyalah puncak piramida ekonomi, yaitu segelintir kapitalis dengan harta ribuan triliun rupiah, setara dengan APBN. Akibatnya, kemiskinan dan pengangguran menjadi problem yang tidak berkesudahan.
Ketika berbagai kerusakan tersebut terus terjadi selama bertahun-tahun dan bahkan beberapa dekade, jadilah akumulasi masalah. Ekonomi gelembung terus membesar hingga pada titik tertentu meledak dan menghasilkan keguncangan ekonomi. Pada saat yang sama, alam yang “marah” menyebabkan aneka bencana yang juga menyebabkan ekonomi terganggu.
Ketika ekonomi terguncang dan bisnis para kapitalis terganggu, barulah para ahli ekonomi kapitalisme menyadari bahwa masalah sudah sedemikian besarnya. Mereka lalu berdiskusi dan mengeluarkan teori untuk menyelesaikan masalah yang sudah bertumpuk-tumpuk tersebut.
Namun, solusi yang ada sebatas tambal sulam. Konsep energi hijau, bantalan sosial untuk warga miskin, dana patungan untuk negara miskin, dan berbagai solusi pragmatis lainnya tidak menyentuh akar persoalan, yaitu penerapan sistem kapitalisme itu sendiri. Dengan demikian, polycrisis bisa dihadapi dan bahkan dicegah dengan membuang sistem ekonomi kapitalisme dan menerapkan sistem ekonomi Islam.
Solusi Islam
Pokok masalah ekonomi di dunia ini adalah aspek kepemilikan. Ketika setiap pihak (individu, masyarakat umum, dan negara) menepati aturan kepemilikan ini, keadilan ekonomi akan terjaga sehingga kesejahteraan terwujud merata. Namun, ketika ada pihak yang offside, yakni mengambil kepemilikan yang bukan haknya dan ada pembiaran atau bahkan legitimasi oleh negara, hasilnya adalah kezaliman dan ketimpangan ekonomi.
Sangat berbeda dengan aturan Islam. Masyaallah, sungguh sempurna aturan Islam yang disiplin menjaga batas-batas kepemilikan agar tidak ada satu pun yang offside. Di dalam Kitab Muqaddimah ad-Dustur pasal 127 dijelaskan bahwa kepemilikan ada tiga macam, yakni kepemilikan individu (private property), umum (public property), dan negara (state property).
Berdasarkan hal ini, individu dalam sistem Islam berhak mengelola bumi untuk kesejahteraan dirinya pribadi, tetapi hanya sebatas kepemilikan individu. Adapun pada kekayaan bumi yang terkategori kepemilikan umum, yaitu izin dari Asy-Syari (Allah) kepada masyarakat secara bersama untuk memanfaatkan barang dan jasa, pengelolaan ada pada negara untuk kemakmuran rakyat. Negara dalam sistem Islam mengelola kepemilikan umum untuk kesejahteraan rakyat.
Dengan demikian, akan terwujud ekonomi yang adil dan terjadi pemerataan kesejahteraan. Tidak ada piramida ekonomi, yaitu kelompok kecil (1%) menguasai ekonomi, sedangkan kelompok mayoritas (99%) hanya mendapatkan remah-remah.
Dalam Islam, pengelolaan alam diperbolehkan, asalkan tidak membuat kerusakan di muka bumi. Tambang minyak, gas, maupun mineral itu sah-sah saja, asalkan dengan mendasarkan diri pada kajian lingkungan sehingga tidak melampaui daya dukung lingkungan.
Allah Swt. menjamin bahwa bumi ini cukup untuk seluruh manusia hingga kiamat nanti. Dengan demikian, krisis pangan yang terjadi bukan disebabkan kurangnya produksi, melainkan tidak beresnya aspek distribusi. Itulah sebabnya Islam mengharamkan monopoli, kecurangan, penimbunan, dan berbagai trik bisnis keji yang bisa merusak distribusi dan keseimbangan harga pasar.
Setiap pebisnis dalam Khilafah wajib paham fikih muamalah sehingga bisa bertransaksi secara syar’i berdasarkan ilmu yang mencukupi. Namun, negara (Khilafah) tidak berlepas tangan. Negara akan memastikan setiap pebisnis paham syariat dan juga menugaskan para kadi untuk mengawasi transaksi di berbagai pasar dan sentra bisnis. Persoalan inflasi tersolusi dalam Khilafah dengan penerapan sistem mata uang dinar dirham, penghapusan pasar sekunder, dan pengharaman riba.
Selain itu, Khilafah menerapkan sistem sanksi yang akan memberikan hukuman yang menjerakan pada orang-orang yang melanggar syariat dalam beraktivitas ekonomi, seperti pemakan riba, pelaku monopoli pasar, mafia pangan, pengusaha yang merusak lingkungan, pelaku pembalakan liar, dll. Para oknum aparat yang menjadi beking pengusaha nakal juga akan diberi sanksi menjerakan.
Dengan sistem ekonomi Islam, satu per satu persoalan ekonomi yang menumpuk menjadi polycrisis akan teruraikan dan terselesaikan. Wallahualam. [MNews/Gz]
