Utang Bengkak, Negara Mangkrak?

Utang Bengkak, Negara Mangkrak?

Penulis: Nindira Aryudhani, S.Pi., M.Si.

Muslimah News, OPINI — Ekonom senior Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Didik J. Rachbini bicara soal utang pemerintah yang terus membengkak. Menurutnya, pada masa jabatan Presiden Jokowi sejak 2014, utang pemerintah terus meningkat. Pada tahun terakhir Presiden SBY menjabat pada 2014, utang pemerintah tercatat Rp2.608,78 triliun. Kini, posisi terakhir utang pemerintah per November 2022 mencapai Rp7.554,25 triliun.

Negara Mangkrak?

Direktur Pusat Riset Politik, Hukum dan Kebijakan Indonesia (PRPHKI) Saiful Anam menyatakan bahwa utang Indonesia yang makin besar bisa merupakan salah satu kriteria kegagalan pemerintah mengelola negara. Utang juga indikator bahwa resesi siap melanda. Besarnya utang sejatinya bukti negara salah kelola. Ekonomi negara jelas terancam mangkrak.

Namun demikian, Menteri Keuangan Sri Mulyani masih saja menarasikan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia relatif aman. Menurut Sri, pertumbuhan ekonomi Indonesia 2022 lalu masih berkisar pada angka 5,2—5,3%, jauh lebih tinggi dibandingkan dunia yang nyungsep di 1,7%.

Padahal, sejujurnya, pertumbuhan ekonomi hanyalah angka-angka fantasi yang sangat jauh dari realitas masyarakat akar rumput. Jumlah orang kaya toh hanya segelintir di tengah jutaan orang miskin.

Angka Kemiskinan

Belum lagi dengan peningkatan kasus kemiskinan di Indonesia. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, jumlah penduduk miskin meningkat sekitar 200 ribu orang pada September 2022 dibandingkan enam bulan sebelumnya. Kepala BPS Margo Yuwono mengatakan kenaikan ini terjadi setelah pemerintah menaikkan harga BBM.

Menurut Margo, hampir separuh dari penambahan orang miskin tersebut berasal dari tiga provinsi di Pulau Jawa, yakni Jawa Timur, Jawa Tengah dan Banten. Adapun secara keseluruhan, jumlah orang miskin di Indonesia pada September 2022 sebanyak 26,36 juta atau 9,57% dari total penduduk Indonesia.

BPS mencatat, kenaikan besaran garis kemiskinan (GK) juga terjadi seiring dengan kenaikan harga sejumlah komoditas pangan yang banyak dikonsumsi masyarakat miskin. Margo mengatakan kenaikan tersebut dipicu salah satunya oleh kenaikan harga BBM.

Artinya, masyarakat miskin adalah korban langsung bagi kenaikan harga barang-barang, terutama makanan yang selanjutnya disebut inflasi pangan, serta inflasi energi.

Bunuh Diri Politik

Kondisi ini tentu sangat ironis. Bagaimanapun, utang Indonesia makin membengkak dari tahun ke tahun. Besarnya utang tersebut sesungguhnya tidak relevan dengan kekayaan alam Indonesia yang sangat melimpah. Ke mana larinya semua SDA itu, jika ternyata di satu sisi utang membengkak dan angka kemiskinan turut meningkat?

Pada titik ini, kita harus sadar bahwa ada kesalahan pengelolaan keuangan negara. Persoalan yang ada bukan sebatas ekonomi rumah tangga masyarakat kecil yang terus dipaksa hidup hemat ,bahkan melarat. Rakyat kecil hendak berhemat yang seperti apa lagi jika harga barang-barang kebutuhan hidup juga melambung?

Sejatinya pula, utang adalah alat bunuh diri politik bagi negara yang bersangkutan. Apalagi dalam sistem kapitalisme yang begitu memuja uang. Utang adalah senjata untuk menikam negara-negara yang lemah secara politik sehingga ekonominya bisa dijajah secara terus-menerus oleh negara-negara gerombolan kapitalis global maupun turunannya yang berupa lingkaran oligarki di sekitar penguasa. Dengan kata lain, utang negara adalah jebakan yang bahkan bisa membuat kedaulatan negara pengutang tergadaikan.

Disengaja

Demikianlah realitas sistem ekonomi kapitalisme yang begitu haus akan uang sehingga selalu menghalalkan segala cara. Kapitalis menggelontorkan utang sama sekali bukan demi membantu, melainkan karena ada udang di balik batu.

Utang versi kapitalis ibarat pembungkam sehingga negara-negara debitur tidak mampu melawan, sebaliknya mereka akan membebek segala sesuatu yang diperintahkan oleh negara/lembaga kreditur, baik dari sisi kebijakan, sistem politik, ekonomi, hingga budaya.

Sebenarnya terlalu memalukan ketika Indonesia harus terjerat utang luar negeri, apalagi yang jumlahnya fantastis. Namun, ketika pada gilirannya ada segolongan rakyat yang kritis berpendapat bahwa utang luar negeri mengandung bahaya, langsung saja diciduk dan dikenai sanksi pidana. Ini seolah menunjukkan bahwa utang adalah kebijakan yang disengaja dan dibiarkan untuk terus terjadi.

Padahal, yang menikmati gelontoran utang itu juga tidak melulu masyarakat luas. Dana dari utang juga digunakan untuk menyuntik para kapitalis lokal karena di tangan merekalah terjadi perputaran roda ekonomi yang akan menerbitkan angka-angka palsu pertumbuhan ekonomi.

Sistem Terbaik dan Menyejahterakan

Islam sebagai sistem terbaik bagi umat terbaik, tidak mungkin memberikan aturan ekonomi yang menjerumuskan sebagaimana utang di dalam sistem kapitalisme. Utang luar negeri sejatinya cara kapitalisasi yang paling berbahaya bagi negeri-negeri muslim. Utang adalah instrumen yang akan senantiasa membuat umat menderita.

Pola “pemberian” utang oleh negara-negara Barat sebelum Perang Dunia I adalah dengan memberikan utang tersebut kepada negeri-negeri muslim. Dengan utang itu, mereka selanjutnya menekan dan melakukan intervensi, bahkan menduduki wilayah negeri-negeri muslim tersebut.

Pola tersebut masih dilakukan hingga saat ini. Lebih dari itu, utang luar negeri tidaklah diberikan oleh negara-negara kapitalis Barat, kecuali dengan riba. Padahal, riba itu haram bagi umat Islam sehingga utang luar negeri adalah haram.

Islam sendiri sudah menjelaskan aturan ketika negara berutang. Berutangnya negara sejatinya tidak perlu dilakukan, kecuali untuk perkara-perkara urgen dan jika ditangguhkan akan dikhawatirkan terjadi kerusakan dan kebinasaan. Untuk hal-hal yang bisa ditangguhkan, maka semua itu menunggu hingga negara memiliki harta. Upaya lain untuk mengatasi krisis ekonomi, semisal penarikan pajak, hanya pada orang-orang kaya.

Sistem Islam juga akan fokus untuk menyejahterakan rakyatnya, baik yang kaya, apalagi yang miskin. Ada satu orang yang tidak bisa makan dalam sehari saja sudah menjadi alarm keras akan buruknya distribusi harta. Kondisi ini harus segera menjadi perhatian oleh penguasa dalam sistem Islam. Oleh karenany, tidak heran, indikator kesejahteraan ekonomi rakyat di negara Islam adalah terpenuhinya kebutuhan pokok (sandang, pangan, papan) setiap individu dalam jumlah cukup.

Islam juga memiliki sejumlah sumber APBN yang masing-masing memiliki nominal yang banyak sehingga APBN aman dan bisa meminimalkan terjadinya utang luar negeri. Kebutuhan-kebutuhan publik, seperti kesehatan, pendidikan, dan perumahan, justru bisa gratis karena itu wujud pelayanan negara kepada rakyatnya.

Khatimah

Kita tentu ingat kisah Zimbabwe dan Sri Lanka yang terjerat utang dari Cina. Utang tidak membuat kedua negara tersebut terbantu ekonominya, melainkan makin terperosok jauh ke dalam krisis. Keduanya tidak mampu membayar utang kepada kepada kreditur, tetapi negara lain juga ragu hendak membantu karena negara tersebut memang dipastikan tidak mampu membayar utang.

Akibatnya, krisis ekonomi di sana sampai harus menumbalkan rakyatnya. Aset-aset BUMN di negaranya pun terpaksa dikuasai pihak kreditur akibat gagal bayar utang. Lantas, apakah kita hendak diam saja dan membiarkan Indonesia senasib dengan Zimbabwe dan Sri Lanka? [MNews/Gz]

Share

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *