Penulis: Novita Sari Gunawan
Muslimah News, OPINI — Memasuki gerbang tahun politik, isu politik uang (money politic) tentunya menjadi isu terhangat. Menjadi tantangan dalam mewujudkan proses pemilu yang demokratis menurut cita-cita para pejuang demokrasi. Namun, hal yang tidak bisa dibantah adalah bahwa demokrasi dan politik uang adalah dua hal yang tidak terpisahkan dan lazim dalam alam demokrasi kapitalistik.
Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mengungkapkan ada lebih dari Rp1 triliun dana hasil pertambangan ilegal yang mengalir ke partai politik. Uang tersebut diduga untuk pembiayaan Pemilu 2024. “Iya, terkait pertambangan ilegal,” ujar Kepala PPATK Ivan Yustiavandana, Sabtu (21-1-2023).
PPATK menemukan aliran dana tambang ilegal tersebut ketika sedang meriset persiapan pemodalan Pemilu 2024. Kasus ini diperkirakan sudah terjadi sekitar dua tahun lalu dengan nilai triliunan.
Menurut catatan PPATK, sejumlah transaksi tersebut melibatkan para terdakwa dalam skema tindakan kejahatan lingkungan, khususnya perkara pertambangan ilegal. Terungkap bahwa uang tersebut mengalir kepada pihak-pihak yang akan mengikuti kontestasi politik. (Tempo).
Keserakahan dan Konflik Kepentingan
Dalam demokrasi, para pengambil kebijakan sudah lazim melakukan korupsi politik dengan menyalahgunakan kewenangan. Contohnya seperti kasus di atas, para elite politik memberikan izin usaha sektor ekstraktif, seperti pertambangan batu bara, tetapi membiarkan kerusakan lingkungan terjadi. Mereka mengambil kebijakan menyatukan bisnis di sektor ekstraktif yang notabenenya merusak lingkungan dan demi hasrat politik mereka. Dengan kata lain, mereka menciptakan konflik kepentingan demi tujuan tersebut.
Uang dari pertambangan batu bara tersebut kemudian digunakan untuk pembiayaan politik, baik pemilu, pilpres, maupun pilkada. Akhirnya, perusakan lingkungan oleh industri ekstraktif dibiarkan. Di sisi lain, krisis iklim sebagai dampak dari perusakan lingkungan pun terjadi bersamaan dengan krisisnya demokrasi.
Inilah tabiat demokrasi. Keserakahan para elite politik itu menunjukkan slogan “dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat” hanyalah omong kosong. Nyatanya, kemaslahatan rakyat bukanlah menjadi prioritas utama, bahkan diabaikan.
Realitas Politik Uang dalam Demokrasi
Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengakui bahwa politik uang yang menyebabkan politik jadi berbiaya mahal, masih menjadi PR mereka. Dalam demokrasi, kampanye politik memang mahal karena kontestan selalu menggelontorkan uang dalam jumlah besar untuk para pemilih. Padahal, pemberian uang kepada pemilih itu adalah bentuk pragmatisme politik.
Politik uang ini juga dirasakan oleh semua pihak, baik para calon yang berkompetisi memperebutkan suara pemilih, aparat penyelenggara pemilu, penegak hukum, pemantau ataupun para calon pemilih sebagai objek sekaligus sasaran dari proses politik uang itu. Menurut sebuah riset, jumlah pemilih yang terlibat politik uang dalam Pemilu 2019 lalu berkisar 19,4%—33,1%. Ini jumlah yang cukup besar, bahkan sangat tinggi kalau dikaitkan dengan standar internasional.
Secara kronologis, politik uang bermula sejak sebelum kampanye, saat kampanye, masa tenang, hari pemungutan suara, hingga selesainya pemungutan suara. Praktik tersebut bisa berupa pemberian uang atau barang, maupun janji kepada para pemilih jika memberikan pilihan atau suaranya kepada calon tertentu.
Sebenarnya, pengaturan tentang pencegahan terjadinya politik uang telah diatur dalam UU 7/2017, tepatnya pada Pasal 93, yakni tugas Bawaslu, di antaranya pada poin (e) disebutkan, “Mencegah terjadinya praktik politik uang.” Namun, kelemahan demokrasi yang merupakan aturan buatan manusia ini terlihat dari norma pasal ini yang tidak disertai dengan aturan turunan implementatif sehingga mekanisme pencegahan yang dibangun Bawaslu tidak efektif membendung praktik politik uang yang bersifat masif.
Inilah yang dipandang sebagai kurang seriusnya pemerintah dalam mencegah sekaligus melakukan penindakan pada praktik politik uang. Terlebih, rezim yang berkuasa itu sendiri yang disinyalir menjadi pionir pelaku praktik politik uang itu. Bagaimana mungkin politik uang akan hilang dalam alam demokrasi yang terus melestarikan fenomena ini yang bahkan seolah “membudaya” dalam realitas politik demokrasi?
Masyarakat pun seharusnya memahami bahwa politik uang bukan sekadar persoalan tindak pidana, bukan pula persoalan budaya destruktif, melainkan berkaitan dengan nilai-nilai agama. Pemahaman masyarakat soal politik uang harus diubah. Selain melanggar ketentuan pemilu dan hukum pidana, ini juga termasuk perbuatan dosa dalam kacamata agama.
Demokrasi Mahal dan Tidak Efektif
Praktik politik uang dalam pemilu akan menciptakan seorang pejabat publik yang korup. Maraknya korupsi dalam pemerintahan demokrasi juga bermula dari proses pemilu atau pilkada yang didominasi praktik politik uang tersebut. Dengan besarnya iuran parpol tersebut, tidak dimungkiri, akhirnya ujungnya pun mereka ramai-ramai korupsi.
Sungguh ini tragedi. Sudahlah rakyat diperas untuk menggaji mereka, korupsi pun juga tidak kunjung berhenti. Betapa sistem demokrasi ini melahirkan para pejabat yang serakah. Hal yang kian mencengangkan, setelah selesai masa jabatan, ternyata rakyat tidak selesai membiayai para pejabat. Uang pensiun pun masih mengalir ke kantong mereka.
Begitulah demokrasi, biayanya sangat mahal, terutama bagi rakyat karena rakyat akan selalu menjadi sapi perah untuk mengenyangkan perut para pejabat. Demokrasi berbiaya mahal wajar adanya karena mereka memproduksi sistem sendiri. Proses pembuatan UU dalam demokrasi pun butuh biaya yang tidak sedikit.
Wajar pula dalam demokrasi, para pejabat seperti “perlu diongkosi” dengan gaji fantastis. Inilah salah satu dari sekian banyak problem demokrasi, yakni meniscayakan akan lestarinya ketimpangan sosial dan ekonomi.
Demokrasi juga sistem yang tidak efektif karena butuh biaya yang mahal. Biaya mahal ini realitasnya bukan untuk menyelesaikan problem-problem masyarakat dan berkorelasi meningkatkan taraf hidup masyarakat. Justru kebalikannya, kebijakan-kebijakan yang lahir darinya nyatanya banyak yang menyengsarakan rakyat. Bukan rahasia lagi, biaya mahal tersebut justru lebih banyak terserap untuk kepentingan pribadi.
Integritas Pemimpin dalam Islam
Dalam sistem pemerintahan Islam (Khilafah), tidak dikenal praktik politik uang karena masyarakat akan memilih pemimpin yang benar-benar berkapasitas dan kapabel. Calon pemimpin dan pejabat tidak perlu melakukan pencitraan dan praktik politik uang yang sesungguhnya merupakan tipuan sebagaimana dalam demokrasi.
Integritas pemimpin dan pejabat struktur pemerintahan dalam Khilafah akan tampak nyata dalam motifnya yang semata-mata untuk mengurusi urusan umat. Mereka akan selalu mengedepankan pengurusan dengan kualitas terbaik. Hal ini pun didasari oleh penanaman akidah yang menancap kuat dalam diri para pejabat dalam struktur pemerintahan Islam. Mereka akan memandang jabatan ini adalah amanah yang kelak akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Swt. kelak.
Dalam Islam, produk hukum bersumber dari Al-Qur’an dan Sunah. Jadi, tidak memerlukan biaya besar untuk membuat hukum sendiri (riset, studi banding, biaya menggarap RUU, dll.) seperti dalam demokrasi.
Hukum Islam sangat efektif dan sesuai dengan akal dan fitrah manusia. Tidak akan muncul gap sosial dan ekonomi di antara pejabat struktur pemerintahan dan masyarakat. Oleh karenanya, seyogianya masyarakat meninggalkan sistem demokrasi dan beralih untuk mendukung penerapan syariat Islam secara kafah. [MNews/Gz]
