Penulis: Nida Alkhair
Muslimah News, OPINI — Gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) makin memakan korban. Tidak hanya karyawan tetap yang mengalami PHK, karyawan kontrak pun bernasib sama. Bahkan, nasib mereka lebih mengenaskan.
PHK pada karyawan tetap memerlukan prosedur yang lebih rumit karena ada kewajiban-kewajiban karyawan yang harus perusahaan penuhi, misalnya pesangon. Sementara itu, PHK pada karyawan kontrak bisa langsung terjadi dengan cara tidak memperpanjang masa kontrak ketika habis.
Kemudahan PHK terhadap karyawan kontrak ini menjadikan jumlahnya lebih besar daripada PHK terhadap karyawan tetap. Presiden Asosiasi Serikat Pekerja Indonesia (Aspek) Mirah Sumirat menyatakan, di Aspek saja, jumlah karyawan kontrak yang di-PHK mencapai 15 ribu orang, selain PHK karyawan tetap. Mirah memperkirakan total karyawan kontrak yang diputus kontraknya mencapai ratusan ribu orang.
Hal ini dibenarkan oleh Ketua Umum Asosiasi Produsen Serta dan Benang Filament Indonesia (APSyFI) Redma Gita Wirawasta. Menurutnya, jumlah karyawan kontrak yang diputus kontrak mencapai dua kali lipat dari karyawan tetap yang terkena PHK, yakni 200.000 orang lebih. (CNBC Indonesia, 21-1-2023).
Sungguh miris membayangkan nasib ratusan ribu orang tersebut yang sebelumnya memiliki pekerjaan, lantas menganggur. PHK itu tidak hanya berdampak pada mereka, tetapi juga keluarga yang menjadi tanggung jawab mereka. Di belakang para pekerja yang diputus kontraknya itu ada anak-anak dan para istri yang butuh dinafkahi, kemudian nafkah itu putus begitu saja karena putus kontrak. Terbayang efek lanjutannya, seperti konflik rumah tangga karena faktor ekonomi; anak kurang gizi, gizi buruk, atau stunting; dan minimnya akses pendidikan dan kesehatan karena tidak ada biaya.
Aturan Zalim
Demikianlah nasib pekerja kontrak, mereka bisa “didepak” dari pekerjaannya sewaktu-waktu kapan pun majikannya mau. Nasib mereka seolah-olah seperti “budak” yang bisa diperlakukan sesukanya oleh “tuannya”.
Inilah hasil penerapan regulasi ketenagakerjaan yang zalim. Perppu 2/2022 yang menggantikan UU 11/2020 tentang Cipta Kerja mengatur tentang pekerja kontrak ini, yaitu dalam poin perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT) atau pekerja kontrak.
Dalam aturan tersebut, pekerja kontrak dilegalkan untuk pekerjaan tertentu yang menurut jenis dan sifat atau kegiatan pekerjaannya akan selesai dalam waktu tertentu. Namun, realitasnya, kebanyakan perekrutan karyawan yang dilakukan perusahaan saat ini adalah dengan model kontrak.
Dengan kata lain, perusahaan enggan untuk merekrut karyawan baru dengan hak-haknya sebagai tenaga kerja, serta lebih memilih model tenaga kontrak karena minim biaya. Di sisi lain, nasib pekerja kontrak sengsara karena kesejahteraan yang mereka dapatkan sangat minimal.
Sementara itu, negara yang seharusnya berperan melindungi hak-hak pekerja justru membuat regulasi yang melegalkan praktik pekerja kontrak yang zalim ini. Negara seolah tutup mata terhadap penderitaan pekerja kontrak.
Inilah praktik ketenagakerjaan di dalam sistem kapitalisme, negara mencukupkan diri dengan membuat regulasi, seolah sudah mengurusi rakyatnya. Padahal, sebenarnya negara sedang berlepas diri dari kewajiban menyejahterakan rakyat.
Yang lebih “menggemaskan”, regulasi buatan negara itu tidak melindungi hak pekerja, malah mengebirinya. Regulasi tersebut dibuat untuk melayani kepentingan para “tuan kapitalis”, bukan untuk mengurusi rakyat.
Pembiaran TKA
Tidak hanya itu, negara bahkan menganaktirikan rakyatnya sendiri dan menganakemaskan rakyat asing. Hal ini tampak dari pembiaran terhadap masuknya tenaga kerja asing (TKA). Data Kementerian Ketenagakerjaan (28-12-2022) menyebutkan bahwa hingga Oktober 2022, jumlah TKA di Indonesia mencapai 110.833. Berdasarkan negara asalnya, TKA yang bekerja di Indonesia kebanyakan dari Cina, yakni 51.600 orang.
TKA tersebut tidak hanya bekerja di bidang profesional yang butuh keahlian khusus, tetapi banyak yang bekerja sebagai pekerja kasar. Ini merupakan regulasi aneh. Pada saat rakyat di dalam negeri terkena “tsunami” PHK, TKA justru mendapatkan karpet merah. Hal ini menunjukkan keberpihakan pemerintah pada asing, bukan pada rakyatnya.
Sistem Islam Adil bagi Pekerja dan Pemberi Kerja
Hal ini berbeda dengan sistem Islam yang berlaku adil pada para pekerja. Upah pekerja dalam sistem Islam ditetapkan berdasarkan nilai manfaat yang pekerja berikan kepada pemberi kerja. Keduanya mengadakan akad yang menyepakati perjanjian kerja, termasuk upah pekerjaan. Besaran upah bisa merujuk pada pendapat ahli ketenagakerjaan tentang upah yang layak.
Dalam sistem Islam (Khilafah), penetapan upah tidak berdasarkan pada harga barang dan jasa. Upah juga tidak didasarkan pada kebutuhan dasar pekerja yang umum disebut upah minimum. Ini karena sejatinya yang bertanggung jawab memenuhi kebutuhan dasar adalah negara, bukan pengusaha. Melimpahkan tanggung jawab negara pada pengusaha adalah tindakan zalim.
Tugas Negara
Negara wajib memenuhi kebutuhan dasar rakyatnya, yaitu sandang, pangan, papan, kesehatan, pendidikan, dan keamanan. Terkait kebutuhan sandang, pangan, dan papan, negara memenuhinya dengan menyediakan lapangan kerja bagi rakyatnya. Setiap laki-laki dewasa yang sehat wajib bekerja untuk menafkahi keluarganya. Sedangkan rakyat yang lemah mendapatkan santunan dari negara.
Dengan demikian, negara memikirkan betul strategi agar rakyatnya memiliki pekerjaan, entah dengan menjadi pekerja, pedagang, petani, wirausaha, dan lain-lain. Negara memberi bekal berupa modal, keterampilan, dan fasilitas lainnya sehingga lapangan pekerjaan terbuka lebar. Termasuk di dalamnya adalah membuka industri yang menyerap banyak tenaga kerja.
Negara tidak akan memberi tempat bagi TKA, kecuali tenaga ahli yang langka yang dibutuhkan untuk mengajari tenaga kerja lokal tentang keahlian yang ia miliki. Negara tidak akan menganakemaskan TKA dan menganaktirikan tenaga lokal, sebagaimana yang sistem kapitalisme lakukan.
Sedangkan terkait kebutuhan dasar berupa pendidikan, kesehatan, dan keamanan, negara menyediakannya secara gratis bagi seluruh rakyat. Dengan demikian, pekerja tidak akan menanggung beban yang bertumpuk-tumpuk di pundaknya, karena ada jaminan dari negara.
Negara juga berperan menjadi pemutus bagi konflik antara pekerja dan pengusaha. Jika ada akad yang zalim, upah yang tidak layak, upah yang ditunda, pengusaha tidak membayar upah pekerja, pekerja tidak bekerja sesuai kesepakatan, dll., negara wajib hadir sebagai pemutus.
Hal ini sebagaimana firman Allah Swt. yang mewajibkan memenuhi hak pekerja, “Ada tiga golongan pada hari kiamat nanti yang akan menjadi musuh-Ku. Siapa yang menjadi musuh-Ku, Aku akan memusuhi dia. Pertama, seseorang yang berjanji setia kepada-Ku, tetapi mengkhianatinya. Kedua, seseorang yang menjual orang merdeka, lalu memakan hasil penjualannya. Ketiga, seseorang yang mempekerjakan pekerja, lalu setelah pekerja itu menyelesaikan pekerjaannya, orang tersebut tidak memberi dia upahnya.” (HR Bukhari, Ahmad, dan Ibnu Majah).
Demikianlah sistem Islam menyolusi masalah PHK, yaitu dengan memosisikan Khalifah sebagai raa’in (pengurus dan pengatur) dan mas’ul (penanggung jawab) urusan rakyatnya. Bukan justru melemparkan tanggung jawab itu pada pihak lain (pengusaha) sehingga rakyat jadi korbannya. Wallahualam. [MNews/Gz]
