[Kabar] Tuduhan Intoleran adalah Tuduhan Politis, Menguatkan Agenda Barat Melawan Islam Politik

Muslimah News, NASIONAL — Diberitakan, polisi membubarkan sekelompok orang yang membentangkan spanduk yang isinya dituduh intoleran di di Jalan Tambak Rejo, depan Kapas Krampung Plaza (Kaza), Simokerto, Surabaya, Jawa Timur, Sabtu (24-12-2022).

Mereka merupakan massa dari Jemaah Ansharu Syariah. Kelompok itu membentangkan spanduk bertuliskan “Fatwa MUI Nomor 56 Tahun 2016. Atribut Natal Haram untuk Umat Islam. Tolak Atribut Natal untuk Karyawan Muslim”.

Kepala BPBD Kota Surabaya Hidayat Syah menyebut hal yang dilakukan kelompok tersebut sebagai intoleran dan merupakan tindakan yang menyinggung suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA).

Tuduhan Politis

Pengamat politik Fatma Sunardi menilai tuduhan intoleransi pada kelompok Islam adalah tuduhan politis dalam menguatkan agenda Barat melawan Islam politik.

“Ini tuduhan politis. Narasi Intoleransi yang saat ini berkembang dan menyasar umat Islam yang ingin membela akidah dan ketaatannya pada syariat tidak datang dari ruang hampa. Ibarat mata pisau, tuduhan intoleran memiliki dua mata pisau, yakni dorongan agar umat bersikap toleran sebagaimana yang dimaksud pihak yang menuduh. Sedangkan, mata pisau yang lain untuk memunculkan citra buruk, khususnya pada kelompok Islam dan umat secara keseluruhan,” ungkapnya kepada MNews, Rabu (28-12-2022).

Ia menyatakan, dorongan bersikap toleransi selaras dengan paradigma baru pembangunan dalam konteks mencegah ekstremisme kekerasan melalui promosi pembangunan inklusif, toleransi, dan menghormati keberagaman yang diusung UNDP (badan Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk pembangunan).

“Promosi toleransi dan keberagaman dianggap penting untuk mencegah ekstrimisme yang akan memunculkan konflik. Kesimpulan ini terkesan provokatif dan penuh dengan tipu daya. Pasalnya, konflik yang terjadi di berbagai belahan dunia saat ini lebih disebabkan kemiskinan, ketimpangan, dan ketidakadilan sebagaimana yang disampaikan oleh Laporan Bank Dunia 2011 dengan judul “Konflik, Keamanan dan Pembangunan”,” jelasnya.

Apalagi, ia mengingatkan, narasi pencegahan ekstrimisme dan radikalisme yang diadopsi PBB melalui Rencana Aksi Nasional Pencegahan Kekerasan dan Ekstrimisme (RAN-PE) adalah perpanjangan dari agenda strategi Amerika Serikat (AS) pascaperang dingin, ketika AS membaca tantangan ideologis dari Islam.

“Pembacaan AS ini didasarkan pada pengalaman panjang Barat dalam menghadapi kekuatan Turki Ustmani yang saat itu menerapkan sistem pemerintahan Islam-Khilafah. Jadi tuduhan intoleran pada kelompok dari umat Islam sejatinya membebek pada strategi AS dalam memerangi Islam politik.” tukasnya.

Fatma menegaskan, umat Islam harus sadar bahwa isu toleransi saat ini adalah isu politik, digunakan untuk memojokkan Islam.

“Tuduhan Islam intoleran, tidak menghormati keberagaman, dan mengakibatkan konflik dilontarkan agar umat Islam berperilaku sesuai kepentingan Barat, yakni menyikapi keberagaman dengan paradigma pluralisme agar mencampur antara hak dan batil. Akibatnya, muncul fakta ada yang berhijab pakai topi sinterklas, bahkan ikut merayakan Natal di dalam gereja,” ucapnya.

Tunduk pada Syariat

Ia menekankan, umat tidak boleh ikut arus toleransi dengan landasan pluralisme, tetapi harus tunduk pada syariat. “Bagaimana umat harus bersikap pada keberagaman, syariat sudah mengaturnya. Dalam soal keyakinan, pemikiran, dan ideologi, maka haram mengakui kebenaran,mengucapkan selamat hari raya, menganggap sama benarnya, mengawinkan apalagi mengambil/mengadopsi agama, keyakinan, dan pemikiran selain Islam,” urainya.

Fatma menuturkan, dalam soal ibadah dan penggunaan atribut atau simbol, maka haram meniru, menyerupai, atau terlibat/ikut bersama, seperti mengikuti doa bersama, memakai atribut agama lain, memakai simbol-simbol agama atau keyakinan lain.

“Ini sesuai sabda Rasul dari riwayat Ahmad bahwa siapa saja yang menyerupai suatu kaum maka ia termasuk bagian dari mereka,” kutipnya.

Namun, lanjutnya, dalam soal muamalah, boleh berinteraksi, bertetangga, berbisnis atau lainnya selama tidak menjadikan mereka sebagai “teman kepercayaan”, “bithanah/wali”. “Apalagi sebagai pemimpin urusan politik dan pemerintahan,” cetusnya sekaligus menyitir firman Allah dalam QS A-Mumtahanah ayat 8—9.

“Allah tidak melarang kamu berhubungan baik dengan orang-orang yang tidak memerangi kamu karena agama dan tidak mengusir kamu dari negerimu. Sesungguhnya Allah hanya melarang kamu untuk menjadikan kawan orang-orang yang memerangi kamu karena agama dan mengusir kamu dari negerimu atau membantu (orang-orang lain) untuk mengusirmu. Dan siapa yang menjadikan mereka sebagai kawan, maka mereka itulah orang-orang yang zalim,” kutipnya.

Demikianlah, Fatma menandaskan, Islam telah mengatur kehidupan umat bersama dengan umat lain dalam masyarakat Islam. “Sejarah telah mencatat banyak kisah mengagumkan dalam baiknya hubungan masyarakatyang terdiri muslim dan nonmuslim. Seorang penulis Yahudi, Martin Gilbert, dalam Atlas of Jewish Civilization, misalnya, menggambarkan zaman keemasan Khilafah Islam di Spanyol yang juga merupakan zaman ‘keemasan Yahudi’,” paparnya.

Ia menambahkan, Martin juga menggambarkan kekuasaan Islam di Spanyol yang mempekerjakan para ahli dari kalangan Yahudi karena mereka cinta ilmu pengetahuan. “Bermula masa keemasan orang-orang Yahudi di Spanyol, yakni menjadi penyair, dokter dan lain-lain yang belum pernah terjadi pada zaman sebelumnya,” kutipnya. [MNews/Ruh]

Foto sampul: JPNN