Harga Beras Tinggi, Negara Lalai Memenuhi Kebutuhan Pangan Rakyat

Penulis: Kanti Rahmillah, M.Si.

Muslimah News, OPINI — Bank Dunia menyebut harga beras di Indonesia selama satu dekade terakhir secara konsisten adalah yang termahal dibandingkan negara Kawasan Asia Tenggara (ASEAN) lainnya. Harga beras Indonesia 28% lebih mahal dari Filipina, bahkan dua kali lipat dari Vietnam, Kamboja, dan Myanmar. (Laporan terbaru Bank Dunia “Indonesia Economic Prospect (IEP) December 2022”).

Namun demikian, laporan tersebut dibantah oleh Kementerian Perdagangan, Kementerian Pertanian, dan Badan Pangan Nasional (BPN) dengan mengatakan bahwa harga beras Indonesia bukanlah yang termahal. Menurut mereka, harga beras Indonesia tidak pernah di atas harga eceran tertinggi (HET), bahkan harganya terendah kedua se-ASEAN. (Tempo, 23-12-2022).

Kepala BPN Arief Prasetyo Adi mengatakan bahwa harga beras Indonesia telah sesuai dengan daya beli masyarakat. Ini karena beras tidak bisa dinilai semata karena harganya, melainkan yang lebih penting adalah daya beli masyarakatnya. Menurutnya, ketika daya beli masyarakatnya tinggi, berapa pun harganya tidak akan menjadi persoalan.

Lantas, apa persoalan dasarnya? Bagaimana pandangan Islam terhadap persoalan tersebut?

Pembacaan Data

Data dari Bank Dunia tersebut cukup memukul pemangku kebijakan Indonesia, terlebih kementerian terkait. Ini karena tingginya harga bahan pangan pokok menjadi salah satu indikasi bahwa negara tersebut tidak sejahtera. Artinya, data tersebut sedang mengonfirmasi bahwa pemerintah gagal menyejahterakan rakyatnya.

Menurut Mentan Syahrul Yasin Limpo, perbedaan data bisa terjadi karena adanya perbedaan dasar perhitungan dan waktu pengambilan data (random sampling). Misal, jika mendata saat musim tanam dan tidak ada panen, hal tersebut bisa membuat harga beras tinggi. Begitu pun tempatnya, jika sampel diambil di daerah yang jauh dari sentra beras, pasti harganya menjadi mahal.

Itulah sebab pemangku kebijakan Indonesia membantah data Bank Dunia tersebut. Selain karena data dari lembaga dalam negeri justru menyatakan sebaliknya, data dari Organisasi Pangan dan Pertanian (FAO) pun menyatakan bahwa harga beras Indonesia tergolong murah.

Sebenarnya, data yang berbeda antara lembaga riset ini tidak luput dari tujuan riset itu sendiri. Pasti akan ada kepentingan di balik riset-riset yang ada. Hanya saja, dalam hal ini, sangat lebih bernilai apabila riset ditujukan untuk kepentingan dan kemaslahatan masyarakat.

Jadi Kurang Gizi

Terlepas dari harga beras di Indonesia yang entah termurah atau termahal dibandingkan dengan negara lain, tetapi sebuah fakta bahwa harga beras Indonesia tidak pernah stabil dan cenderung terus meningkat. Tidak ada yang bisa membantahnya. Jangankan lembaga riset, masyarakat awam pun mengetahui dengan cermat kenaikan setiap rupiahnya.

Setiap harinya pula, mereka yang berupah di bawah UMR atau yang bekerja serabutan—apalagi yang menganggur akibat PHK—selalu waswas. Kian hari harga pangan kian naik. Bukan hanya beras, melainkan juga pangan pokok lain, seperti telur, minyak, dsb. Belum lagi kebutuhan hidup, seperti pulsa, air, listrik, dan BBM, semua mencekik.

Walhasil, pernyataan Kepala BPN Arief terkait daya beli masyarakat, patut untuk kita telaah. Ini karena pada realitasnya, masyarakat makin tidak mampu membeli pangan lengkap dan sehat. Sudahlah SNI ‘beras sukarela’ alias tidak wajib sehingga kualitas beras yang beredar di pasar tidak dijamin oleh negara, masyarakat sekarang membeli bahan makanan agar yang penting kenyang.

Tingkat kemiskinan yang makin tinggi telah menyebabkan banyak keluarga lebih memilih pangan murah. Para ibu akhirnya lebih memilih membeli sekadar karbohidrat daripada protein dan lemak, alih-alih buah-buahan untuk ketahanan pangan keluarga. Akhirnya, nutrisi keluarga tidak terpenuhi, ibu anemia, para bayi berisiko stunting, hingga anak-anak usia sekolah jadi lambat berpikir. Semua ini berawal dari kondisi kurang gizi akibat akses pangan sehat yang tidak lancar.

Persoalan Mendasar

Sebenarnya, problem tingginya harga pangan dan turunnya daya beli masyarakat ini tidak bisa terlepas dari akumulasi kebijakan pemerintah yang dianggap tidak pro rakyat. Kebijakan yang demikian tidak bisa pula dilepaskan dari penerapan ekonomi kapitalisme—diakui atau tidak—telah menjadi pakem dalam melahirkan seluruh kebijakan.

Kebijakan intensifikasi pertanian, misalnya, malah makin membuat lesu produktivitas pertanian. Pengurangan subsidi pada pupuk, benih, dan saprodi jelas membuat ongkos produksi jadi makin mahal. Pada saat yang sama, kebijakan impor pangan malah dibuka lebar-lebar.

Walhasil, harga pangan lokal kalah bersaing dari harga pangan impor. Jika sudah begitu, gairah petani untuk menanam pun memudar. Terjadilah penurunan produksi yang menyebabkan ketersediaan pangan turut berkurang. Bukankah ini ancaman bagi kedaulatan pangan?

Kebijakan ekstensifikasi pertanian juga tidak sejalan dengan cita-cita swasembada pangan nasional. Alih fungsi lahan pertanian besar-besaran untuk pemukiman real estate, ataupun pembangunan jalan dan kawasan industri, malah makin masif. Bukankah ini pula penyebab menurunnya produksi pangan?

Selain kebijakan intensifikasi dan ekstensifikasi pertanian, kebijakan yang dilandasi sistem ekonomi kapitalisme hanya berfokus pada produksi, sedangkan distribusinya diserahkan pada mekanisme pasar. Uang menjadi pengendali tunggal dalam distribusi. Akhirnya, pangan hanya akan mengalir lancar pada orang mampu, tetapi tidak pada kaum miskin.

Seluruh kebijakan yang berlandaskan sistem ekonomi kapitalisme ini didukung dengan sistem pemerintahan demokrasi yang rapuh yang hanya bisa menghasilkan penguasa rasa pengusaha. Seperti terkait memberantas mafia beras, pemerintah seolah mandul dan kondisi ini telah nyata membuat rakyat menderita.

Islam Memenuhi Kebutuhan Pokok Rakyat

Sungguh berbeda dengan sistem ekonomi Islam yang berdiri di atas hukum syarak yang seluruh kebijakannya akan berfokus pada kemaslahatan umat. Setidaknya ada dua kebijakan dalam sistem Islam untuk memenuhi kebutuhan pangan.

Pertama, kebijakan yang dapat memperkuat kedaulatan pangan, yaitu intensifikasi dengan mempermudah petani dalam hal produksi. Subsidi bukanlah beban, melainkan satu cara untuk meningkatkan produktivitas yang akan menjaga ketersediaan. Begitu pun ekstensifikasi, pemerintah akan hadir untuk rakyat, bukan untuk korporasi. Pemerintah akan menjaga agar alih fungsi lahan benar-benar dilakukan untuk kepentingan seluruh rakyat.

Kedua, harga bukan satu-satunya hal dalam pendistribusian harta. Negara akan bertanggung jawab terhadap pemenuhan seluruh kebutuhan rakyat, termasuk pangan. Contohnya, negara menjamin kepemilikan lahan pertanian yang diperoleh dengan jalan menghidupkan tanah mati dan pemagaran apabila para petani tidak menggarapnya secara langsung. Kebijakan yang demikian ini bisa terwujud jika negara memiliki peran sentral dalam memenuhi kebutuhan hidup masyarakat.

Khatimah

Kebijakan yang berfokus pada umat hanya akan bisa kita dapatkan dalam sistem pemerintahan Islam (Khilafah), bukan demokrasi. Selain karena sejarah membuktikan bahwa hanya peradaban Khilafah yang dapat menyejahterakan penduduknya dengan sebaik-baik pengurusan, juga terdapat firman Allah Taala bahwa suatu negeri akan sejahtera jika Islam diterapkan secara kafah.

“Dan sekiranya penduduk negeri beriman dan bertakwa, pasti Kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi. Akan tetapi, ternyata mereka mendustakan (ayat-ayat Kami), maka Kami siksa mereka sesuai dengan apa yang telah mereka kerjakan.” (QS Al-A’raf: 96). Wallahualam. [MNews/Gz]