Penulis: Nida Alkhair
Muslimah News, OPINI — Belum genap setahun, UU 3/2022 tentang Ibu Kota Negara (UU IKN) sudah siap-siap mau direvisi. Revisi ini sudah mendapatkan persetujuan Badan Legislatif DPR dan masuk Prolegnas prioritas 2023. Padahal, UU ini baru disahkan pada 15 Februari lalu. Ada apa gerangan?
Menurut Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa, revisi dilakukan karena mendengarkan berbagai masukan dari masyarakat sipil di Mahkamah Konstitusi; juga untuk menguatkan struktur organisasi dan kewenangan Badan Otorita IKN dan untuk memberikan kepastian pada investor terkait hak pembelian tanah di IKN. (CNBC Indonesia, 1-12-2022).
UU Kejar Tayang demi Investor?
Sejak awal, UU IKN memang bermasalah, bahkan keberadaan proyek IKN sendiri sudah bermasalah. Banyak pihak menolak proyek IKN ini. Survei lembaga Kelompok Kajian dan Diskusi Opini Publik Indonesia menunjukkan bahwa 61% responden menolak pemindahan IKN. Akan tetapi, pemerintah menutup mata.
Pembahasan UU IKN di DPR disebut sebagai pembahasan kilat, bahkan menjadi rekor tercepat sepanjang sejarah pembahasan UU. Total hanya butuh 43 hari pembahasan. Bandingkan dengan pembahasan UU lain yang berlarut-larut.
Pengesahan UU IKN diduga dikebut karena permintaan dari investor setelah pertemuan Dubai Expo di Uni Emirat Arab. Akibat dari pembahasan UU IKN yang “kejar tayang” ini, banyak pihak yang menggugatnya ke Mahkamah Konstitusi segera setelah diundangkan. Proses pembahasan UU yang yang super kilat dan tidak adanya kesempatan untuk partisipasi publik menunjukkan bahwa UU ini terkesan tidak matang dan proses pembuatannya dipaksakan.
Menghamba pada Kepentingan Kapitalis
Publik menduga bahwa revisi UU IKN dilakukan karena desakan dari investor. Hal ini sebagaimana pernyataan Suharso, “Tanah kita ingin pastikan lagi karena para investor menginginkan untuk bisa bukan hanya mendapatkan hak selama 90 tahun atau bisa dua kali lipat [yakni] 180 tahun, tetapi bagaimana orang bisa beli enggak tanah di sana.” (CNN Indonesia, 2-12-2022).
Pernyataan ini tentu sangat menyedihkan. Betapa tidak, seharusnya pembuatan UU, termasuk revisinya, didasarkan pada kemaslahatan rakyat, bukan atas desakan investor. Patuhnya pemerintah pada tekanan investor menunjukkan bahwa negara berada di bawah kendali para kapitalis.
Menilik hal ini, bisa kita proyeksikan ke depan bahwa revisi UU IKN akan mengadopsi kepentingan para kapitalis, alih-alih mewujudkan kemaslahatan rakyat. Lantas, hilang ke mana jargon demokrasi bahwa pemerintahan adalah dari, oleh, dan untuk rakyat? Kenyataannya, pemerintahan dijalankan penguasa untuk menghamba pada kepentingan kapitalis.
Strategi Menarik Dana APBN
Selain karena desakan investor, revisi UU IKN juga diduga dilakukan untuk menutupi kesalahan perencanaan dan pembiayaan IKN. Hal ini karena salah satu poin revisi adalah terkait pembiayaan pembangunan IKN.
Di awal rencana IKN, Presiden Jokowi menyebutkan bahwa pembangunan IKN yang diprediksi menelan dana Rp486 triliun hanya akan menggunakan dana APBN sebesar 20%. Namun, pada perjalanannya, ternyata dana dari investor seret karena investor tidak tertarik dengan proyek IKN.
Diberitakan bahwa beberapa investor yang digadang-gadang membiayai proyek IKN ternyata membatalkan rencananya, seperti Softbank Group. Sedangkan pertemuan anggota Banggar DPR dengan Dubai Islamic Bank, Abu Dhabi Investment Authority (ADIA), dan Abu Dhabi Developmental Holding Company (ADQ) menunjukkan bahwa mereka tidak berencana untuk berinvestasi di proyek IKN. (Republika, 17-12-2022). Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna Laoly pun membenarkan bahwa revisi UU IKN dilakukan agar pemerintah bisa menggunakan dana APBN. (Kompas, 12-12-2022).
Jika pembangunan IKN sampai menggunakan APBN melebihi 20%, berarti sudah menyalahi komitmen awal pemerintah. Dampaknya pasti akan memberatkan APBN dan bisa berujung penambahan utang yang sudah menggunung.
Pembuatan UU IKN dan revisinya menunjukkan bahwa proses pembuatan UU yang “by order” para kapitalis ini sangat berbahaya bagi rakyat dan negara. Negara akan dikuasai segelintir orang. Mereka mengendalikan negara sesuka hatinya demi keuntungan materi yang menjadi targetnya. Penguasa bekerja bukan untuk rakyat, melainkan untuk konglomerat.
Demikianlah gambaran proses pembuatan UU dalam sistem kapitalisme. Pemerintah hanya menjadi perpanjangan tangan oligarki dalam menjadikan rakyat sebagai “sapi perah”, sedangkan DPR selalu mengaminkan pemerintah dan menjadi tukang stempel. Sungguh berbeda dengan sistem Islam.
Sistem Perundang-undangan Islam
Proses legislasi UU dalam Islam sungguh berbeda dengan legislasi dalam sistem demokrasi kapitalisme sebagaimana saat ini diterapkan di Indonesia. Dari sisi asas, hukum Islam berdasarkan pada akidah Islam. Sumber hukum Islam adalah wahyu dari Allah Swt. yang diturunkan pada Nabi Muhammad saw..
Allah Swt. berfirman dalam QS Al-An‘am: 57, “Menetapkan hukum itu hanyalah hak Allah. Dia menerangkan yang sebenarnya dan Dia Pemberi keputusan yang paling baik.”
Tersebab berdasarkan wahyu, hukum Islam sangat objektif dan tegas. Tidak ada tarik ulur kepentingan di dalamnya, juga tidak ada jual beli UU sebagaimana jamak terjadi di sistem hari ini.
Posisi penguasa dalam Islam adalah sebagai pelaksana syariat, bukan sebagai pembuat hukum. Hal ini sebagaimana firman Allah Swt. dalam QS Al-Maidah: 49, “Dan hendaklah engkau memutuskan perkara di antara mereka menurut apa yang diturunkan Allah, dan janganlah engkau mengikuti keinginan mereka.”
Adapun lembaga Majelis Umat yang berisikan para wakil rakyat, tugas mereka adalah syura dan muhasabah, yaitu memberi masukan pada penguasa terkait pelaksanaan syariat dan mengoreksi penguasa jika terjadi kezaliman dan pelanggaran syariat. Dengan demikian, tidak ada kongkalikong antara penguasa dan wakil rakyat dalam membuat aturan yang menyalahi syariat.
Adapun keputusan-keputusan Khalifah, semuanya demi kemaslahatan rakyat, bukan demi kepentingan pribadi. Ini karena posisi penguasa dalam Islam adalah raa’in (pengurus) dan mas’ul (penanggung jawab) rakyat. Kelak di akhirat ia harus mempertanggungjawabkan kepemimpinannya di hadapan Allah Taala.
Pada dana Baitulmal pun demikian, khalifah harus mempertanggungjawabkan setiap dirhamnya, hingga terkait adanya kecurangan ataukah tidak. Walhasil, dengan sistem Islam, penguasa tidak bisa seenaknya mengatur negara dan memakai uang, melainkan harus sesuai syariat-Nya. [MNews/Gz]

Masya Allah begitu komprehensif hukum islam mengatur mengenai masalah politik, juga tidak gegabah dalam mengambil keputusan yang berlandas hawa nafsu semata taapi tentunya menjadikan akidah islam sebagai landasan pavu bagi seluruh aturan yang diberlakukan