Penulis: Rindyanti Septiana, S.H.I.
Muslimah News, OPINI — Ada “kabar gembira”, pemerintah akan memberikan subsidi baru untuk rakyatnya. Sayangnya, subsidi tersebut ternyata hanya untuk masyarakat yang mampu membeli mobil dan sepeda motor listrik. Subsidi Rp80 juta untuk mobil listrik dan Rp8 juta untuk sepeda motor listrik.
Pemerintah melalui Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita menyatakan bahwa subsidi itu ditujukan menumbuhkan ekosistem kendaraan listrik. (Tempo, 14-12-2022). Sementara itu, Menko Luhut Binsar Pandjaitan menyatakan subsidi itu demi menciptakan udara bersih di Indonesia.
Padahal, rakyat masih merasakan “sakit” akibat pemangkasan subsidi pupuk, pengurangan subsidi BBM, hingga pembatasan subsidi listrik. Anehnya, pemerintah kok malah memberikan subsidi pada orang mampu, apalagi subsidi tersebut tentu bersumber dari APBN.
Sebelum ini, pemerintah mengeklaim bahwa APBN terbebani dan defisit sehingga harus mencabut berbagai subsidi. Namun kini, pemerintah malah memberikan subsidi untuk orang mampu. Ada dugaan kuat, subsidi ini justru menguntungkan sederet pejabat yang dinilai terkait “proyek” pengadaannya.
APBN Menyuntik Mobil dan Motor Listrik
Heran, mengapa pemerintah terkesan begitu mudah dan antusias memberikan subsidi untuk pembelian mobil dan sepeda motor listrik? Padahal, kebijakan ini jelas tidak menyentuh kesulitan masyarakat yang sebagian besar menengah ke bawah. Harga mobil dan motor listrik sendiri tidaklah murah. Harga mobil listrik berbasis baterai termurah saja bisa mencapai Rp230 juta dan sisanya di atas Rp600 juta per unit.
Kebijakan ini tampak jelas dipaksakan untuk suatu tujuan tertentu. APBN pun turut terbebani karena pemerintah menggelontorkan dana Rp7,8 triliun untuk subsidi ini. Selain itu, anggaran pembelian mobil listrik untuk pejabat juga sudah direstui Presiden Jokowi. (Kompas, 1-10-2022).
Makin terasa nuansa kepentingan segelintir orang atas pengadaan dan subsidi ini, bukan? Jadi, sejatinya, subsidi ini hanyalah kebijakan “latah” yang makin memperparah APBN. Para pengamat transportasi juga menilai ini adalah kebijakan keliru, tidak terlalu penting, dan hanya menambah semrawut keadaan.
Kebijakan “Latah”, Rakyat Susah
Menperin Agus mengatakan Indonesia telah belajar dari sejumlah negara yang memiliki ekosistem kendaraan Listrik dengan progres yang baik. Ia mencontohkan, negara di Eropa yang kini lebih maju dalam mendorong penggunaan kendaraan listrik adalah karena pemerintah negara tersebut jorjoran memberikan subsidi.
Mirisnya, kita harus mengakui Indonesia bukanlah negara maju. Indonesia adalah negara dengan lilitan utang yang makin mencekik rakyat dan membebani negara. Tingkat pengangguran masyarakatnya pun makin tinggi. Daya beli rakyat tiap waktu kian menurun akibat naiknya harga BBM dan harga pangan lainnya.
Oleh karenanya, apakah layak memaksakan kebijakan untuk mengalihkan moda kendaraan dari BBM menjadi listrik? Sungguh, kebijakan latah karena mengikuti negara maju, tetapi tidak berdampak nyata pada kesejahteraan rakyat, hanya akan makin menyusahkan rakyat saja.
Menguntungkan para Pejabat?
Sesungguhnya, publik bisa mencium aroma keuntungan dari pengadaan kendaraan listrik. Ada beberapa pejabat yang diketahui terkait dengan usaha kendaraan listrik ini.
Pertama, Luhut Binsar Pandjaitan, pemilik saham di PT TBS Energi Utama Tbk. (TOBA). Perusahaan patungan bersama Gojek dan Electrum ini jelas terlibat dalam ekosistem kendaraan listrik.
Kedua, Moeldoko, tercatat sebagai pejabat yang terlibat dalam industri kendaraan listrik. Pada 2006, ia membangun PT Mobil Anak Bangsa (MAB) yang memproduksi bus bertenaga listrik. Tahun ini, PT MAB turut mengembangkan motor listrik dengan dinamo buatan sendiri (lokal).
Ketiga, Bambang Soesatyo, pemilik merek sepeda motor listrik bernama Bike Smart Electric (BS Electric). Keempat, Ketua Kadin Arsjad Rasjid, pemilik PT Indika Energy Tbk. (INDY) yang meluncurkan kendaraan listrik merek Alva. (CNN Indonesia, 15-12-2022).
Subsidi Nirfaedah
Direktur Eksekutif Celios Bhima Yudhistira menegaskan bahwa subsidi mobil dan motor listrik tidaklah terlalu penting, bahkan bisa dikatakan nirfaedah. Angkanya yang cukup besar tidak membuat pemerintah peka terhadap menyempitnya ruang fiskal. Ditambah lagi, sasaran subsidi mobil listrik juga bermasalah karena cenderung menyubsidi orang mampu saja. Berikut beberapa catatan dampak negatif dari subsidi tersebut.
Pertama, meningkatkan barang dan suku cadang impor saat produsen di dalam negeri belum siap memenuhi permintaan pasar. Kedua, transisi energi tidak bisa dilakukan hanya dengan perbaikan oleh pengguna kendaraan. Sumber hulu energi primer listrik masih bergantung pada batu bara. Jika pengguna motor listrik makin banyak, pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) batu bara yang terus berjalan dapat menyebabkan polusi udara makin meningkat. Ketiga, di hilir, motor listrik didorong, tetapi terjadi defisit transaksi yang melebar dampaknya pada pelemahan kurs rupiah. (CNN Indonesia, 16-12-2022).
Percayalah, kebijakan yang terkesan dipaksakan ini hanya akan menciptakan permasalahan baru di tengah masyarakat. Sepatutnya negara memberikan subsidi kepada rakyat untuk menyejahterakan mereka semua, bukan untuk golongan kaya saja.
Subsidi dalam Islam
Islam memandang bahwa subsidi dapat dilakukan negara melalui pemberian harta milik negara untuk individu rakyatnya (i’tha’u ad-dawlah min amwaliha li ar-ra’iyah) yang menjadi hak khalifah. (An-Nizham al-Iqtishadi fi al-Islam).
Dalam kondisi terjadinya ketimpangan ekonomi, hukum memberikan subsidi untuk rakyat menjadi wajib karena syariat wajib mewujudkan keseimbangan ekonomi (at-tawazun al-iqtishadi). (Hatmiyah Inhidam ar-Ra’sumaliyah al-Gharbiyah). Islam pun mewajibkan peredaran harta di antara seluruh individu dan mencegah harta beredar hanya pada golongan tertentu.
Patutlah bagi umat Islam untuk mengembalikan kembali kehidupan Islam dengan tegaknya syariat dalam naungan Khilafah. Hanya Khilafah yang mengatur subsidi untuk rakyat dengan tepat demi kesejahteraan seluruhnya. Sedangkan kebijakan pemerintahan bersistem kapitalisme seolah indah dalam wacana, tetapi buruk dalam penerapannya. [MNews/Gz]
