Penulis: Nindira Aryudhani, S.Pi., M.Si.
Muslimah News, OPINI — Pengesahan KUHP baru Indonesia menjadi sorotan dunia. Tidak terkecuali pemerintah Australia yang segera memberi peringatan (travel warning) kepada warganya yang akan melakukan perjalanan ke Indonesia. Hal ini adalah imbas pasal perzinaan di dalam KUHP baru tersebut yang melarang seks di luar nikah untuk penduduk lokal dan pelancong. Akibatnya, sektor pariwisata dalam negeri pun sempat kebat-kebit.
Travel Warning Australia
Sebagai informasi, terdapat lebih dari satu juta orang Australia mengunjungi Indonesia setiap tahunnya dengan Bali sebagai tujuan terbanyak. Tidak heran, Australia menjadi negara yang merasa berkepentingan ketika di dalam KUHP Indonesia ada pasal yang akan memidanakan pelaku perzinaan.
Merespons hal ini, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Uno mengaku telah berkomunikasi dengan Duta Besar Australia. Sandi pun mengaku, pihaknya telah mengambil sejumlah langkah untuk mengantisipasi situasi tersebut. Sandi bahkan menjamin, kegiatan wisata hingga investasi di sektor parekraf akan terus dilindungi.
Sandi juga meminta wisatawan mancanegara (wisman) tidak ragu berkunjung ke Indonesia. Menurut Sandi, tidak ada yang berubah dari sistem di industri pariwisata saat ini. Fokus kementeriannya, kata Sandi, adalah terus meningkatkan pariwisata yang berkualitas dan berkelanjutan.
Sandi pun memastikan pemerintah tetap berpedoman bahwa ranah privat masyarakat, termasuk wisatawan, akan tetap terjamin. Dengan begitu, jelas Sandi, kenyamanan dan keamanan ranah pribadi wisatawan selama berwisata di Indonesia juga turut dijaga. Menurut Sandi pula, pengesahan KUHP baru adalah wujud berjalannya sistem negara yang konstitusional. Adapun regulasi tersebut baru akan berlaku tiga tahun setelah disahkan.
Delik Aduan Absolut
Sedikit komparasi, KUHP lama Indonesia yang berlaku sejak zaman kolonial Belanda tersebut tidak menganggap seks di luar nikah sebagai sesuatu yang melanggar norma. Selain itu, KUHP lama juga tidak mempermasalahkan sepasang laki-laki dan perempuan melakukan hubungan seks di luar nikah atau zina sepanjang keduanya saling setuju. Perbuatan zina baru menjadi pidana jika salah satunya sudah menikah atau kedua pasangan itu sudah sama-sama menikah.
Sementara dalam KUHP baru, pasal perzinaan adalah wujud delik aduan absolut. Maksudnya, pasal tersebut tidak akan mengakibatkan pidana jika tidak ada aduan dari pihak seperti diatur dalam undang-undang tersebut, yakni istri atau suami bagi yang menikah atau orangtua dan anak bagi yang tidak menikah.
Oleh karena itu, peraturan daerah (Perda) yang sekiranya mengatur tentang perzinaan atau kohabitasi (kumpul kebo) tidak boleh keluar dari ketentuan konsep tersebut. Demikian pula, tidak boleh ada Perda yang mengatakan Satpol PP boleh merazia hotel, kamar kos, dan sebagainya. Meski demikian, ada pengecualian di Aceh karena untuk Aceh merujuk pada undang-undang yang diatur Pemerintah Provinsi Aceh terkait dengan kesepakatan (MoU) Helsinki.
Repot
Jaminan kenyamanan berwisata bagi wisman yang diberikan Kemenparekraf meski ada KUHP baru, sejatinya menegaskan bahwa sektor pariwisata memfasilitasi perzinaan (seks bebas). Pasal perzinaan di dalam KUHP baru itu sendiri menegaskan mekanisme kompromistis sehingga pelaku zina tidak perlu merasa khawatir untuk melakukan perzinaan.
Inilah repotnya jika sektor pariwisata diposisikan sebagai sektor utama penyumbang APBN. Otomatis -selain pajak- APBN kita bergantung pada sektor pariwisata tersebut. Terlebih pascapandemi yang ketika itu sektor pariwisata boleh dikata mati suri. Ketika kini sektor pariwisata mulai bergeliat dan siap kembali menjadi tambang devisa, kondisi ini tentu tidak akan disia-siakan oleh penguasa.
Namun akibatnya, penegakan hukum tentang tindak pidana perzinaan begitu mudah ditarik ulur. Pasal perzinaan tidak ubahnya pasal karet. Padahal negeri kita adalah negeri muslim, tetapi idealisme terhadap aturan Islam tentang hukum zina harus rela mati harga demi devisa. Astaghfirullah.
Ketegasan Islam
Sungguh Rasulullah saw. Telah bersabda, “Jika zina dan riba tersebar luas di suatu kampung, maka sungguh mereka telah menghalalkan atas diri mereka sendiri azab Allah.” (HR Al-Hakim, Al-Baihaqi, dan Ath-Thabrani).
Semua ini untuk yang kesekian kalinya menegaskan bahwa negeri ini adalah negara sekuler. Padahal sebagai negeri muslim terbesar di dunia, semestinya aturan Islamlah yang lebih layak diterapkan di Indonesia.
Dalam Islam, perzinaan adalah tindakan keji dan tidak layak diikuti. Namun sebaliknya dalam sistem sekuler, perzinaan diposisikan sebagai hak asasi individu yang dilindungi oleh ideologi yang bersangkutan, yakni kapitalisme. Wajarlah jika kemudian liberalisasi ekonomi sebagaimana yang diaruskan oleh para kapitalis, pasti selalu disertai liberalisasi budaya.
Islam sangat tegas perihal sanksi zina. Allah Taala berfirman, “Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus dali dera, dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah, dan hari akhirat, dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman.” (QS An-Nuur [24]: 2).
Rasulullah saw. pun bersabda, “Ambillah dari diriku, ambillah dari diriku, sesungguhnya Allah telah memberi jalan keluar (hukuman) untuk mereka (pezina). Jejaka dan perawan yang berzina hukumannya dera seratus kali dan pengasingan selama satu tahun. Sedangkan duda dan janda hukumannya dera seratus kali dan rajam.” (HR Muslim).
Zina adalah tindak kriminal keji, tidak layak diberi celah apalagi jika sampai difasilitasi. Ketegasan sistem Islam dalam memberantas perzinaan tidak terlepas dari sifat sistem sanksi dalam Islam, yakni sebagai zawajir (pencegah) dan jawabir (penebus). Maknanya, agar orang lain yang bukan pelanggar hukum tercegah untuk melakukan tindak kriminal yang sama dan jika sanksi itu diberlakukan kepada pelanggar hukum, maka sanksi tersebut dapat menebus dosanya.
Khatimah
Inilah realitas kecut yang selama ini mewarnai sektor pariwisata kita. Berwisata di era sekuler tidak lagi berupa tadabur alam dalam rangka menyegarkan keimanan bahwa Allah Taala adalah Al-Khalik Al-Mudabbir, melainkan telah menjadi industri kapitalis yang turut mewadahi terjadinya beragam kemaksiatan, termasuk perzinaan.
Di satu sisi negara kita membutuhkan dana untuk APBN. Namun jika demi APBN negeri muslim terbesar di dunia ini harus menghalalkan segala cara termasuk memfasilitasi perzinaan yang terbalut dengan judul pariwisata, relakah kita? [MNews/Gz]
