Kereta Cepat Datang, KA Argo Parahyangan Hilang?

Kereta Cepat Datang, KA Argo Parahyangan Hilang?

Penulis: Nida Alkhair

Muslimah News, OPINI — Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) terus memantik kontroversi. Kali ini beredar kabar bahwa Kereta Api (KA) Argo Parahyangan akan dihentikan operasionalnya ketika KCJB beroperasi pada Juni tahun depan.

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan membenarkan kabar ini. “Ya (akan ditutup),” kata Luhut menjawab pertanyaan wartawan tentang hal ini. (Kumparan, 29-11-2022).

Untuk Kepentingan Aseng

Rencana penghentian operasional KA Argo Parahyangan ditujukan untuk meraih target penumpang kereta cepat yang mencapai 31.125 orang per hari. Target ini sulit diraih karena kereta cepat harus bersaing dengan KA Argo Parahyangan dan jalan tol yang menjadi pilihan para pengendara mobil pribadi, bus, atau travel. Selama ini, masyarakat mengandalkan KA Argo Parahyangan untuk rute Jakarta-Bandung karena harga tiketnya terjangkau.

Waktu tempuh KA Argo Parahyangan memang tidak secepat kereta cepat. Untuk rute Jakarta ke Bandung, kereta cepat hanya butuh waktu 40 menit, sedangkan KA Argo Parahyangan butuh waktu tiga jam. Namun, KA Argo Parahyangan lebih disukai masyarakat karena berhenti di pusat kota Bandung sehingga penumpang bisa langsung ke tujuan.

Sementara itu, kereta cepat berhenti di pinggir kota sehingga penumpang harus naik moda transportasi lain untuk menuju pusat kota. Walhasil, penumpang harus mengalokasikan biaya dan waktu lagi. Apalagi tiket KA Argo Parahyangan lebih murah daripada kereta cepat.

Oleh karenanya, agar target jumlah penumpang kereta cepat tercapai, KA Argo Parahyangan pun hendak dikorbankan. Bisa kita bayangkan, begitu banyak penumpang yang selama ini mengandalkan KA Argo Parahyangan, dipaksa naik kereta cepat. Artinya, mereka dipaksa mengeluarkan uang lebih banyak, bahkan berlipat-lipat, demi ambisi pemerintah.

Penghentian operasional KA Argo Parahyangan demi kereta cepat ini menunjukkan bahwa pemerintah lebih mengutamakan kepentingan para kapitalis daripada rakyat. Penghentian KA Argo Parahyangan jelas akan merugikan rakyat, karena hilangnya moda transportasi yang terjangkau. Sementara itu, kereta cepat dibanderol dengan harga yang mahal sehingga tidak semua rakyat bisa mengaksesnya.

Padahal, keberadaan kereta Jakarta-Bandung dibutuhkan oleh orang-orang yang bekerja, bisnis, maupun kuliah, bukan sekadar untuk healing atau jalan-jalan. Kebutuhannya pun rutin, setiap hari, bukan hanya sesekali. Artinya, jika dikalkulasi, dalam sebulan rakyat harus nombok banyak untuk biaya transportasi. Bahkan, bisa-bisa mayoritas gaji tergerus untuk naik kereta cepat saja. Aduh, zalimnya. Nyata-nyata tidak ada maslahat untuk rakyat, lantas proyek kereta cepat sebenarnya untuk siapa?

Sejatinya, proyek kereta api cepat ini merupakan salah satu proyek utama Global Maritime Fulcrum–Belt and Road Initiative (GMR-BRI). Sedangkan BRI adalah strategi pembangunan global Cina yang melibatkan pembangunan infrastruktur dan investasi di 152 negara, termasuk Indonesia.

Dengan demikian, proyek KCJB ini mengabdi pada kepentingan aseng (Cina). Padahal, proyek kereta cepat telah mengeruk uang negara. Meski awalnya pemerintah mengeklaim proyek kereta cepat tidak akan memakai dana APBN, nyatanya klaim itu pencitraan saja. Ketika anggaran kereta cepat membengkak karena “salah” hitung, Lagi-lagi APBN yang harus menambal kekurangannya.

Pembangunan Kapitalistik

KCJB adalah contoh nyata pembangunan ala kapitalisme. Tujuan pembangunan bukanlah kemaslahatan dan kesejahteraan rakyat, melainkan keuntungan penguasa dan para kapitalis. Rakyat hanya menjadi objek eksploitasi pembangunan. Rakyat tidak menikmati pembangunan, tetapi harus membiayai pembangunan melalui mekanisme pajak. Kalaupun ada sebagian rakyat yang bisa mengecap hasil pembangunan, mereka harus mengeluarkan segepok uang.

Sementara itu, para kapitalis diperlakukan bak raja. Penguasa menggelar karpet merah untuk mereka, mempersilakan untuk menguasai perekonomian negeri ini, mulai hulu hingga hilir. Oknum-oknum penguasa pun leluasa bermain di setiap lini, memanfaatkan setiap celah untuk keuntungan pribadi. Pundi kekayaan pejabat makin gendut, sedangkan rakyat kian menderita dan berkubang dalam kemiskinan.

Pembangunan dalam Islam

Eksploitasi rakyat melalui proyek pembangunan tidak akan terjadi dalam sistem Islam. Hal ini karena sistem Islam mendasarkan dirinya pada akidah Islam. Keimanan akan menuntun penguasa untuk taat syariat. Allah Swt. berfirman, “Dan hendaklah engkau memutuskan perkara di antara mereka menurut apa yang diturunkan Allah.” (QS Al-Maidah: 49).

Sedangkan syariat mewujudkan keadilan dalam seluruh aspek kehidupan, termasuk dalam pelayanan publik. Rasulullah saw. bersabda, “Lebih utamanya manusia di sisi Allah derajatnya di hari kiamat itu seorang pemimpin yang adil yang lemah lembut (memiliki kasih sayang). Dan seburuk-buruk hamba di sisi Allah derajatnya di hari kiamat yaitu pemimpin yang zalim yang kasar.” (HR Thabrani).

Pembangunan dalam sistem Islam dilakukan berdasarkan pertimbangan berikut:

1. Infrastruktur yang sangat dibutuhkan oleh rakyat dan penundaannya akan menimbulkan bahaya bagi rakyat. Misalnya pembangunan jalan di sebuah daerah yang belum punya jalan, penyediaan moda transportasi publik tertentu dalam kondisi belum ada moda transportasi publik sama sekali, dan lain-lain.

Negara harus melakukan pembangunan infrastruktur jenis ini dengan segera demi mencegah bahaya yang akan menimpa rakyat. Adapun biayanya berasal dari Baitulmal. Jika Baitulmal kosong, negara bisa memungut dharibah dari rakyat yang kaya, secara insidental sebatas kebutuhan pembangunan saja.

2. Infrastruktur yang dibutuhkan, tetapi tidak mendesak sehingga bisa ditunda. Misalnya pembangunan jalan alternatif, penambahan moda transportasi dari yang sudah ada, dan lain-lain. Pembangunan infrastruktur jenis ini hanya dilakukan ketika ada dana di Baitulmal. Jika Baitulmal kosong, negara Khilafah akan menunda pembangunannya. Negara tidak akan memungut pajak atau berutang.

Kereta cepat Jakarta-Bandung terkategori pembangunan jenis yang kedua, yaitu tidak mendesak, karena untuk rute Jakarta-Bandung sudah ada moda transportasi massal yang lain, yaitu kereta dan bus. Oleh karenanya, negara tidak boleh berutang atau memungut pajak hanya demi pembangunan kereta cepat.

Pelayan, Bukan Pebisnis, apalagi Pemalak

Lebih jauh lagi, pengadaan kereta cepat dengan bekerja sama dengan negara lain (Cina) akan menempatkan negeri ini pada kondisi dikuasai oleh negara kafir. Ini adalah hal yang terlarang. Oleh karenanya, tidak boleh menjalin kerja sama atau berutang pada negara lain hanya demi pembangunan infrastruktur yang tidak mendesak.

Selain itu, transportasi merupakan layanan publik oleh negara. Prinsip negara Khilafah dalam pelayanan publik adalah bahwa penguasa merupakan pelayan rakyat. Negara tidak boleh berpandangan sebagai pebisnis yang mencari keuntungan sebesar-besarnya dari penyediaan layanan publik. Negara juga tidak boleh seperti pemalak yang mengeksploitasi rakyat demi keuntungan pribadi. Ini adalah tindakan zalim yang dimurkai Allah Taala. Wallahualam. [MNews/Gz]

Share

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *