Penulis: Nida Alkhair
Muslimah News, OPINI — Kampus akan menjadi tempat kampanye untuk Pemilu dan Pilpres 2024. Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Hasyim Asy’ari menyampaikan hal ini Juli lalu. Berdasarkan UU Pemilu 2017 pasal 280 ayat (1) huruf h, pelaksana, peserta, dan tim kampanye dilarang menggunakan fasilitas pemerintah, ibadah, dan tempat pendidikan. Dengan demikian, selama ini, kampanye pemilu terlarang dilakukan di kampus.
Namun, larangan ini tidak lagi berlaku untuk Pemilu 2024, bukan karena aturannya berubah, tetapi tafsirnya yang berubah. Hasyim Asy’ari menjelaskan bahwa kampanye boleh dilakukan di kampus asalkan memenuhi ketentuan, yaitu berdasarkan undangan rektor dan tidak memakai atribut pemilu. Namun, bukankah kampanye di kampus pasti menggunakan fasilitas kampus yang berarti melanggar undang-undang?
Tarik ulur regulasi memang hal biasa di alam demokrasi. Aturan yang dibuat rezim ternyata dilanggar sendiri oleh penguasa dengan alasan yang dibuat-buat. Kampanye di kampus yang awalnya tidak boleh, menjadi boleh demi keuntungan rezim.
Civitas Academica Menjadi “Civitas Politika“
Alasan dibolehkannya ada kampanye di kampus adalah untuk mendorong keterlibatan mahasiswa dalam proses demokrasi karena para mahasiswa dan dosen memiliki hak pilih. Jika tujuannya sekadar agar civitas academica mengetahui profil dan visi misi parpol dan capres cawapres, mengapa saluran informasinya harus berupa kampanye di kampus?
Saat ini adalah era digital, profil parpol dan calon pemimpin cukup dikampanyekan melalui media sosial. Cara ini tentu lebih hemat anggaran dan efektif karena begitu akrabnya milenial dengan media sosial. Yang jelas, cara ini akan menjaga “kesucian” kampus sebagai civitas academica agar tidak teragitasi dan terprovokasi oleh kepentingan politik praktis sehingga kampus menjelma menjadi “civitas politika”.
Namun, sepertinya memang hal itu yang diinginkan rezim, yaitu memperoleh dukungan kampus bagi rezim dan capres yang didukung. Hal ini tampak dari acara Musyawarah Rakyat (Musra) VI yang diadakan oleh gabungan relawan pendukung Jokowi di Universitas Negeri Padang, Sumatra Barat (06/11/2022).
Mahasiswa pun menggelar aksi menolak acara ini dan menolak politisasi kampus serta penggunaan fasilitas kampus untuk kegiatan politik praktis. Namun, acara yang dibuka oleh Gubernur Sumatra Barat Mahyeldi ini tetap dilanjutkan. Menurut panitia, acara dimaksudkan untuk mencari calon pemimpin yang dapat melanjutkan agenda yang telah dilakukan Jokowi. Apakah ini termasuk kampanye?
Demokratisasi Kampus
Dengan membolehkan kampanye di kampus untuk Pemilu 2024 dan kegiatan Musra pendukung Jokowi di kampus, politisasi kampus tampak terang benderang. Jelas ini terkait erat dengan posisi kampus sebagai lumbung suara karena berisi para generasi muda, khususnya milenial, yang sudah memiliki hak pilih. Parpol atau calon mana pun yang ingin menang pemilu, pasti akan berusaha menggaet dukungan kampus.
Inilah posisi mahasiswa di mata demokrasi. Mereka hanya dipandang sebagai angka pemilih untuk menaikkan dukungan terhadap rezim, dilihat hanya dari segi kuantitas suara, bukan kualitasnya. Kampus hanya dilihat sebagai lumbung suara, bukan sebagai rujukan akademis bagi pembuatan kebijakan publik.
Padahal, mahasiswa adalah agen perubahan. Mereka memiliki kekuatan intelektual untuk mewujudkan perubahan di tengah masyarakat. Sejarah menunjukkan bahwa berbagai perubahan masyarakat terjadi di bawah komando mahasiswa. Indonesia sendiri mencatat, tergulingnya rezim Orde Baru tidak lepas dari peran sentral mahasiswa.
Namun, hari ini, peran politik mahasiswa ini dimandulkan. Mahasiswa dijauhkan dari aktivitas politik yang hakiki dan justru dimanfaatkan untuk mengukuhkan demokrasi. Tidak hanya mengukuhkan demokrasi, tetapi bahkan untuk mendukung rezim yang berkuasa.
Membungkam Suara Kritis
Jelas, upaya politisasi kampus ini sejatinya adalah pengebirian terhadap peran politik mahasiswa. Mahasiswa yang cerdas pasti sadar akan bobroknya negeri ini di segala sisi. Korupsi menggila, ekonomi dikuasai segelintir korporasi, pengerukan kekayaan alam oleh swasta asing, resesi di depan mata, badai PHK tengah menerpa, penjajahan ekonomi atas nama investasi, banyaknya BUMN yang merugi, politik Machiavelli, kerusakan generasi, dan sebagainya, semuanya menunjukkan bahwa negara ini dalam kondisi yang tidak baik-baik saja.
Oleh karenanya, negara ini butuh perubahan kepemimpinan sekaligus sistemnya. Mahasiswa seharusnya berposisi sebagai pihak yang membongkar kerusakan dan menawarkan solusi sahih, yaitu sistem Islam.
Mahasiswa sendiri pernah memberi gelar “The King of Lip Service” pada Presiden Jokowi, “The King of Silent” pada Wapres Ma’ruf Amin, dan “The King of Ghosting” pada Ketua DPR Puan Maharani. Ini adalah bentuk sikap kritis mahasiswa terhadap rezim. Namun, sayangnya, kekritisan mahasiswa ini dibungkam dengan serangkaian kebijakan kampus yang menjadikan mahasiswa apolitis. Rezim justru membajak potensi mahasiswa dengan mengarahkan energi politik mahasiswa agar mendukung rezim.
Politik Hakiki, Bukan Pragmatis
Mirisnya, suara mahasiswa memang terlampau lemah dan terkesan berjalan sendiri-sendiri, tidak kompak. Bahkan, ada fraksi dalam pergerakan mahasiswa yang malah condong pada rezim demi mendapatkan secuil keuntungan materi. Jelas ini adalah pengkhianatan terhadap amanat penderitaan rakyat.
Padahal, sikap kritis mahasiswa sangat penting karena mahasiswa adalah bagian dari rakyat, sedangkan rakyat adalah elemen penting dalam pengaturan negara. Imam Ibnu Qutaibah menyatakan, “Perumpamaan antara Islam, kekuasaan, dan rakyat adalah laksana tenda besar, tiang, dan tali pengikat serta pasaknya. Tenda besarnya adalah Islam. Tiangnya adalah kekuasaan. Tali pengikat dan pasaknya adalah rakyat. Satu bagian tidak akan baik tanpa bagian yang lainnya.”
Oleh karenanya, mahasiswa—sebagaimana rakyat lainnya—seharusnya tidak apolitis. Politik adalah perkara penting bagi rakyat dan negara. Politik berarti ‘pengurusan urusan rakyat’ dan merupakan kewajiban setiap orang, terlebih para mahasiswa sebagai agen perubahan. Inilah makna hakiki politik yang seharusnya dipegang erat oleh mahasiswa.
Mahasiswa harus mewujudkan pengurusan urusan rakyat dengan aturan sahih dan mengganti aturan rusak yang eksis saat ini agar berbagai problem negara dapat terselesaikan dan kesejahteraan pun terwujud.
Namun, untuk mewujudkan kondisi yang demikian ideal, mahasiswa butuh arah politik yang benar, yaitu politik hakiki untuk mewujudkan solusi Islam secara praktis dalam institusi Khilafah, bukan politik pragmatis untuk mendukung rezim.
Agar memiliki arah politik yang sahih, mahasiswa butuh pembinaan Islam ideologis sehingga terwujud kejelasan ideologi Islam pada dirinya. Selanjutnya, para mahasiswa bergerak menuntut penegakan sistem Islam yakni Khilafah, sebagai solusi problem negara. Inilah agenda politik yang harus mahasiswa emban. Fokuslah pada perjuangan Islam, karena solusi masalah umat ada di dalamnya, bukan pada sistem demokrasi yang rusak dan merusak.
Kuatkan Politik Identitas, Wujudkan Islam Politik
Dalam mengemban perjuangan politik Islam, para mahasiswa harus terang-terangan menunjukkan identitas politik Islam. Kita adalah muslim dan politik kita adalah politik Islam. Jangan takut pada celaan terhadap politik identitas, meski saat ini tengah dicitraburukkan. Yang harus dihindari adalah mengatasnamakan identitas Islam untuk mendulang suara dalam sistem demokrasi. Jelas ini adalah pengkhianatan terhadap perjuangan Islam.
Fokus perjuangan mahasiswa saat ini adalah mewujudkan Islam politik, yaitu pengaturan seluruh urusan umat dengan syariat Islam dalam institusi Khilafah. Dengan demikian, rahmat dan keberkahan akan terwujud di seluruh alam. Wallahualam. [MNews/Gz]
