Penulis: Nida Alkhair
Muslimah News, OPINI — Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) telah meresmikan peluncuran pandemic fund atau dana pandemi pada Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 di Bali (13/11/2022). Pandemic fund digadang-gadang akan menjadi instrumen yang sangat penting untuk mencegah dan mengatasi pandemi yang bisa terjadi lagi pada masa depan.
Presiden Jokowi menyatakan, sejauh ini telah terkumpul dana pandemi sebesar 1,5 miliar dolar AS, atau setara Rp23,4 triliun. Padahal, WHO memperkirakan kebutuhan dana pandemi mencapai US$31,1 miliar atau setara Rp481 triliun per tahun. (CNN Indonesia, 16/11/2022). Lantas, kekurangannya ditutup dari mana? Belum ada kejelasan dan Jokowi mengharapkan dukungan dana yang lebih besar.
Lemahnya Arsitektur Kesehatan Dunia
Menteri Keuangan Amerika Serikat (AS) Janet Yellen menilai pandemic fund memberikan manfaat khusus bagi negara miskin untuk mengisi gap dalam infrastruktur kesehatannya. Adapun Presiden Jokowi menyatakan, pandemic fund akan membantu kemampuan keuangan negara miskin dalam menghadapi krisis kesehatan.
Pandemi Covid-19 telah membuktikan lemahnya dunia dalam menghadapi krisis kesehatan. Presiden Joko Widodo mengungkapkan, dunia saat ini tidak mempunyai arsitektur kesehatan yang andal untuk mengelola pandemi (Republika, 13/11/2022). Peluncuran pandemic fund merupakan upaya untuk memastikan ketahanan komunitas internasional dalam menghadapi pandemi. Apakah upaya ini akan efektif?
Tidak Sekadar Pembiayaan
Menyelesaikan persoalan arsitektur kesehatan dunia dengan pandemic fund merupakan langkah khas sistem kapitalisme. Negara-negara besar penguasa dunia seperti Amerika Serikat dan Eropa memandang negara-negara miskin akan bisa tangguh menghadapi risiko pandemi jika mendapatkan pembiayaan. Padahal, persoalan kesehatan dunia bukan semata karena faktor dana, tetapi lebih kompleks dan mendasar.
Jika masalahnya hanya dana, seharusnya negara-negara kaya, yaitu Amerika dan Eropa, sigap dan tangkas menghadapi pandemi Covid-19. Nyatanya, mereka juga lemah. Masih segar dalam ingatan kita krisis kesehatan yang melanda Amerika dan Eropa karena Covid-19. Bahkan dampaknya masih terasa hingga hari ini.
Paradigma Kesehatan Kapitalistik
Lantas, apa masalahnya hingga dunia internasional tidak mampu menghadapi pandemi? Perkara yang paling mendasar adalah paradigma terhadap kesehatan itu sendiri. Sistem kapitalisme telah memandang kesehatan sebagai kebutuhan yang bersifat individual sehingga tanggung jawab pemenuhannya dibebankan kepada individu, tidak ada jaminan dari negara.
Akibatnya, yang terjadi adalah kapitalisasi sektor kesehatan. Swasta menjadi penguasa sektor kesehatan. Realitas pengadaan vaksin Covid-19 di dunia menjadi bukti nyata akan hal ini.
Karena kapitalisasi kesehatan, telah terjadi ketidaksetaraan akses terhadap vaksin, Negara yang kaya bisa membeli banyak vaksin, sedangkan negara miskin tidak mampu membeli. Akibatnya, pandemi tidak kunjung selesai dan jutaan manusia menjadi korban. Sementara itu, para kapitalis penguasa industri kesehatan meraup cuan besar di atas penderitaan umat manusia.
Jika solusinya adalah pembiayaan kesehatan bagi negara miskin, dana itu akan mengalir pada para kapitalis tadi. Walhasil, pembiayaan itu justru menenggelamkan negara-negara miskin dalam “lumpur” dominasi para kapitalis.
Hal inilah yang dikritik oleh komunitas masyarakat sipil C20, bahwa sebagian besar pihak yang menjadi donor dana pandemi adalah yayasan swasta. Dikhawatirkan pihak-pihak swasta itu akan membawa kepentingannya dalam keterlibatannya dalam pandemic fund (Suara Bali, 13/11/2022).
Paradigma Kesehatan Islam
Kesehatan adalah sektor yang membutuhkan dana besar, itulah sebabnya ketika kesehatan dibebankan kepada individu, yang terjadi adalah eksploitasi oleh pihak yang kuat terhadap yang lemah. Para kapitalis bersama penguasa oligarki memperdaya rakyat hingga tidak ada jalan lain selain tunduk pada aturan liberal yang menyengsarakan.
Muncullah adagium “Orang miskin dilarang sakit.” Dalam konteks global menjadi, “Negara miskin dilarang sakit.” Layanan kesehatan akhirnya menjadi barang mewah yang harus ditebus dengan harga selangit. Bagi negara miskin yang untuk makan warganya saja susah, kapitalisasi kesehatan ini makin mencekik leher mereka.
Maha Benar Allah Swt., Sang Maha Pencipta dan sekaligus Maha Pengatur, yang telah menetapkan kesehatan sebagai kebutuhan dasar komunal yang harus dijamin oleh negara. Rasulullah saw. bersabda,
مَنْ أَصْبَحَ مِنْكُمْ مُعَافًى فِي جَسَدِهِ آمِنًا فِي سِرْبِهِ عِنْدَهُ قُوتُ يَوْمِهِ فَكَأَنَّمَا حِيزَتْ لَهُ الدُّنْيَا
“Barang siapa di antara kamu masuk pada waktu pagi dalam keadaan sehat badannya, aman keluarganya, dia memiliki makanan pokoknya pada hari itu, maka seolah-olah seluruh dunia dikumpulkan untuknya.” (HR Ibnu Majah)
Pemimpin negara bertanggung jawab terhadap pemenuhan kebutuhan rakyatnya, termasuk kebutuhan kesehatan. Rasulullah saw. bersabda, “Seorang pemimpin umat manusia adalah pemimpin bagi mereka dan ia bertanggung jawab dengan kepemimpinannya atas mereka.” (HR Abu Dawud)
Dengan demikian, paradigma pemenuhan kesehatan dalam Islam adalah sebagai sebuah jaminan. Setiap individu rakyat dalam sistem Islam berhak mendapatkan layanan kesehatan tanpa melihat latar belakangnya. Kaya ataupun miskin, semuanya berhak mendapatkan jaminan kesehatan dari negara.
Istimewanya, layanan kesehatan itu bisa diperoleh rakyat secara gratis, tanpa dipungut biaya sepeser pun. Negara mengalokasikan anggaran yang besar dari Baitulmal untuk membiayai semua kebutuhan kesehatan seperti rumah sakit, alat kesehatan, laboratorium, farmasi, dokter, perawat, penelitian, pendidikan, dan semua hal yang dibutuhkan dalam sektor kesehatan. Termasuk di dalamnya adalah penyediaan vaksin dan obat-obatan.
Dana untuk layanan kesehatan bersumber dari pos kepemilikan umum seperti tambang dan lain-lain, pemasukan negara dari pos fai‘ dan kharaj, dan juga wakaf. Dengan demikian, rakyat tidak perlu membayar sama sekali untuk berobat, bahkan meski untuk tindakan yang rumit semisal operasi sekalipun. Semuanya gratis. Rakyat juga tidak disuruh untuk ikut asuransi, baik swasta maupun “plat merah” seperti BPJS Kesehatan, karena haram hukumnya dalam Islam.
Sudahlah gratis, kualitas pelayanan kesehatan dalam sistem Islam didesain agar menjadi yang terbaik tingkat dunia. Berbagai penelitian dilakukan dengan biaya penuh dari negara Khilafah sehingga penyakit-penyakit baru akan segera diketahui obatnya. Termasuk juga penelitian untuk memproduksi vaksin akan didanai negara sehingga tidak diserahkan pada swasta.
Dengan sistem kesehatan Islam yang paripurna tersebut, tidak ada celah bagi korporasi untuk menguasai sektor kesehatan. Dengan demikian, setiap individu merasakan layanan kesehatan yang terbaik.
Khilafah Memimpin Dunia
Pada kondisi pandemi yang mengglobal, Khilafah akan memimpin negara-negara di dunia untuk mengatasinya. Khilafah akan melakukan penelitian untuk menemukan vaksin dan obat. Selanjutnya Khilafah akan memproduksinya untuk seluruh umat manusia.
Selain itu, Khilafah akan memberikan bantuan ekonomi pada negara lain yang ekonominya terdampak wabah. Hal ini seperti yang dilakukan Khalifah Abdul Majid I ketika membantu Irlandia saat mengalami paceklik. Beliau memberi dana hibah ribuan pound dan lima kapal penuh makanan.
Sikap Khilafah ini sangat berbeda dengan negara-negara besar saat ini (AS dan Eropa) yang berkoar-koar menyelesaikan pandemi, tetapi ternyata ujung-ujungnya mengajak urunan negara lain, termasuk Indonesia. Apalagi, ternyata pemegang pandemic fund adalah Bank Dunia, sebuah lembaga internasional yang didominasi Amerika.
Lantas, apa yang bisa diharapkan dari pandemic fund? Berharap pada pandemic fund ibarat bergantung pada akar lapuk. Tiada guna dan manfaatnya. Wallahualam. [MNews]
Foto sampul: World Bank
