![[Kabar] Kontroversi Draf RKUHP, Melindungi Oligarki dan Menjauhkan Semangat Bernegara](https://muslimahnews.net/wp-content/uploads/2022/11/photo_2022-11-18_05-14-30.jpg)
Muslimah News, NASIONAL—Mengutip laman DPR RI (11/11/2022), berdasarkan draf RKUHP yang diserahkan pemerintah, pasal yang masih dipertahankan dari draf RKUHP sebelumnya adalah pasal penghinaan kepada kekuasaan umum atau lembaga negara.
Pasal 349 ayat 1 berbunyi “Setiap Orang yang di muka umum dengan lisan atau tulisan menghina kekuasaan umum atau lembaga negara, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak kategori II”.
Dalam penjelasan RUU tersebut disebutkan, yang dimaksud dengan kekuasaan umum atau lembaga negara antara lain DPR, DPRD, Polri, kejaksaan, atau pemerintah daerah.
Melindungi Oligarki
Drs. Wahyudi al-Maroky, M.Si. selaku Direktur Pamong Institute membeberkan fakta terkait draf ini.
“Ada agenda besar di balik UU ini yang dipakai untuk melindungi oligarki. Bisa saja UU ini dipakai agar pejabat yang memutuskan sesuatu yang tidak adil [karena melindungi oligarki], tidak boleh dituntut,” cetusnya.
Ia menyatakan, memang ada penumpangnya dan penumpangnya jelas. “Dalam sistem sekuler ini ditentukan oleh siapa yang berkuasa dan ia yang menunggangi pemerintahan bernegara. Penumpangnya resmi, legal,” ujarnya dalam acara Dialogika: “Kontroversial RKUHP Terbaru: Hina Polri, Jaksa, DPR Dihukum 18 Bulan Penjara. Layakkah?” pada kanal Peradaban Islam ID , Sabtu (12/11/22).
Menurutnya, kalau ingin mengubah aturan, maka harus mengubah sistem yang mereka bangun, salah satunya sistem hukum yang mereka gunakan.
“Hukum yang mereka gunakan bermasalah. Warisan penjajah. Belandanya diusir, tetapi hukumnya masih dipakai,” sindirnya.
Selain itu, Wahyudi menyampaikan, terkait penghinaan, jika pemerintahannya baik, yang muncul pujian, bukan penghinaan. “Munculnya pasal penghinaan mengindikasikan pemerintah tidak baik,” ucapnya lugas.
Jadi, menurutnya, penghinaan tidak perlu diatur jika negara mengutamakan ketakwaan rakyat, yakni dengan mendorong rakyat agar bertakwa dan religius.
Menjauhkan Semangat Bernegara
Ia pun menyayangkan adanya RKUHP ini justru menjauhkan semangat bernegara “Tujuan negara untuk melindungi rakyat, bukan dengan mengancam. Namun, semangat bernegara justru mengancam, bukannya melindungi,” kritiknya.
Kemudian, ia menyebutkan tujuan negara lainnya adalah mencerdaskan. “Kalau rakyatnya cerdas, yang muncul dari rakyat pasti kalimat baik,” urainya.
Bukan Satu-Satunya
Pandangan lain diungkapkan Chandra Putra Irawan, S.H., M.H. selaku Ketua LBH Pelita Umat dalam acara yang sama. Ia menuturkan, RKUHP bukan satu-satunya yang harus dikritik.
“Kalaupun pasal RKUHP ini tidak ada, masih ada pasal lain yang dipakai untuk menjerat, misalnya pasal ujaran kebencian atau pasal pencemaran nama baik,” ujarnya.
Ia menerangkan, ini karena semua hukum yang ada saat ini lahir dari sekularisasi. “Hukum diterapkan tidak melahirkan keadilan. Selain itu, hukum dibuat hanya untuk menghukum kesalahan, tidak menyelesaikan persoalan sebenarnya.,” ungkapnya.
Chandra mencontohkan, seorang wanita mencuri karena ingin mengumpulkan uang untuk biaya kelahiran anaknya, sedangkan suaminya kerja serabutan. “Dalam konteks ini, si wanita dihukum karena mencuri, sedangkan permasalahan kemiskinan yang melatarbelakangi tidak diselesaikan,” jelasnya.
Oleh karena itu, ia menekankan, selama hukum yang ada tidak berlandaskan syariat, sifatnya hanya berupa sanksi. “Sedangkan, hukum syariat memberikan solusi atas persoalan yang dihadapi,” tegasnya.
Jadi, menurutnya, untuk memperbaiki, tidak hanya membenahi hukum, tetapi juga dengan menerapkan Islam secara menyeluruh, baik di bidang politik, ekonomi, budaya, maupun hukum. [MNews/Hen]
