Penulis: Novita Sari Gunawan
Muslimah News, OPINI — Presiden Jokowi membeberkan hasil konkret KTT G20 dan keuntungan-keuntungannya bagi Indonesia. Pertama, Presidensi G20 Indonesia menghasilkan pengumpulan dana cadangan pandemi atau pandemic fund. “Terbentuk pandemic fund US$1,5 miliar,” ujar Jokowi di BNDCC, Bali (Rabu, 16/11/2022).
Pengumpulan dana cadangan akan menjadi katalis untuk memobilisasi berbagai pendanaan lainnya bagi sektor kesehatan yang datang dari sumber yang berbeda-beda. Diskusi panel Joint Finance and Health Ministers Meeting G20 sebelumnya telah mengidentifikasi bahwa negara-negara di dunia membutuhkan lebih dari US$10 miliar per tahun untuk menghadapi ancaman krisis pandemi pada masa mendatang.
Kedua, pembentukan Resilience and Sustainability Trust (RST) oleh Dana Moneter Dunia (IMF) senilai U$81,6 miliar. Dana ini digunakan untuk membantu negara-negara dalam kelompok rentan menghadapi krisis.
Ketiga, melalui perhelatan KTT G20, Amerika Serikat dkk. sepakat menghimpun dana US$20 miliar melalui Just Energy Transition Partnership (JETP) untuk membantu Indonesia mencapai transisi energi.
Dana yang dihasilkan negara-negara maju G7+ ini dipimpin oleh AS dan Jepang. Duit US$10 miliar untuk program itu berasal dari Internasional Partner Group (IPG) dan US$10 miliar dari The Glasgow Financial Alliance for Net Zero (GFANZ).
Keempat, Jokowi menuturkan ada komitmen bersama negara-negara anggota G20 untuk mengurangi degradasi tanah sampai 50% secara sukarela. “Komitmen bersama sebesar 30% dari daratan dunia, 30% dari lautan dunia dilindungi di 2030,” kata Jokowi.
Pemimpin-pemimpin G20 akhirnya menyepakati isi deklarasi. Jokowi mengatakan kesepakatan ini merupakan yang pertama sejak Februari 2022. Dokumen deklarasi terdiri atas 52 poin sebanyak 14 halaman. (Tempo[dot]co).
Meninggalkan Utang
Sejak awal berkuasa, Presiden Jokowi sudah melakukan banyak terobosan. Itu karena ia telah mengikuti masterplan dan peta jalan bagi kepentingan para oligarki dan kapitalis besar dunia, baik dari lembaga keuangan dunia maupun negara-negara besar lainnya.
Tentu bisa kita memahami bahwa investasi pembangunan berbagai macam infrastruktur dan proyek-proyek Jokowi rata-rata berasal dari negara-negara kapitalis besar dan lembaga keuangan yang memiliki afiliasi ke negara tersebut ataupun dari para oligarki.
Walhasil, pada akhir masa pemerintahannya, Jokowi akan meninggalkan utang kurang lebih Rp10.000 triliun. Ini sebagai ambisinya yang menginginkan Indonesia menjadi negara lima besar dunia dari sisi PDB sehingga yang dikejar hanyalah pencapaian ekonomi Indonesia.
Apabila ditanyakan, apakah ada kaitannya hal itu dengan G20? Kemudian apakah efek atau dampaknya terhadap kesejahteraan masyarakat? Menteri Investasi dan Maritim Luhut Binsar Pandjaitan pernah menyatakan bahwa sudah banyak berbagai kesepakatan yang dicapai. Bahkan, setelah Indonesia menjadi Ketua Presidensi G20, setidaknya akan ada potensi dana investasi yang masuk sekitar Rp7,5 triliun yang tentu akan berpengaruh kepada PDB Indonesia.
Berhasil?
Selama masa pertemuan G20, banyak negara maju yang memuji kepemimpinan Indonesia dan pencapaian berbagai pembangunan yang ada. Ini tentu ada latar belakang dan alasannya, yakni karena selama ini Indonesia berhasil mengumpulkan banyak investasi atau utang dari negara-negara besar untuk pembangunan di Indonesia.
Namun, kalau ditanyakan lebih lanjut, apakah investasi dan utang ribuan triliun itu akan memberikan dampak kesejahteraan atau menyolusi problem kemiskinan dan problem sosial lainnya?
Lihatlah secara riil, kondisi masyarakat saat selama pandemi maupun pascapandemi yang realitas ekonomi dan sosial masih sangat rawan. Hal ini bisa tampak dari tingginya angka pengangguran, jumlah lapangan kerja yang tidak memadai, kualitas kesehatan yang minim, dan lain sebagainya.
Dari situ bisa terjawab, apakah pembangunan yang dilaksanakan selama ini berdampak terhadap masyarakat luas? Bahkan, kalau kita mau menelisik berbagai macam pembangunan infrastruktur yang ada, sampai saat ini juga belum berfungsi normal, bahkan pembangunannya terancam mangkrak.
Tidak Berdampak
Kalaupun kemudian bangunan infrastruktur sudah jadi, itu hanya akan memperlancar proses transportasi dan mobilitas dari kepentingan para kapitalis dan segelintir orang saja. Tidak berdampak langsung kepada masyarakat yang membutuhkan keamanan dari sisi ekonomi, sosial, pendidikan, ataupun kesehatan, atau tidak relevan dengan meningkatnya taraf atau kualitas hidup masyarakat.
Justru dikhawatirkan bahwa posisi Indonesia sebagai Ketua Presidensi G20 yang memang dianggap spektakuler atau mampu mengangkat pencitraan dari rezim ini akan menutupi kebobrokan kondisi dalam negeri. Kondisi ekonomi, neraca perdagangan, neraca keuangan, utang, maupun pertumbuhan ekonomi kita memang masih memprihatinkan.
Ditambah lagi kondisi riil masyarakat yang masih harus terus berjuang mempertahankan hidupnya di tengah ketidakpastian ekonomi dan ancaman resesi. Pemerintah hanya mengejar ambisi iming-iming menjadi lima negara besar ekonomi dunia, tetapi kondisi secara riil warga masyarakatnya masih memprihatinkan.
Adanya ancaman warisan utang yang cukup besar juga bisa menyebabkan Indonesia masuk ke dalam jebakan utang. Indonesia akan dibuat tidak mampu membayar utang sehingga dieksploitasilah berbagai sumber daya dan akan terus membebek dengan proyek-proyek kapitalis yang lebih memihak kepada mereka ketimbang kesejahteraan masyarakat.
Sejahtera dengan Ekonomi Islam
Semestinya, umat Islam dunia merapat dalam satu barisan, kemudian mengacu pada aturan syariat Islam kafah yang telah terbukti secara empiris berhasil mewujudkan tatanan ekonomi dunia yang stabil dan produktif.
Dalam sistem ekonomi Islam, sistem keuangannya berbasiskan sistem ekonomi nonriba. Justru dengan menghilangkan riba pada perekonomian dunia, peradaban Islam dalam Khilafah yang berhasil mewujudkan sistem ekonomi yang melejitkan produktivitas ekonomi manusia.
Begitu juga dalam kebijakan fiskalnya, yaitu dalam bentuk pemberlakuan sistem Baitulmalnya. Khilafah juga akan menerapkan sistem moneter dinar dan dirham dalam perdagangan internasional yang lebih aman dari inflasi dan bebas riba sehingga menghasilkan keuntungan yang riil.
Sistem Islam juga menerapkan politik dagang dan politik kemandirian industri dan pertanian yang akan mampu menguasai produk dari hulu ke hilir dan tidak tergantung dengan negara lain.
Hal itu akan menghindarkan dari embargo atau ketergantungan dari negara lain. Dari sinilah ekonomi negara Khilafah akan makin kuat, bertumbuh, dan terus bertambah untuk mencukupi dan mengurusi seluruh warga Khilafah. Wallahualam. [MNews/Gz]
