PHK Massal di Tengah Krisis Global, Mengapa Rakyat Menjadi Tumbal?

PHK Massal di Tengah Krisis Global, Mengapa Rakyat Menjadi Tumbal?

Penulis: Asy-Syifa Ummu Sidiq

Muslimah News, OPINI — Ekonomi dunia gelap. Itulah ungkapan yang dilontarkan untuk 2023. Covid-19 dan perang Rusia-Ukraina memperburuk perekonomian seluruh negara. Tidak terkecuali bidang industri, permintaan menurun, produksi ikut terjun, untung pun menjadi buntung. Walhasil, untuk menjaga kelangsungan hidup, pilihan perusahaan adalah mengurangi beban, salah satunya dengan pemutusan hubungan kerja (PHK). Mengapa hal ini bisa terjadi?

Badai PHK

Isu PHK bertebaran di mana-mana. Setelah Shopee, PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk. juga mengikuti. Menurut sumber Bloomberg, perusahaan tersebut akan melakukan PHK terhadap 1.000 karyawannya. Tujuan dari kebijakan ini adalah untuk menghemat keuangan (Tempo, 11/11/2022).

Ada lagi PT Asuransi Jasa Indonesia (Jasindo) dikabarkan akan melakukan PHK kepada karyawannya. Tujuan dari PHK ini untuk menyehatkan keuangan perusahaan. Hal ini tidak dibantah oleh Komisaris Independen IFG Fauzi Ichsan (CNN Indonesia, 11/11/2022).

Nasib pemberhentian kerja ini sebelumnya telah menimpa 22.500 pegawai pabrik sepatu di Jawa Barat. Hal serupa juga terjadi pada karyawan pabrik tekstil di Jawa Barat, ada 64.000 orang yang terkena PHK. Badai PHK pun menghantam Jawa Tengah, meski belum laporan resmi, menurut Redma Gita Wirawasta, Sekjen Asosiasi Serat dan Benang Filament Indonesia (APSyFI), sudah ada sekitar 20.000 karyawan padat karya yang kena PHK (CNBC Indonesia, 09/11/2022).

Rapuhnya Ekonomi Kapitalisme

Adanya prinsip produksi yang dipengaruhi oleh permintaan mengakibatkan jika permintaan tinggi, industri akan memroduksi barang banyak dan untuk itu akan menambah jam kerja atau pekerja. Namun kalau sebaliknya, pabrik akan mengurangi produksi. Padahal, pengeluaran lain masih tetap. Jadi, mereka mengurangi pekerja untuk menghemat biaya. Ketergantungan ini memperlihatkan bahwa prinsip ini rapuh melindungi para pekerja. Mereka hanya dipekerjakan sesuai kepentingan industri.

Kondisi di atas mengindikasikan bahwa kedudukan buruh di mata kapitalisme sebagai bagian biaya produksi. Sedangkan, prinsip produksi adalah mengambil pijakan modal sekecil-kecilnya untuk mendapatkan laba sebesar-besarnya. Artinya, industri harus mengecilkan biaya produksi agar mendapatkan laba yang besar. Jadi, kalau produksi menurun, jalan satu-satunya adalah memberhentikan pekerja untuk meminimalisir biaya.

Tidak Memihak Rakyat

Sayangnya, nasib PHK hanya membayangi rakyat jelata. Bagi Tenaga Kerja Asing (TKA), masih bebas melenggang di Indonesia. Kondisi ini dilegalkan dengan ketuk palunya UU Omnibus Law. Dalam aturan itu, perusahaan diberikan kemudahan untuk memakai TKA. Mereka tidak perlu mengurus surat izin terbatas dan surat izin memakai TKA. Hal ini tentu menjadi angin segar bagi TKA.

Sayangnya, perlindungan yang sama tidak diberikan ke rakyat jelata. Justru perusahaan dengan prinsip ekonomi kapitalisme bebas menggunakan atau tidak para pekerja. Dari sini terlihat jelas bahwa pemerintah terkesan abai dengan nasib rakyat.

Setelah badai PHK, pekerja yang kehilangan pekerjaan tidak lagi memiliki pemasukan yang pasti. Mereka akan kesulitan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Apalagi ditambah kondisi saat ini, harga-harga kebutuhan pokok naik, kesehatan dan pendidikan juga harus mengeluarkan uang sehingga dapat dipastikan masyarakat akan kelimpungan.

Sesuai Kepentingan Oligarki

Inilah efek jika penguasa yang ada mendukung oligarki. Setiap kebijakan diambil untuk memuluskan kepentingan mereka. Pemegang kebijakan tidak lagi memperhatikan kebutuhan rakyat. Mereka juga tidak mampu melindungi pekerja dari PHK karena ketentuan sistem kapitalisme.

Jadi, tidak heran jika banyak pihak menganggap pemegang kebijakan terlihat tunduk pada oligarki. Dari kebijakan yang diambil saja, terlihat bahwa mereka hanya sebagai fasilitator (penghubung antara pekerja dan pemberi kerja).

Islam Melindungi Pekerja

Dalam Islam masalah pekerjaan diatur secara rinci. Pekerja dan pemberi kerja diikat dalam akad ijarah. Perjanjian keduanya harus saling menguntungkan. Tidak boleh ada yang melakukan kezaliman. Pengusaha akan mendapatkan keuntungan dari kerja yang dilakukan pekerja dan sebaliknya, buruh akan mendapatkan imbalan dari hasil kerjanya.

Dalam penentuan imbalan, Islam memiliki ketentuan khusus. Dalam kitab Nidham Al Iqtishadi tulisan Syekh Taqiyudin an-Nabani, dijelaskan bahwa upah pekerja adalah kompensasi dari jasa pekerjaan yang sesuai dengan nilai gunanya. Penentuan upah ini tidak boleh diserahkan pada pengusaha, penguasa, pekerja atau keumuman masyarakat, tetapi kepada ahlinya, yaitu orang yang punya keahlian menentukan upah.

Besarnya upah ini tidak boleh dibuat berdasarkan kemampuan produksi seorang pekerja, memperkirakan sesuai batas taraf kehidupan yang paling rendah atau dikaitkan dengan harga barang. Semua hal itu tidak boleh dilakukan karena dapat menyebabkan pekerja diberhentikan ketika berkurangnya produksi barang.

Jadi, pekerja dengan akad ijarah bukanlah bagian dari biaya produksi. Banyak atau sedikit barang produksi tidak akan mempengaruhi gaji pekerja. Dengan demikian pekerja tidak akan terkena PHK massal hanya karena terjadi penurunan permintaan barang atau ekonomi lemah.

Selain masalah akad ijarah, Islam membagi kekayaan menjadi tiga bagian, kekayaan negara, kekayaan pribadi dan kekayaan umum. Negara akan memberi kebebasan rakyat mengelola hartanya asalkan dengan cara yang halal. Untuk kekayaan negara berasal dari jizyah, fa’i, kharaj, ghanimah, harta tidak bertuan, dan lainnya yang akan dipakai untuk memenuhi kebutuhan negara. Sedangkan, kekayaan umum yang bersumber dari pengelolaan sumber daya alam (SDA) akan digunakan untuk memenuhi semua kebutuhan rakyat (kesehatan, pendidikan, dan sarana umum lainnya).

Dengan pemenuhan di atas, maka rakyat tidak lagi perlu memikirkan bagaimana membiayai pendidikan dan kesehatan. Mereka bisa berkonsentrasi pada pemenuhan sandang, pangan, dan papan. Walau demikian, jika masih ada yang hidup kekurangan, Islam menetapkan zakat bagi yang mampu. Zakat itu dikelola negara untuk diberikan kepada delapan orang yang membutuhkan. Dengan begitu masyarakat akan terpenuhi kebutuhannya, di samping itu mereka juga mendapat jaminan kerja dari negara.

Apabila hal di atas dapat dilaksanakan secara sempurna, maka kemiskinan secara berangsur akan hilang. Masyarakat pun akan aman dari PHK massal. Bahkan bisa jadi, mereka yang awalnya menerima zakat, lama kelamaan tidak akan menerima karena sudah merasa cukup. Kondisi ini pernah terjadi di masa Khalifah Umar bin Abdul Aziz.

Sayangnya, konsep seperti di atas tidak bisa dijalankan dalam sistem kapitalisme. Konsep pekerja dan pengusaha ini hanya akan berjalan jika ada sistem Islam. Pemerintah dengan sistem pemerintahan Islam (Khilafah) akan menerapkan konsep ijarah. Selain itu, ia pun tidak akan mengeluarkan UU yang merugikan pekerja seperti UU Omnibus Law.

Khatimah

Satu-satunya cara agar rakyat tidak lagi menjadi tumbal hanya dengan memakai konsep ijarah dalam Islam. Selain itu juga konsep ekonomi Islam. Namun, konsep ini hanya didukung oleh sistem pemerintahan Islam, yaitu Khilafah. Wallahualam. [MNews/Ruh]

Foto sampul: iStock

Share

One thought on “PHK Massal di Tengah Krisis Global, Mengapa Rakyat Menjadi Tumbal?”

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *