Muslimah News, INTERNASIONAL — Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan Febrio Kacaribu menyampaikan manfaat nyata (concrete deliverable) yang dihasilkan dalam Presidensi G-20 Indonesia di antaranya adalah memobilisasi kerja sama dan pendanaan di tingkat global.
“Faktor utama yang perlu kita lihat adalah manfaat nyata nya. Itu tadi yang concrete deliverable, bisa menggalang mobilisasi dana dan juga mobilisasi kerja sama untuk dunia,” ujar Febrio dalam kegiatan temu media di Swiss- Belinn Hotel, Bogor, Jawa Barat, Sabtu (05/11/2022).
Ia mengatakan, mobilisasi kerja sama dan pendanaan akan terjadi pada isu, terutama yang menyangkut kesehatan, transisi energi, ekonomi digital hingga food insecurity.
Adapun, isu- isu tersebut merupakan isu prioritas dalam Presidensi G20 Indonesia yang meliputi, arsitektur kesehatan global, transisi energi berkelanjutan, dan transformasi digital dan ekonomi.
Kritik
Hanya saja, peneliti senior Forum Analisis Kebijakan dan Transparansi Anggaran (FAKKTA) Muhammad Ishak menjabarkan beberapa poin kritikan terkait klaim manfaat nyata G-20 ini.
“Forum G-20 bersifat elitis yang dihadiri negara-negara maju sehingga hanya membahas kepentingan-kepentingan mereka dan luput membahas persoalan di negara berkembang dan negara miskin. Persoalan kesenjangan, kemiskinan, pengangguran, terutama di negara miskin tidak mendapat pembahasan yang memadai,” ungkapnya dalam “G-20, Indonesia Untung atau Buntung” di kanal Khilafah Channel Reborn, Sabtu (05/11/2022).
Kemudian, menurutnya, G-20 dianggap tidak memiliki legitimasi karena keanggotaannya bersifat self-selected sehingga tidak mewakili negara nonanggota G-20.
“G-20 juga tidak mampu memformulasikan kerangka ekonomi yang solid, kuat, antikrisis, berkelanjutan, dan seimbang. Banyak krisis terjadi yang diakibatkan oleh kelemahan sistem ekonomi kapitalisme yang dianut,” ujarnya.
Kelemahan
Ia mengulas, kelemahan G-20 karena terdiri dari negara-negara yang memiliki kepentingan politik berbeda. “Ada ketidakmampuan G-20 dalam mengoordinasikan kepentingan masing-masing negara anggota pada isu-isu yang bertentangan dengan kepentingan negara anggota yang berpengaruh. Misalnya, isu proteksionitas pada masa Trump, perang Suriah yang melibatkan Rusia, dan isu lingkungan yang melibatkan negara-negara penghasil emisi, seperti AS dan Cina,” urainya.
Selain itu, ia menyatakan, G-20 memiliki ketidakmampuan dalam mencapai konsensus pada berbagai isu ekonomi yang besar dan komitmen kesepakatan yang rendah. “Kesepakatan hanya dalam bentuk pernyataan-pernyataan yang sifatnya lowest common denominator dan minim implementasi. Hanya menjadi janji manis,” sebutnya.
Ia mencontohkan pada keadaan pandemi Covid-19 yang membutuhkan biaya besar dan bersifat segera, G-20 tidak dapat bergerak dengan urgensi esensial, apalagi untuk tantangan yang lebih jauh, seperti kebutuhan yang besar terhadap perubahan perilaku dan kerja sama yang dibutuhkan, lebih sulit.
“Selain itu, adanya keberpihakan kepada pemilik modal di sektor keuangan secara khusus dan negara-negara besar, serta kurang mampu mengadopsi kepentingan negara berkembang dan pihak-pihak yang tersisih akibat globalisasi, seperti vaksin untuk negara-negara maju dan melakukan konsolidasi fiskal,” bebernya.
Kegagalan
Ishak pun menilai ada kegagalan dalam mengoordinasikan kebijakan yang dapat mengurangi ketimpangan akibat penurunan bagian pekerja dan meningkatnya bagian pemilik modal atau investor.
“More and better jobs hanya menjadi slogan G-20 tanpa ada realisasi untuk mewujudkan hal tersebut sebagaimana rekomendasi dari working groups G-20. G-20 kadang hanya menjadi lip service, bersepakat pada hal-hal baik, tetapi pada pelaksanaannya melakukan hal-hal buruk,” cetusnya.
Selanjutnya, Ishak menuturkan, G-20 gagal dalam mereformasi international financial institutions (seperti IMF dan World Bank) yang cenderung bias demi kepentingan negara-negara maju, khususnya AS dan Uni Eropa.
“Salah satunya meredistribusi kursi eksekutif IMF dan World Bank yang dikuasai AS dan Uni Eropa. Kemudian ketika IMF memberikan bantuan kepada negara yang mengalami krisis (biasanya negara miskin atau negara berkembang), maka syarat-syarat yang diberlakukan akan dieksploitasi sedemikian rupa sehingga merugikan negara peminjam,” bebernya.
Terlebih, ia menilai, perluasan pembahasan ke isu-isu nonekonomi seperti politik dan lingkungan, menjadikan peran G-20 tumpang tindih dengan lembaga multinasional lainnya sebagai pemberi resep bagi pemerintah di berbagai negara. “Akibatnya penanganan untuk stabilitas sektor keuangan tidak lagi menjadi pembahasan yang cukup mendalam. Padahal, jika mencermati krisis demi krisis dan kondisi ketimpangan dan kesejahteraan, maka permasalahan terus terjadi di negara-negara G-20,” ucapnya.
Kapitalisme Bukan Solusi
Untuk itu, Ishak menjelaskan, harus dikikis keyakinan terhadap sistem ekonomi kapitalisme yang diusung lembaga-lembaga multinasional.
“Sistem kapitalisme ini bukan memberikan solusi, sebaliknya melahirkan masalah. Bahkan, jika dilihat secara netral, muslim dan nonmuslim mengalami dampak bahaya dari sistem kapitalisme. Di sisi lain, sistem kapitalisme ini dijaga ketat oleh lembaga-lembaga tadi sehingga mendarah daging di sistem ekonomi nasional negeri-negeri muslim,” ulasnya.
Oleh karena itu, lanjutnya, perlu diwujudkan opini umum tentang bahaya blok internasional, termasuk G-20 dan international financial institutions yang mengusung ideologi kapitalisme. “Sebagaimana dulu negara-negara di dunia menentang penjajahan fisik negara-negara kapitalisme,” ungkapnya.
Khilafah Satu-Satunya Harapan
Kemudian, ia menegaskan, penting mewujudkan negara yang kuat yang mampu memperjuangkan opini tersebut di level internasional, sebab akan sulit bagi negara-negara yang menderita akibat blok atau organisasi internasional tadi, kecuali melalui negara yang kuat menentang ide tersebut. “Negara Islam (Khilafah) merupakan satu-satunya harapan dalam hal ini,” tukasnya.
Juga, ia menandaskan, harus berupaya mengopinikan Islam sebagai pemikiran menyeluruh untuk menjadi solusi perkara umat manusia, termasuk ekonomi di level global. [MNews/Ruh]
Foto sampul: Kemenkeu
