[Kabar] Pengembangan Industri Halal Ditentukan Pilihan Sistem Ekonominya

[Kabar] Pengembangan Industri Halal Ditentukan Pilihan Sistem Ekonominya

Muslimah News, NASIONAL—Wakil Menteri Agama (Wamenag) Zainut Tauhid Sa’adi menekankan pentingnya pemahaman dan praktik keagamaan yang moderat sebagai modal untuk membangkitkan ekonomi industri halal. Pemahaman ini meliputi pengetahuan serta praktik bahwa penerapan jaminan produk halal bukan hanya semata perintah agama saja, tetapi juga mengandung kebaikan-kebaikan lainnya.

Melansir Kemenag (16/10/2022), pernyataan ini disampaikan saat membuka Sarasehan Moderasi Beragama bagi Mitra Strategis Jaminan Produk Halal di Jakarta (14/10/2022).

Wamenag juga menekankan pengembangan yang lebih holistik untuk memastikan cita-cita menjadikan Indonesia sebagai pusat industri halal dunia dapat terwujud. Hal ini meliputi pengembangan rantai pasok halal, penguatan riset, serta edukasi tentang standar halal.

Pilihan

Menurut pakar ekonomi Islam Dwi Condro Triono, Ph.D., setiap negara yang akan menata dan mengembangkan sektor industrinya, termasuk industri yang dibolehkan (halal), akan dilandasi dan dipimpin oleh sistem ekonomi tertentu.

“Pilihan sistem ekonomi itu akan sangat menentukan corak dan warna perindustrian yang akan berkembang. Termasuk, menentukan pengembangan bidang industri itu akan membawa kemakmuran dan kesejahteraan ekonomi rakyatnya secara menyeluruh atau hanya segelintir rakyatnya,” jelasnya.

Sistem Islam

Ia menyampaikan, untuk mengembangkan industri yang dibolehkan (halal) secara holistik hanya dapat dilakukan dengan sistem Islam yang harus menjangkau dari akar masalahnya. “Setidaknya ada 4 masalah penting yang harus diselesaikan,” ucapnya.

Pertama, ujarnya, model perusahaannya yang saat ini berbentuk PT atau koperasi. “Kalau PT dikhawatirkan menguntungkan pemodal besar, sedangkan kalau ingin berbentuk perusahaan bersama yang cocok adalah koperasi. Atau malah dua-duanya tidak sesuai dengan Islam?” tanyanya retorik.

Kedua, sebutnya, kepemilikan alat-alat industrinya. “Ketiga, pengembangan modal industri. Keempat, menyangkut ketenagakerjaannya,” ungkapnya.

Ia menerangkan, yang paling penting dari keempat masalah ini adalah butir kedua, yakni kepemilikan alat-alat industrinya.

“Kalau butir yang lain tidak terkait langsung dengan industri, tetapi terkait hukum-hukum lain dalam Islam, seperti model perusahaan diselesaikan dengan hukum perseroan, modal dengan hukum permodalan, dan ketenagakerjaan dengan hukum ketenagakerjaan,” paparnya..

Ia menegaskan, dalam sistem ekonomi Islam, maka yang harus dimulai terlebih dahulu adalah menata sistem kepemilikan, yakni kepemilikan individu, umum, dan negara.

“Untuk kepemilikan umum ini harus ditertibkan, terutama tambang-tambang besar. Kepemilikan umum akan diambil alih dan dikelola negara, tetapi bukan menjadi milik negara melainkan milik rakyat. Hasilnya dikembalikan kepada rakyat untuk memenuhi kebutuhan asasi rakyat, mencakup sandang, pangan, papan, kesehatan, pendidikan, dan keamanan yang harus gratis,” urainya.

Syarat Keharaman

Dwi Condro menguraikan, terdapat kaidah fikih yang menyebutkan, status hukum industri menurut apa yang diproduksinya, kecuali ada dalil yang mengharamkannya.

“Ada dua syarat kepemilikan alat industri menjadi haram. Pertama industri yang memproduksi barang haram. Segala produk yang hukumnya haram, maka memiliki alat-alat industrinya juga haram, walaupun status hukum asalnya boleh. Contohnya boleh memiliki mesin pengalengan daging, tetapi menjadi haram hukumnya ketika memproduksi daging babi kaleng. Kemudian industri minuman keras, industri pornografi, dan lainnya,” bebernya.

Kedua, imbuhnya, industri yang menghasilkan barang kepemilikan umum. “Contohnya memiliki alat-alat atau mesin pertambangan, seperti alat penggiling batu, blower, traktor, dan sebagainya. Hukum asalnya boleh, tetapi menjadi haram ketika digunakan untuk memproduksi barang kepemilikan umum,” ungkapnya.

Kepemilikan umum sendiri terbagi tiga, sebut Dwi, yakni barang kebutuhan umum atau rakyat banyak, barang tambang yang besar, dan sumber daya alam yang sifat pembentukannya menghalangi untuk dimiliki individu.

“Oleh karena itu, tidak boleh individu atau swasta memiliki industri jalan tol, listrik, air, tambang, dan sejenisnya,” tegasnya.

Dwi Condro kemudian membandingkan, jika menggunakan sistem sosialisme, hak kepemilikan individu dan swasta dihapuskan. “Semuanya dikuasai negara dan negara mengatur produksi, harga, dan distribusinya,” ujarnya.

Faktanya, ia menambahkan, negara di sini adalah partai pemenang pemilu sehingga yang mengelola adalah politikus-politikusnya. “Pengelolaannya tidak lebih profesional dan berakibat makin turunnya produktivitas industri. Ini juga terjadi karena hilangnya motivasi berproduksi karena hilangnya prinsip kepemilikan,” ucapnya.

Ia lantas menerangkan jika menggunakan sistem kapitalisme. “Baik individu maupun swasta bebas memiliki alat-alat industri, mereka juga bebas memproduksi dan mengembangkan barang apa pun.

“Muncullah corak persaingan bebas tanpa batas yang berakibat ketidakadilan dan ketidakmerataan kepemilikan sehingga industri besar akan makin besar dan industri kecil akan tersingkir. Bahkan, akan memunculkan oligarki,” katanya.

Untuk itu, ia menggarisbawahi, adanya larangan-larangan dalam sistem ekonomi Islam justru dapat meningkatkan pertumbuhan dan pemerataan ekonomi.

“Selain itu, akan menghentikan “nafsu” kapitalisme dalam memiliki dan mengeksploitasi berbagai kepemilikan umum yang menguasai hajat hidup orang banyak dan menghentikan “nafsu” kapitalisme dalam memproduksi berbagai produk haram,” jelasnya.

Standar Islam

Oleh karena itu, Dwi Condro menekankan, untuk menilai suatu industri itu diperbolehkan (halal) harus dengan standar Islam yang diterapkan melalui sistem Islam

Terlebih, lanjutnya, dalam Islam, negara memiliki politik luar negeri untuk kepentingan dakwah dan jihad karena Islam sangat bertanggung jawab untuk menyelamatkan seluruh umat manusia di muka bumi.

“Jika umat Islam diam, maka banyak manusia terancam masuk neraka. Ingat, ini harus dipandang dengan perspektif akidah. Kalau tidak dengan perspektif akidah, maka seolah-olah Islam itu mau menangnya sendiri, kejam, menjajah, dan mau menguasai dunia dengan satu warna. Sekarang kan begitu yang dikatakan kelompok pluralisme,” ungkapnya lugas.

Dengan demikian, ia menegaskan, industri yang dibangun dalam sistem Islam adalah untuk mendukung pula kesuksesan dakwah dan jihad, termasuk industri perangnya yang menunjukkan kekuatan negara di hadapan negara lain yang didakwahi. [MNews/Ruh]

Foto sampul: Kemenag

Share

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *