[Kabar] FKUB di Kepri, Pengamat: Bukan Moderasi yang Dibutuhkan

Muslimah News, NASIONAL — Sebagaimana diberitakan, telah dilaksanakan Konferensi Nasional VII Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) se-Indonesia pada 5-6 Oktober 2022 di Kota Tanjungpinang, Provinsi Kepulauan Riau (Kepri).

Kegiatan yang dihadiri 1.300 peserta dari seluruh provinsi di Indonesia ini dibuka oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri, Suhajar Diantoro. Kegiatan tersebut melibatkan tokoh agama, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol), dan Kanwil Kementerian Agama se-Indonesia.

Kegiatan tersebut digelar guna mengenalkan FKUB di tingkat nasional, bahkan internasional. Sekaligus menjadi momentum penguatan implementasi moderasi beragama yang menjadi program utama Kemenag RI.

Mengaburkan Islam yang Sahih

Namun demikian, pengamat kebijakan publik Ir. Retno Sukmaningrum, M.T. mengatakan bukan moderasi yang dibutuhkan Kepri, terlebih mengaruskan moderasi beragama justru mengaburkan pemahaman Islam yang sahih.

“Sungguh, mengaruskan moderasi beragama justru sengaja membuat ide-ide Islam menyesuaikan dengan ide-ide yang lain (kapitalisme). Mengaburkan pemahaman islam yang shahih, mengganti dengan pemahaman islam sesuai narasi Barat kapitalis. Mengaruskan moderasi beragama di di Kepri sebagai wilayah perbatasan atau wilayah lainnya, merupakan bentuk kebodohan yang amat sangat,” jelasnya kepada MNews, Selasa (11/09/2022).

Tidak Menjawab Persoalan

Belum lagi, ujar Retno, “FKUB tidak menjawab persoalan utama di Kepri. Gubernur Ansar pada 2021 mengatakan persoalan tersebut adalah keterpurukan ekonomi akibat pandemi, belum tercapainya standar pelayanan minimal, belum terjadi akselerasi pembangunan akibat wilayah Kepri yang luas, belum tereksplorasinya potensi kemaritiman secara optimum, dan rentan luruhnya budaya Melayu akibat terbukanya wilayah Propinsi Riau,” ujarnya,

Ia mengatakan, tidak disebutkan adanya permasalahan dengan kemajemukan di masyarakat Kepri. “Artinya, gelaran acara FKUB di Kepri yang menjadi momentum penguatan implementasi moderasi beragama sedang tidak menjawab persoalan utama Kepri. Lebih jauh acara tersebut tidak memberi dampak yang signifikan bagi masyarakat setempat,” urainya.

Padahal, imbuhnya, sebagai wilayah perbatasan, seharusnya yang menjadi perhatian adalah persoalan pertahanan dan keamanan, serta bahaya yang telah disampaikan pak Gubernur, yakni budaya luar yang mengikis budaya Melayu. “Sebagaimana diketahui budaya Melayu sangat kental dengan nilai-nilai Islam,” tuturnya.

Ia mengutip pernyataan yang disampaikan ahli geostrategi Institut Muslimah Negarawan Dr. Fika Komara bahwa masyarakat Melayu, Kepulauan Riau, mungkin tidak dijajah secara langsung, seperti muslim Rohingya dan Palestina, tetapi banyak menghadapi tantangan nilai.

“Layaknya kabut yang abstrak, yang tidak jelas musuhnya, tetapi bisa dirasakan. Di situlah kapitalisme bisa memainkan paham konsumerisme. Akhirnya wilayah perbatasan sebatas dijadikan pasar para kapital dan terus diperangkap menjadi konsumen oleh negara-negara industri global,” ungkapnya.

Menjadi Pribadi Lemah

Menurutnya, ketika paham konsumerisme menguat di masyarakat perbatasan membuat mereka menjadi pribadi-pribadi lemah. “Yang menjadikan hidup semata berorientasi pada capaian nilai-nilai materi semata. Berpikir sebatas perut dan gengsi,” cetusnya.

Berpikir semacam ini, lanjutnya, sungguh berbahaya dalam sebuah tatanan masyarakat, terlebih di wilayah perbatasan. “Dengan melihat posisinya yang berhadapan dengan negara lain yang berpotensi menjadi lawan dalam percaturan politik internasional, kelemahan mereka menjadi pintu masuk kekuatan asing ke dalam negara. Jiwa-jiwa mereka akan mudah terbeli oleh kekuatan asing yang hendak merusak negeri,” bebernya.

Ia mengulas, seharusnya yang hadir di wilayah perbatasan adalah pribadi-pribadi tangguh. “Yang terbangun kesadaran politik, sadar bahwa mereka berada di wilayah yang strategis di negerinya. Syekh Taqiyuddin an-Nabhaniy dalam kitabnya Asy-Syakhsiyyah al-Islamiyyah, Juz 2, mendefinisikan wilayah perbatasan ( tsaghr) sebagai berikut, “Ribath didefinisikan sebagai aktivitas tinggal berjaga-jaga ditapal batas (tsaghr) untuk menguatkan agama dan melindungi kejahatan orang-orang kafir.’,” paparnya.

Dua Hal

Retno menguraikan, dua posisi penting tersebut yang harusnya terbangun di tengah masyarak perbatasan, menguatkan agama, dan melindungi dari kejahatan orang-orang kafir. Untuk mewujudkan itu, menurutnya, ada dua hal.

“Pertama perlu dibangun kesadaran akan visi hidup yang benar di tengah masyarakat, yakni bukan sebagai budak produk kapitalisme, tetapi misi menjadi hamba Allah dan memenuhi seruan Allah dalam QS Adz-Dzariyat ayat 56, ‘Dan tidaklah Aku ciptakan jin dan manusia, kecuali untuk beribadah kepadaKu.’ Dengan kesadaran menjadi ‘abdullah’, menuntutnya untuk tunduk mengikuti syariat Allah, bukan memperturutkan hawa nafsu,” jelasnya.

Kedua, sebutnya, visi membawa kerahmatan. “Kesadaran inilah yang akan membuatnya menolak hidup dalam penjajahan nilai-nilai kapitalisme. Menolak menjadi objek yang terbelenggu pada urusan perut dan gengsi saja. Namun, menjadi manusia merdeka, yang berani menyuarakan kebenaran dan aturan dari Rabbnya. Aturan yang menjamin akan mengantarkan kerahmatan bagi seluruh alam sesuai QS Al-Anbiya ayat 107, ‘Dan tidaklah kami mengutusmu (Muhammad), melainkan untuk menjadi rahmat bagi semesta alam.’,” ungkapnya.

Visi

Retno mengingatkan, masyarakat perbatasan yang mempunyai visi hidup demikianlah yang akan mampu menjaga negeri, baik dari ancaman fisik maupun budaya dan nilai-nilai kapitalisme.

“Namun, sayangnya pemimpin negeri ini tidak mampu membaca kondisi yang demikian. Entah mereka abai terhadap posisi strategis wilayah perbatasan ini, ataukah mereka sudah terbeli,” kritiknya.

Ujungnya, ia menyayangkan, mereka ceroboh dalam memetakan persoalan di dalamnya. “Bahkan sesuatu yang bukan persoalan, dipaksakan menjadi sebuah persoalan, demi mengaruskan proyek-proyek global moderasi beragama. Walhasil masyarakat akan kehilangan jati diri dan lenyaplah militansi mempertahankan negeri. Inilah cara Barat masuk negeri-negeri, tanpa memakai ‘moncong senjata’,” pungkasnya. [MNews/Ruh]

Foto sampul: Suara Batam